Majelis Kehormatan MK Tak Bisa Ubah Putusan Batas Usia Capres-Cawapres
Zulfikar Sy - Kamis, 02 November 2023
Ilustrasi - Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/aa.
MerahPutih.com - Bakal calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka diprediksi tetap bisa ikut Pilpres 2024, meski hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap melanggar etik.
Hal itu terkait sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas pelaporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan hakim konstitusi terhadap putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.
Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi menjelaskan bahwa putusan MKMK tidak bisa mengubah substansi putusan mengenai batas usia capres/cawapres.
Putusan ini sebelumnya telah diputuskan MK pada 16 Oktober 2023 silam.
Baca Juga:
NasDem Nilai Usulan Hak Angket MK Berlebihan
“Jadi ini areanya adalah etik. Kita harus pahami itu. Jangan berharap berlebihan untuk mengubah isi pokok perkara. Karena keputusan MK (Majelis Kehormatan) tidak akan bisa menjangkau ke sana,” tutur Aboe Bakar dalam keteranganya di Jakarta, Kamis (2/11).
Dia mengajak masyarakat untuk menunggu putusan MKMK terkait dugaan benturan kepentingan dalam putusan MK terkait batas usia minimal calon presiden.
“Kita perlu sabar menunggu. Majelis Kehormatan MK (MKMK) kan sudah dibentuk," jelas dia.
Dia meminta masyarakat untuk memercayai para anggota MKMK yang sudah terbentuk.
“Kita kan sudah tahu (Ketua Majelis Kehormatan MK) Prof Jimly Asshiddiqie, selama ini track record beliau bagus. Saya yakin profilnya bisa dipercaya. Jadi jangan berspekulasi dulu sekarang,” lanjut politisi dari Dapil Kalsel I ini.
Baca Juga:
MKMK Bisa Diyakinkan Batalkan Putusan Perkara Syarat Capres - Cawapres
Sekedar informasi, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengaku menemukan banyak masalah usai memeriksa tiga hakim konstitusi terkait laporan dugaan pelanggaran etik di balik putusan syarat capres-cawapres, Selasa (31/10) lalu.
Ketiga hakim itu yakni Ketua MK Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih.
Jimly menjelaskan permasalahan yang ditemukan salah, satunya adalah masalah hubungan kekerabatan.
Di mana hakim tidak mengundurkan diri saat memeriksa dan memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat batas usia capres-cawapres.
Kemudian, permasalahan terkait hakim berbicara mengenai substansi perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 di luar persidangan. (Knu)
Baca Juga:
MKMK Diminta Tak Terburu-buru Keluarkan Putusan
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Imunitas Jaksa Dibatasi oleh Putusan MK, Kejagung Janji Lebih Berintegritas
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah
Komisi Kejaksaan Hormati Putusan MK soal Pembatasan Imunitas Jaksa
MK Batasi Imunitas Kejaksaan: Pemeriksaan Hingga OTT Jaksa Tidak Perlu Izin Jaksa Agung
MK Wajibkan Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN, Tenggat Waktunya 2 Tahun
Rumus Kenaikan UMP 2026 Ditargetkan Kelar November, Pemerintah Bakal Merujuk Putusan MK 168
Hakim MK tak Setuju Pemerintah Sebut JR UU Pers Beri Kekebalan Hukum Absolut bagi Wartawan
Sidang Uji Materiil UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Mahkamah Konstitusi
