Masyarakat Harapkan Realisasi Nyata Diskon Mudik Lebaran, Pengawasan Ketat Diperlukan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 06 Maret 2025
Masyarakat Harapkan Realisasi Nyata Diskon Mudik Lebaran, Pengawasan Ketat Diperlukan

Ilustrasi. ANTARA/HO-Angkasa Pura I

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Masyarakat Indonesia menyambut baik kebijakan diskon tarif tol dan tiket pesawat terbang yang diumumkan pemerintah untuk mudik Lebaran.

Namun, masyarakat juga menaruh harapan besar pada realisasi kebijakan tersebut dan menginginkan pengawasan yang ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan.

"Kami tentu mengapresiasi langkah pemerintah dalam menekan biaya transportasi, terutama bagi masyarakat yang hendak mudik. Namun, kebijakan ini harus benar-benar diawasi agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya sebatas wacana," ujar Reni Astuti, Anggota Komisi V DPR RI dalam keterangannya, Kamis (6/3).

Baca juga:

Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 14 Persen, Berlaku Untuk 24 Maret Hingga 7 April 2025

Masyarakat juga meminta pemerintah untuk memastikan pengawasan yang ketat terhadap maskapai penerbangan dan membuka desk pengaduan bagi mereka yang tidak mendapatkan diskon sebagaimana mestinya.

"Jangan sampai kebijakan ini hanya menguntungkan pihak tertentu dan merugikan masyarakat," tegas Reni.

Selain itu, ketersediaan moda transportasi kereta api juga menjadi perhatian masyarakat. Mereka meminta pemerintah memastikan jumlah kursi yang cukup untuk memenuhi lonjakan penumpang selama arus mudik dan balik Lebaran.

"Masyarakat harus benar-benar dipermudah dalam menjangkau transportasi umum yang berkualitas dan terjangkau. Jangan sampai mereka kesulitan mendapatkan tiket kereta api karena kuota yang terbatas," ujar Reni.

Baca juga:

Pemerintah Tanggung PPN 6 Persen Tiket Pesawat Mudik Lebaran, Berlaku Mulai 1 Maret

Masyarakat menilai kebijakan diskon ini sebagai hadiah Lebaran yang sangat membantu. Namun, mereka juga mengingatkan pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan optimal.

"Diskon ini tentu sangat membantu masyarakat dalam menekan biaya perjalanan. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa layanan transportasi tetap optimal meskipun ada kebijakan potongan harga," tambah Reni.

Reni menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi implementasi kebijakan transportasi Lebaran dan memastikan akses yang lebih mudah serta terjangkau bagi seluruh masyarakat.

#Tiket Pemudik #Tiket Pesawat #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - 1 jam, 9 menit lalu
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
DPR resmi mengesahkan RUU Polri menjadi undang-undang. Ada beberapa poin perubahan yang disorot.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan bisa membubarkan DPR lewat dekrit. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Indonesia
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
DPR RI menggelar rapat bersama BI dan Pemerintah. Pertemuan itu membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
Kurs Rupiah Jadi Komponen Penetapan Harga Batas Atas Tiket Pesawat
Penetapan kurs acuan dalam TBA nantinya akan mempertimbangkan kondisi terkini serta merujuk pada asumsi yang digunakan pemerintah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Kurs Rupiah Jadi Komponen Penetapan Harga Batas Atas Tiket Pesawat
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Bagikan