Masyarakat Diminta Tunggu Hasil Kerja Tim Investigasi Kasus Brigadir J

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 28 Juli 2022
Masyarakat Diminta Tunggu Hasil Kerja Tim Investigasi Kasus Brigadir J

Sejumlah orang mengangkat peti jenazah almarhum Brigadir J. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Masyarakat dihebohkan oleh peristiwa penembakan di Rumah Kadiv Propam nonaktif Irjen Ferdy Sambo yang menewaskan ajudannya, Brigadir J.

Sekretaris Dewan Nasional (Sekwanas) Setara Institute, Benny Susetyo meminta semua pihak menunggu hasil investigasi tim khusus mengungkap kasus ini. Apalagi, menurut Benny, anggota tim investigasi adalah orang-orang pilihan dan ahli dalam bidangnya masing-masing.

Baca Juga:

Komnas HAM Periksa 20 Video dari 27 Titik CCTV di Kasus Brigadir J

"Apalagi dilibatkannya pihak eksternal Polri yaitu Komnas HAM dan Kompolnas," kata Benny kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (28/7).

Menurut Benny, peranan lembaga independen seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, Kompolnas dan LPSK sangat dibutuhkan oleh tim investigasi khusus. Artinya siapapun yang terlibat harus diproses, dan ini akan dibuktikan tim investigasi.

"Sebaiknya masyarakat bersabar menunggu hasil kerja tim investigasi khusus dalam melakukan penyelidikan," ujarnya.

Terkait ditemukannya barang bukti CCTV (Closed Circuit Television) dan keterangan dari saksi terkait, menurut Benny sangat membantu kerja tim.

Termasuk, upaya otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J adalah upaya perwujudan rasa keadilan semua pihak khususnya dari pihak keluarga Brigadir J dan masyarakat pada umumnya.

“Dalam hal ini seharusnya penegakan hukum tidak pandang pilih dan harus memberikan rasa keadilan bagi semua masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga:

Kapolri Pastikan Hasil Autopsi Ulang Jenazah Brigadir J bakal Dibeberkan ke Publik

Benny pun yakin Kapolri Jenderal Listyo Sigit akan bertindak tegas untuk menegakkan supremasi hukum. Ia juga percaya political will dari tim investigasi dan berharap kasus dapat segera diungkap.

Termasuk siapapun yang terlibat bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, berdasarkan hasil investigasi dengan metode ilmiah dan penyelidikan yang bisa dibuktikan secara scientific.

"Masyarakat diharapkan percaya terhadap tim investigasi di bentuk Kapolri dengan mengedepankan nilai nilai keadilan publik karena kasus penegakkan polisi dengan polisi menyangkut citra polisi," ucap pria yang juga anggota BPIP ini.

Tim investigasi langsung di bawah kendali Kapolri, kata Romo Benny, menunjukan Kapolri serius dalam mengungkap kasus ini dengan mengedepankan nilai keadaban publik yakni hukum yang berkeadilan.

"Kita yakin komitmen Kapolri untuk menegakkan kembali martabat Polri sebagai pelindung masyarakat dengan menegakkan roh keadilan," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Dokter dari Berbagai RS dan Universitas Dilibatkan Buat Autopsi Ulang Brigadir J

#Romo Benny Susetyo #Kapolri #SETARA Institute
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku prihatin atas musibah yang menimpa para personel.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, muncul perdebatan mengenai kemungkinan Presiden menunjuk langsung Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Indonesia
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Da'i Bachtiar menegaskan bahwa masukan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pertimbangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Indonesia
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan jalur terputus dan memenuhi kebutuhan dasar korban banjir di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 Desember 2025
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Bagikan