Ambisi Rian Ernest Bersama Golkar di Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 31 Januari 2023
Ambisi Rian Ernest Bersama Golkar di Pemilu 2024

Rian Ernest resmi bergabung dengan Partai Golkar. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rian Ernest memutuskan bergabung dengan Partai Golkar setelah hengkang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia dipercaya menduduki posisi Ketua Biro Pemuda DPD Partai Golkar DKI Jakarta.

Rian menyampaikan ambisinya bersama partai berlambang pohon beringin tersebut. Ia ingin maju di Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD DKI Jakarta 2024.

Baca Juga

Hengkang dari PSI, Rian Ernest Resmi Gabung Golkar

"Saatnya sekarang saya mencoba lebih realitis usia saya di 2024 masih 37 tahun masih panjang meskipun uban sudah. Saya akan mencoba di DPRD saja dulu, mencoba lebih realistis lebih membangun otopolitik dari DPRD dulu," ujar Rian Ernest di gedung DPD Golkar DKI, Jakarta Pusat, Selasa (31/1).

Ernest mengaku, pada Pemilu 2019 lalu ia maju bertarung dalam Pileg DPR dari Dapil III DKI Jakarta meliputi Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok. Kala itu Ernest maju dari PSI.

Baca Juga

Dilaporkan Demokrat ke Polisi, Rian Ernest: Saya Siap Hadapi Secara Hukum

Namun sayangnya, perjuangan dia tak bisa mengantarkannya menduduki kursi empuk Dewan Parlemen Senayan.

"Saya punya ambisi 2019 DPR RI, fight setiap hari, blusukan hampir setiap hari. Alhamdulillah puji Tuhan tampil di tv diundang untuk debat tapi memang otak politik saya belum sekuat itu untuk terpilih ke DPR RI," paparnya.

Kiprah perjuangan politiknya tak sampai disitu, Ernest mencoba maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Batam melalui jalur independen.

Tapi niatan itu kandas, dikarenakan mantan staf ahli hukum Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kurang persyaratan.

"Saya bahkan sempat punya ambisi juga ingin mengabdi untuk masyarakat di Batam coba pilkada independen di kota Batam tapi verifikasi gagal," pungkasnya.

Seperti diketahui, Rian Ernest hengkang dari PSI sejak 15 Desember 2022 lalu. Posisi terakhirnya adalah Direktur Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat PSI. (Asp). (Asp)

Baca Juga

Mundur dari PSI, Rian Ernest: Meski Berat, Ini Langkah yang Benar

#Partai Golkar #PSI #DPRD DKI Jakarta #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan