Masyarakat Harapkan Realisasi Nyata Diskon Mudik Lebaran, Pengawasan Ketat Diperlukan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 06 Maret 2025
Masyarakat Harapkan Realisasi Nyata Diskon Mudik Lebaran, Pengawasan Ketat Diperlukan

Ilustrasi. ANTARA/HO-Angkasa Pura I

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Masyarakat Indonesia menyambut baik kebijakan diskon tarif tol dan tiket pesawat terbang yang diumumkan pemerintah untuk mudik Lebaran.

Namun, masyarakat juga menaruh harapan besar pada realisasi kebijakan tersebut dan menginginkan pengawasan yang ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan.

"Kami tentu mengapresiasi langkah pemerintah dalam menekan biaya transportasi, terutama bagi masyarakat yang hendak mudik. Namun, kebijakan ini harus benar-benar diawasi agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya sebatas wacana," ujar Reni Astuti, Anggota Komisi V DPR RI dalam keterangannya, Kamis (6/3).

Baca juga:

Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 14 Persen, Berlaku Untuk 24 Maret Hingga 7 April 2025

Masyarakat juga meminta pemerintah untuk memastikan pengawasan yang ketat terhadap maskapai penerbangan dan membuka desk pengaduan bagi mereka yang tidak mendapatkan diskon sebagaimana mestinya.

"Jangan sampai kebijakan ini hanya menguntungkan pihak tertentu dan merugikan masyarakat," tegas Reni.

Selain itu, ketersediaan moda transportasi kereta api juga menjadi perhatian masyarakat. Mereka meminta pemerintah memastikan jumlah kursi yang cukup untuk memenuhi lonjakan penumpang selama arus mudik dan balik Lebaran.

"Masyarakat harus benar-benar dipermudah dalam menjangkau transportasi umum yang berkualitas dan terjangkau. Jangan sampai mereka kesulitan mendapatkan tiket kereta api karena kuota yang terbatas," ujar Reni.

Baca juga:

Pemerintah Tanggung PPN 6 Persen Tiket Pesawat Mudik Lebaran, Berlaku Mulai 1 Maret

Masyarakat menilai kebijakan diskon ini sebagai hadiah Lebaran yang sangat membantu. Namun, mereka juga mengingatkan pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan optimal.

"Diskon ini tentu sangat membantu masyarakat dalam menekan biaya perjalanan. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa layanan transportasi tetap optimal meskipun ada kebijakan potongan harga," tambah Reni.

Reni menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi implementasi kebijakan transportasi Lebaran dan memastikan akses yang lebih mudah serta terjangkau bagi seluruh masyarakat.

#Tiket Pemudik #Tiket Pesawat #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Indonesia
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
MK memutuskan wartawan tak bisa langsung dituntut pidana atas karya jurnalistik. DPR menilai putusan ini memperkuat perlindungan hukum jurnalis.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
Indonesia
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Hetifah mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk bergerak lebih taktis dalam mengeksekusi data kebutuhan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Januari 2026
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Indonesia
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Bencana hidrometeorologi belakangan ini menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas anomali cuaca yang tidak bisa lagi dipandang remeh.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Indonesia
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
RUU tersebut disusun dalam delapan bab dengan total 62 pasal yang mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Bagikan