Kapolri Akui Namanya Dicatut Buat Promosi Jabatan di Kepolisian

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 24 Oktober 2022
Kapolri Akui Namanya Dicatut Buat Promosi Jabatan di Kepolisian

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Tangkapan Layar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memperingati seluruh jajarannya untuk menghilangkan dan memberantas tindakan pelanggaran pungutan liar alias pungli dengan dalih membawa-membawa nama atasan demi kepentingan individu.

Dia menegaskan akan mencoret anggota polisi yang melalukan pungli atau ‘setoran’ untuk naik jabatan di korps bhayangkara itu. Sigit menyebut akan membatalkan promosi jabatan bagi anggota polisi yang menempuh jalur tersebut.

Baca Juga:

Regulasi Pengamanan Sepak Bola akan Diatur dalam Peraturan Kapolri

“Saya batalkan karena ini terkait dengan komitmen kita ke depan untuk bisa menjadi lebih baik. Termasuk juga kalau ada yang bawa-bawa nama saya, tolong tangkap, laporkan,” ujar Sigit dalam unggahan video di Instagramnya, Senin (24/10).

Sigit juga melarang pimpinan satuan 'meminta' apapun dari anak buahnya.

“Tentunya kita-kita yang atasan-atasan ini juga harus mengurangi hal-hal atau menghilangkan hal-hal yang membuat anggota kemudian memilih alasan untuk melakukan pungli, karena alasannya untuk setoran ke atasan. Ini tolong ditiadakan,” tambahnya.

Oleh karenanya, Sigit memerintahkan kepada Propam Polri untuk memaksimalkan pengawasan dalam menindak perilaku setoran dan menginstruksikan untuk jajarannya meniadakan perilaku tersebut.

Baca Juga:

Kapolri Diminta Pantau Kasus Dugaan Kriminalisasi Pada Investor

“Kalau masih ada, saya turunkan Propam, langsung saya copot. Tolong ini jadi perhatian,” jelasnya.

Sigit berharap anak buahnya juga mampu menjadi Polisi yang sederhana dan peka terhadap krisis.

"Hilangkan kebiasaan hedonis baik saat pelaksanaan dinas maupun dalam kehidupan berkeluarga," tutup Sigit.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan anggota Polri untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Jokowi mengaku banyak mendapatkan laporan yang terkait dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap Polri.

"Saya terlalu banyak mendapatkan laporan sehingga, kembali lagi, gaya hidup, urusan kecil-kecil, tetapi itu bisa mengganggu kepercayaan terhadap Polri," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kapolres dan kapolda se-Indonesia serta pejabat utama (PJU) Mabes Polri di Istana Negara, yang digelar Jumat (14/10). (Knu)

Baca Juga:

Bohongi Kapolri, Ferdy Sambo Akui tidak Ikut Tembak Brigadir J

#Kapolri #Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo #Mutasi Jabatan #Propam
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, muncul perdebatan mengenai kemungkinan Presiden menunjuk langsung Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Indonesia
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Da'i Bachtiar menegaskan bahwa masukan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pertimbangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Indonesia
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan jalur terputus dan memenuhi kebutuhan dasar korban banjir di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 Desember 2025
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Indonesia
Kapolri Kerahkan Personil Dari Mabes, Percepat Penanganan Banjir Sumatra
Kekuatan yang dikerahkan baik dari tingkat Mabes Polri hingga jajaran kepolisian daerah. Dalam hal itu, seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk memaksimalkan bantuan dan penanganan bencana alam.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Desember 2025
Kapolri Kerahkan Personil Dari Mabes, Percepat Penanganan Banjir Sumatra
Bagikan