Mahfud MD Ungkap Sumber Munculnya Isu Penundaan Pemilu
Menkopolhukam Mahfud MD saat Rapat Pimpinan Penyampaian Arah Kebijakan Lemhannas RI Tahun Anggaran 2023 di Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Jakarta, Rabu (1/2/2023). (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)
MerahPutih.com - Beberapa waktu lalu, sempat ramai isu soal penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut sumber munculnya isu tersebut.
"Saya katakan itu di luar pemerintah dan itu hak," kata Mahfud di Lemhannas RI, Jakarta, Rabu (1/2).
Baca Juga:
Bawaslu Janji Permudah Pelaporan Pelanggaran Pemilu
Menurut Mahfud, aspirasi seseorang untuk menunda penyelenggaraan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden tidak bisa dihalangi, karena itu merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum.
"Kita tidak bisa menghalangi kalau seorang ketua partai politik, kelompok masyarakat tertentu, berwacana itu (masa jabatan presiden) harus diperpanjang. Itu kan ya tidak melanggar hukum," tambahnya.
Dia menambahkan, jika ada gerakan atau gerilya mengenai penundaan pemilu, hal itu terkait dengan persoalan di luar ranah politik.
"Masalah yang mungkin harus kita hadapi, situasi di balik layar, bukan soal-soal politik internal yang seperti itu. Misalnya, bencana alam, geopolitik, kejadian luar biasa," jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Baca Juga:
Politik Identitas Jelang Pemilu 2024 Perburuk Indeks Kerukunan Umat Beragama
Mahfud menyampaikan, pemerintah sejauh ini telah mempersiapkan tahapan penyelenggaraan pemilu.
"Sampai saat ini, kesiapan kita itu kalau secara internal, prosedural, personel, kelembagaan, aturan-aturan, itu sudah kami siapkan semua," kata Mahfud.
Selain itu, detail lain soal pemilu, mulai dari persoalan prosedural, kelembagaan, hingga aturan mengenai pesta demokrasi, sudah disiapkan oleh pihak penyelenggara.
"Tahapan-tahapannya sudah kami siapkan. Kita akan pemilu tahun 2024," ujar Mahfud. (Knu)
Baca Juga:
Ambisi Rian Ernest Bersama Golkar di Pemilu 2024
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mahfud MD Bela Pandji Pragiwaksono: Tidak Bisa Dijerat KUHP Baru
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021