Headline

Massa Desak Wadah Pegawai KPK Hentikan Intervensi Terhadap Revisi UU KPK

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 10 September 2019
  Massa Desak Wadah Pegawai KPK Hentikan Intervensi Terhadap Revisi UU KPK

Sekelompong massa yang menamakan dirinya Corong Rakyat menggelar aksi depan Gedung KPK (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ratusan massa tergabung dalam aktivis Corong Rakyat kembali turun menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (10/9).

Dalam aksinya, mereka menggelar karpet merah sebagai sindiran bahwa lembaga antirasuah adalah milik rakyat Indonesia bukan milik segelintir kelompok dan juga simbol perlawanan penolakan adanya intervensi pemilihan Capim KPK dan dukungannya pada revisi UU KPK.

Baca Juga:

Capim KPK Alexander Marwata Tawarkan Pilkada Langsung Ditiadakan, Maksudnya?

"Kami hadir disini untuk mengingatkan bahwa red carpet menuju Gedung KPK ini untuk mengetuk hati segelintir pegawai KPK agar melek matanya bahwa lembaga itu milik semua rakyat Indonesia bukan milik segelintir kelompok," tegas Koordinator aksi, Ahmad.

Koordinator Aksi Massa Corong Rakyat Ahmad depan gedung KPK
Massa 'Corong Rakyat' desak Wadah Pegawai KPK untuk tidak ikut intervensi dalam Revisi UU KPK dan Pemilihan Capim KPK di DPR (MP/Kanu)

"Red carpet ini sebagai sindiran dan perjuangan rakyat agar UU KPK bisa di revisi dan pemilihan Capim KPK tidak di intervensi," seru Ahmad lagi.

Lebih lanjut, Ahmad menuturkan bahwa revisi UU KPK sangat dibutuhkan agar KPK punya sistem yang mengawasi serta dapat memperkuat keberadaan lembaga antirasuah.

“Rakyat Indonesia setuju kalau DPR membentuk dewan pengawas. Sebab, tidak ada lembaga yang tidak diawasi. Justru revisi UU KPK menguatkan, bukan untuk melemahkan,” ujar Ahmad.

Ahmad juga menyebut kerja KPK gagal dalam melakukan pemberantasan korupsi. Kata dia, OTT terus dilakukan tapi angka korupsi terus melonjak.

"KPK gagal melakukan pencegahan. OTT terus tapi korupsi nambah. KPK gagal menyelamatkan uang rakyat, justru menghabiskan uang rakyat. Lebih besar pasak daripada tiang, jadi sudah tepat UU nya di revisi, bila perlu pimpinan KPK jangan ada yang tergolong anarko antisistem," sindirnya.

Ia pun mempertanyakan status WTP padahal Komisi Pemburu Koruptor tidak transparan dalam pertanggungjawaban keuangan dan barang sitaan.

Lebih jauh, Ahmad menuding pegawai KPK bak partai oposisi padahal lembaga itu bagian dari negara dan kerap bikin gerakan sendiri.

Massa Corong Rakyat menggelar karpet merah untuk Wadah Pegawai KPK
Massa 'Corong Rakyat' menggelar karpet merah untuk Wadah Pegawai KPK (MP/Kanu)

"Digaji negara pakai uang rakyat, sudah kebablasan ini sudah melanggar," jelasnya lagi.

Baca Juga:

Komisi III DPR Tuntut Capim KPK Konsisten Antara Ucapan dan Tindakan

Ahmad juga menyoroti tindakan pegawai KPK yang dipimpin Saut Situmorang yang protes dengan menutup logo antirasuah dengan kain hitam pada Minggu (8/9). Dia menilai Saut Situmorang dan pegawai KPK tindakannya telah melanggar Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pegawai KPK itu kan statusnya aparatur sipil negara. Tindakan mereka sudah melanggar UU ASN itu sendiri. Harusnya mereka mengabdi, bukan jadi oposisi. Apa mereka mau kudeta, kok sak karepe dewe,” pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Dukung Revisi UU KPK, Eggi Sudjana: Wadah Pegawai KPK Tidak Tahu Diri

#Revisi UU KPK #Capim KPK #Wadah Pegawai KPK #Aksi Unjuk Rasa
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pengalihan Lalu Lintas di Semanggi-Bundaran HI, Dishub DKI Siapkan Rute Alternatif
Dishub DKI Jakarta memberlakukan pengaturan lalu lintas di kawasan Semanggi hingga Bundaran HI akibat aksi unjuk rasa mahasiswa.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Pengalihan Lalu Lintas di Semanggi-Bundaran HI, Dishub DKI Siapkan Rute Alternatif
Indonesia
Mahasiswa UI Tetap Bergerak ke Bundaran HI Meski Tertahan Aparat, Bawa 5 Tuntutan untuk Pemerintah
Massa mahasiswa UI tertahan aparat di Jalan Jenderal Sudirman saat menuju Bundaran HI. Mahasiswa tetap long march dan membawa lima tuntutan kepada pemerintah.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Mahasiswa UI Tetap Bergerak ke Bundaran HI Meski Tertahan Aparat, Bawa 5 Tuntutan untuk Pemerintah
Indonesia
Ada Demo BEM UI di Bundaran HI Hari ini, Polisi Imbau Pengendara Cari Jalur Alternatif
BEM UI akan menggelar demo di Bundaran HI pada Jumat (12/6). Pengendara pun diimbau untuk tidak melintasi jalan Sudirman-Thamrin.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
Ada Demo BEM UI di Bundaran HI Hari ini, Polisi Imbau Pengendara Cari Jalur Alternatif
Indonesia
KAMAKSI Geruduk Kantor Citata DKI, Desak Penertiban Bangunan Tanpa SLF
KAMAKSI menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta atau Citata, Kamis (11/6).
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
KAMAKSI Geruduk Kantor Citata DKI, Desak Penertiban Bangunan Tanpa SLF
Indonesia
Ribuan Buruh Datangi DPR hingga Monas Hari Ini, Tuntut Penghapusan Outsourcing
Ribuan buruh menggelar aksi di DPR RI dan Monas jelang May Day 2026. Simak tuntutan KSPI dan potensi dampak lalu lintasnya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 April 2026
Ribuan Buruh Datangi DPR hingga Monas Hari Ini, Tuntut Penghapusan Outsourcing
Indonesia
DPR Ingatkan Jokowi Sebagai Presiden tidak Bisa Cuci Tangan Atas Revisi UU KPK
Jokowi menyatakan revisi UU KPK 2019 lalu merupakan inisiatif dari legislatif atau DPR, bukan datang dari pemerintah.
Wisnu Cipto - Jumat, 20 Februari 2026
DPR Ingatkan Jokowi Sebagai Presiden tidak Bisa Cuci Tangan Atas Revisi UU KPK
Indonesia
Respons Polemik Revisi UU KPK, Said Abdullah Minta DPR Utamakan Kepentingan Bangsa
Politikus PDIP, Said Abdullah, menanggapi polemik revisi UU KPK. Ia meminta semua pihak tak terjebak dengan perdebatan soal aktor dibalik revisi UU itu.
Soffi Amira - Kamis, 19 Februari 2026
Respons Polemik Revisi UU KPK, Said Abdullah Minta DPR Utamakan Kepentingan Bangsa
Indonesia
Ogah Pusing Revisi UU KPK, Setyo Budiyanto Pilih Gaspol Sikat Koruptor Kelas Kakap
KPK saat ini memilih untuk mencurahkan seluruh energi pada penguatan aspek pendidikan antikorupsi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 Februari 2026
Ogah Pusing Revisi UU KPK, Setyo Budiyanto Pilih Gaspol Sikat Koruptor Kelas Kakap
Indonesia
Mentahkan Pernyataan Jokowi, DPR Pastikan Tim Pemerintah Hadir Saat Pembahasan UU KPK
Politisi dari Fraksi PKS ini menekankan bahwa narasi "inisiatif DPR" tidak bisa berdiri sendiri
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Mentahkan Pernyataan Jokowi, DPR Pastikan Tim Pemerintah Hadir Saat Pembahasan UU KPK
Indonesia
PDIP Sebut Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Bermotif Politik
Sikap Jokowi yang menyinggung pengembalian aturan lama terkesan seperti cuci tangan dari polemik pelemahan KPK.
Dwi Astarini - Rabu, 18 Februari 2026
PDIP Sebut Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Bermotif Politik
Bagikan