Malaysia Darurat COVID-19, Pimpinan DPRD: Jangan Sampai Jakarta Begitu

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 05 Mei 2021
Malaysia Darurat COVID-19, Pimpinan DPRD: Jangan Sampai Jakarta Begitu

Vaksinasi COVID-19 di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/5/2021). ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Utara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah DKI harus sudah mempunyai upaya antisipasi lonjakan kasus dan varian baru COVID-19. Jangan sampai seperti negara tetangga yang telah memasuki darurat corona hingga rumah sakit kewalahan menangani pasien.

Kebijakan yang dapat menekan penyebaran COVID-19 perlu digalakkan lagi dari sekarang, sehingga Jakarta aman dari peningkatan kasus corona seperti halnya Malaysia dan Singapura.

"Malaysia sekarang darurat corona, ICU-nya hampir penuh. Singapura juga, sudah ada ultimatum khusus. Jangan sampai Jakarta begitu," ujar Wakil DPRD DKI Zita Anjani di Jakarta, Rabu (5/5).

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Minta Ketegasan Anies dan TNI-Polri Soal Pencegahan COVID-19

Hal-hal semacam ini harus menjadi perhatian pemerintah terlebih masyarakat. Bila semua lalai dalam menanggulangi COVID-19, ditakutkan akan seperti India yang tengah mengalami tsunami COVID-19.

"Kita tidak mau melihat seperti di India," ujar putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) ini.

Oleh karenanya, Zita mengimbau, warga Jakarta harus menahan diri dan tanah nafsu untuk keluar rumah, kumpul dan belanja untuk kebutuhan Lebaran. "Taati protokol kesehatan," urainya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani. Foto: MP/Asropih
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani. Foto: MP/Asropih

Di samping itu, kata Zita, pemprov harus kerja lebih ekstra dalam menanggulangi COVID-19 dan tindak tegas masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Saat ini, kata Zita, pengawasan dari Pemprov DKI sudah kendur.

"Masifkan lagi kampanye bahaya corona, saya lihat itu yang redup sekarang," ungkapnya.

Baca Juga:

Kritik Warga yang Belanja di Pasar Tanah Abang, Pimpinan DPRD: Kita Bisa Seperti India

Ditambah Zita, per 2 Mei 2021 lalu, data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan, DKI menjadi provinsi dengan penambahan kasus positif COVID-19 terbanyak di Indonesia. Hal ini harus menjadi fokus semua pihak agar bersama-sama melawan penyakit mematikan tersebut.

"Sempat turun, namun sekarang melambung lagi. Saya pikir ini urgent, penting mendesak. Warga Jakarta harus menahan diri," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

DPRD Yakin Pengaturan Jam Tutup Pasar Tanah Abang Tak Matikan Pedagang

#COVID-19 #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Bagikan