Mantan Kapolri Sebut Reformasi Polri Tergantung Aspek Kultural Masyarakat

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 27 Oktober 2022
Mantan Kapolri Sebut Reformasi Polri Tergantung Aspek Kultural Masyarakat

Mantan Kapolri di Mabes. (Foto: Dok Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah isu negatif yang menghantam institusi Polri belakangan membuat para mantan Kapolri turun gunung. Mereka pun menyambangi Mabes Polri, Kamis (27/10).

Para mantan Kapolri itu yakni Jenderal (Purn) Timur Pradopo, Jenderal (Purn) Dai Bachtiar, dan Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Jenderal (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Polri (Purn) Chairuddin Ismail, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, hingga Jenderal (Purn) Soetanto.

Dai Bachtiar menjelaskan, kehadirannya bersama para mantan Kapolri lainnya karena merasa terpanggil oleh peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi.

Baca Juga:

Polri Sasar Produsen Obat Penyebab Gangguan Ginjal Akut

"Jadi kehadiran kami para purnawirawan Polri ini terpanggil tentu dengan situasi yang kita sama-sama prihatin adanya (beberapa) peristiwa," ujar Dai di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/10).

Dai menjelaskan, pertemuan antara mantan Kapolri sebenarnya rutin dilaksanakan.

Hanya saja, pertemuan kali ini dilakukan demi memberi masukan terkait dengan peristiwa yang dialami Polri dalam beberapa waktu terakhir.

"Kami memberikan dorongan semangat, spirit, bagi mereka untuk tabah dan juga berpikir rasional untuk menghadapi situasi ini," imbuhnya.

Dai mengatakan, reformasi Polri sudah lama dilakukan.

Namun Dai Bachtiar menyebut, yang perlu menjadi perhatian adalah aspek kultural.

Dalam hal ini, bukan hanya mengacu pada anggota kepolisian, tapi juga masyarakat luas.

"Ini kebetulan bukan hanya karena beberapa polisinya, tapi tergantung lingkungannya. Lingkungannya siapa? Masyarakat itu sendiri," ujarnya.

Baca Juga:

DPR Desak Kapolri Telusuri Kasus Pemerasan Pembeli Arloji

Dai menuturkan, masyarakat dalam hal ini juga mempengaruhi perubahan kultural instansi kepolisian di Indonesia.

Dengan demikian, lanjut dia, hal tersebut menjadi tantangan ketika akan dilakukan reformasi Polri.

"Jadi perubahan kultural di polisi juga dipengaruhi oleh perubahan pada masyarakat itu sendiri. Itu yang dirasakan menjadi beban kita semua," tutur Dai Bachtiar.

Ia juga memberikan dorongan agar pejabat utama Polri saat ini tetap semangat dan bertindak rasional.

Dirinya juga memberikan sejumlah masukkan terkait hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat.

"Sehingga apa yang diharapkan masyarakat pada umumnya dapat dijalankan oleh Polri," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga mengumpulkan seluruh pejabat utama Polri, kapolda, dan kapolres di Istana Negara, Jumat (14/10).

Jokowi memberikan arahan kepada Korps Bhayangkara. Di antaranya soal gaya hidup mewah anggota, tingkat kepercayaan publik yang menurun, hingga kasus pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo cs. (Knu)

Baca Juga:

Kapolri Akui Namanya Dicatut Buat Promosi Jabatan di Kepolisian

#Kapolri #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Praktik percaloan dan pungli masih menjadi persoalan yang merugikan masyarakat, terutama para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Bagikan