Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Kapolri serahkan Bingkisan Untuk Anggota yang Terkena Musibah Bencana / Humas Polri
MERAHPUTIH.COM - RUMAH milik sejumlah anggota Polri di Sumatra Barat rusak parah akibat terkena bencana alam. Secara total, ada 170 personel Polri tercatat terdampak bencana di wilayah Polda Sumbar.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku prihatin atas musibah yang menimpa para personel. “Saya mendapat laporan bahwa banyak rumah rekan-rekan yang terdampak,” kata Listyo di Polda Sumatra Barat dikutip Kamis (18/12).
Namun, di tengah musibah tersebut, anggota Polri itu tetap melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. “Ini bentuk loyalitas dan pengabdian yang luar biasa,” ujar Kapolri.
Baca juga:
Update Bencana Alam Sumatra: 1.059 Orang Meninggal, 192 Masih Dalam Pencarian
Kapolri juga memberikan semangat kepada seluruh personel agar tetap kuat dan optimistis serta menegaskan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan soliditas di tengah ujian.
“Tetap semangat, terus berikan pengabdian terbaik. Tunjukkan bahwa Polri selalu dekat dengan masyarakat dan bekerja dengan tulus,” tegas Kapolri.(knu)
Baca juga:
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Istana Pastikan Relokasi Hunian Tetap di Sumbar Jadi Prioritas
DPR Minta Menteri ATR/BPN Bantu Pemda Siapkan Lahan Bangun 2.000 Rumah Korban Bencana Sumatra
Update Bencana Alam Sumatra: 1.059 Orang Meninggal, 192 Masih Dalam Pencarian
Gibran Pastikan Pengungsi Aceh Makan 3 Kali Sehari Plus Bonus Internet Ngebut
Hunian Sementara Korban Banjir Aceh Mulai Dibangun di Pidie, Aceh Tengah dan Gayo Lues Segera Menyusul
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Bangun 2.000 Rumah untuk Korban Banjir Sumatra, DPR Minta Pemda Gerak Cepat
Pemda Aceh Minta Bantuan ke PBB, Pemerintah Diminta Buka Komunikasi agar tak Salah Persepsi
Aceh tak Punya Kewenangan untuk Minta Bantuan ke PBB, Mesti Izin ke Pemerintah Pusat