Masyarakat Harapkan Realisasi Nyata Diskon Mudik Lebaran, Pengawasan Ketat Diperlukan
Ilustrasi. ANTARA/HO-Angkasa Pura I
Merahputih.com - Masyarakat Indonesia menyambut baik kebijakan diskon tarif tol dan tiket pesawat terbang yang diumumkan pemerintah untuk mudik Lebaran.
Namun, masyarakat juga menaruh harapan besar pada realisasi kebijakan tersebut dan menginginkan pengawasan yang ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
"Kami tentu mengapresiasi langkah pemerintah dalam menekan biaya transportasi, terutama bagi masyarakat yang hendak mudik. Namun, kebijakan ini harus benar-benar diawasi agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya sebatas wacana," ujar Reni Astuti, Anggota Komisi V DPR RI dalam keterangannya, Kamis (6/3).
Baca juga:
Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 14 Persen, Berlaku Untuk 24 Maret Hingga 7 April 2025
Masyarakat juga meminta pemerintah untuk memastikan pengawasan yang ketat terhadap maskapai penerbangan dan membuka desk pengaduan bagi mereka yang tidak mendapatkan diskon sebagaimana mestinya.
"Jangan sampai kebijakan ini hanya menguntungkan pihak tertentu dan merugikan masyarakat," tegas Reni.
Selain itu, ketersediaan moda transportasi kereta api juga menjadi perhatian masyarakat. Mereka meminta pemerintah memastikan jumlah kursi yang cukup untuk memenuhi lonjakan penumpang selama arus mudik dan balik Lebaran.
"Masyarakat harus benar-benar dipermudah dalam menjangkau transportasi umum yang berkualitas dan terjangkau. Jangan sampai mereka kesulitan mendapatkan tiket kereta api karena kuota yang terbatas," ujar Reni.
Baca juga:
Pemerintah Tanggung PPN 6 Persen Tiket Pesawat Mudik Lebaran, Berlaku Mulai 1 Maret
Masyarakat menilai kebijakan diskon ini sebagai hadiah Lebaran yang sangat membantu. Namun, mereka juga mengingatkan pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan optimal.
"Diskon ini tentu sangat membantu masyarakat dalam menekan biaya perjalanan. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa layanan transportasi tetap optimal meskipun ada kebijakan potongan harga," tambah Reni.
Reni menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi implementasi kebijakan transportasi Lebaran dan memastikan akses yang lebih mudah serta terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera