Mantan Kapolri Sebut Reformasi Polri Tergantung Aspek Kultural Masyarakat
Mantan Kapolri di Mabes. (Foto: Dok Istimewa)
MerahPutih.com - Sejumlah isu negatif yang menghantam institusi Polri belakangan membuat para mantan Kapolri turun gunung. Mereka pun menyambangi Mabes Polri, Kamis (27/10).
Para mantan Kapolri itu yakni Jenderal (Purn) Timur Pradopo, Jenderal (Purn) Dai Bachtiar, dan Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Jenderal (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Polri (Purn) Chairuddin Ismail, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, hingga Jenderal (Purn) Soetanto.
Dai Bachtiar menjelaskan, kehadirannya bersama para mantan Kapolri lainnya karena merasa terpanggil oleh peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi.
Baca Juga:
Polri Sasar Produsen Obat Penyebab Gangguan Ginjal Akut
"Jadi kehadiran kami para purnawirawan Polri ini terpanggil tentu dengan situasi yang kita sama-sama prihatin adanya (beberapa) peristiwa," ujar Dai di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/10).
Dai menjelaskan, pertemuan antara mantan Kapolri sebenarnya rutin dilaksanakan.
Hanya saja, pertemuan kali ini dilakukan demi memberi masukan terkait dengan peristiwa yang dialami Polri dalam beberapa waktu terakhir.
"Kami memberikan dorongan semangat, spirit, bagi mereka untuk tabah dan juga berpikir rasional untuk menghadapi situasi ini," imbuhnya.
Dai mengatakan, reformasi Polri sudah lama dilakukan.
Namun Dai Bachtiar menyebut, yang perlu menjadi perhatian adalah aspek kultural.
Dalam hal ini, bukan hanya mengacu pada anggota kepolisian, tapi juga masyarakat luas.
"Ini kebetulan bukan hanya karena beberapa polisinya, tapi tergantung lingkungannya. Lingkungannya siapa? Masyarakat itu sendiri," ujarnya.
Baca Juga:
DPR Desak Kapolri Telusuri Kasus Pemerasan Pembeli Arloji
Dai menuturkan, masyarakat dalam hal ini juga mempengaruhi perubahan kultural instansi kepolisian di Indonesia.
Dengan demikian, lanjut dia, hal tersebut menjadi tantangan ketika akan dilakukan reformasi Polri.
"Jadi perubahan kultural di polisi juga dipengaruhi oleh perubahan pada masyarakat itu sendiri. Itu yang dirasakan menjadi beban kita semua," tutur Dai Bachtiar.
Ia juga memberikan dorongan agar pejabat utama Polri saat ini tetap semangat dan bertindak rasional.
Dirinya juga memberikan sejumlah masukkan terkait hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat.
"Sehingga apa yang diharapkan masyarakat pada umumnya dapat dijalankan oleh Polri," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga mengumpulkan seluruh pejabat utama Polri, kapolda, dan kapolres di Istana Negara, Jumat (14/10).
Jokowi memberikan arahan kepada Korps Bhayangkara. Di antaranya soal gaya hidup mewah anggota, tingkat kepercayaan publik yang menurun, hingga kasus pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo cs. (Knu)
Baca Juga:
Kapolri Akui Namanya Dicatut Buat Promosi Jabatan di Kepolisian
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri