Ambisi Rian Ernest Bersama Golkar di Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 31 Januari 2023
Ambisi Rian Ernest Bersama Golkar di Pemilu 2024

Rian Ernest resmi bergabung dengan Partai Golkar. Foto: MP/Asropih

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Rian Ernest memutuskan bergabung dengan Partai Golkar setelah hengkang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia dipercaya menduduki posisi Ketua Biro Pemuda DPD Partai Golkar DKI Jakarta.

Rian menyampaikan ambisinya bersama partai berlambang pohon beringin tersebut. Ia ingin maju di Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD DKI Jakarta 2024.

Baca Juga

Hengkang dari PSI, Rian Ernest Resmi Gabung Golkar

"Saatnya sekarang saya mencoba lebih realitis usia saya di 2024 masih 37 tahun masih panjang meskipun uban sudah. Saya akan mencoba di DPRD saja dulu, mencoba lebih realistis lebih membangun otopolitik dari DPRD dulu," ujar Rian Ernest di gedung DPD Golkar DKI, Jakarta Pusat, Selasa (31/1).

Ernest mengaku, pada Pemilu 2019 lalu ia maju bertarung dalam Pileg DPR dari Dapil III DKI Jakarta meliputi Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok. Kala itu Ernest maju dari PSI.

Baca Juga

Dilaporkan Demokrat ke Polisi, Rian Ernest: Saya Siap Hadapi Secara Hukum

Namun sayangnya, perjuangan dia tak bisa mengantarkannya menduduki kursi empuk Dewan Parlemen Senayan.

"Saya punya ambisi 2019 DPR RI, fight setiap hari, blusukan hampir setiap hari. Alhamdulillah puji Tuhan tampil di tv diundang untuk debat tapi memang otak politik saya belum sekuat itu untuk terpilih ke DPR RI," paparnya.

Kiprah perjuangan politiknya tak sampai disitu, Ernest mencoba maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Batam melalui jalur independen.

Tapi niatan itu kandas, dikarenakan mantan staf ahli hukum Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kurang persyaratan.

"Saya bahkan sempat punya ambisi juga ingin mengabdi untuk masyarakat di Batam coba pilkada independen di kota Batam tapi verifikasi gagal," pungkasnya.

Seperti diketahui, Rian Ernest hengkang dari PSI sejak 15 Desember 2022 lalu. Posisi terakhirnya adalah Direktur Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat PSI. (Asp). (Asp)

Baca Juga

Mundur dari PSI, Rian Ernest: Meski Berat, Ini Langkah yang Benar

#Partai Golkar #PSI #DPRD DKI Jakarta #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Bahlil juga menambahkan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan