Headline

Dilaporkan Demokrat ke Polisi, Rian Ernest: Saya Siap Hadapi Secara Hukum

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 18 Juli 2019
 Dilaporkan Demokrat ke Polisi, Rian Ernest: Saya Siap Hadapi Secara Hukum

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest (Foto: Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest menyatakan siap menghadapi laporan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman ke Polda Metro Jaya.

"Saya anggap ini hak beliau saja, kalau beliau merasa saya hina atau saya apa, padahal saya tidak pernah sama sekali menyebutkan nama beliau. Saya tidak pernah sebut fraksi, saya tidak pernah sebut komisi, saya tidak pernah sebut pansus bahkan," kata Rian Ernest, di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/7).

Baca Juga: Rian Ernest Ogah Sebut Sosok Pembisik Politik Uang di DPRD Terkait Wagub DKI

Seperti diketahui, Taufiqurrahman melaporkan Ernest atas dugaan fitnah. Pelaporan itu merupakan kelanjutan dari pernyataan Rian yang menduga adanya politik uang dalam penentuan wakil gubernur DKI Jakarta. Laporan polisi itu teregister dengan nomor: LP/4341/VII/2019/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 18 Juli 2019.

"Tapi ini negara hukum silakan saja bagi pihak yang merasa dirugikan, nanti akan saya hadapi secara hukum. Saya siap," ujar Rian.

Politikus PSI Rian Ernest siap hadapi laporan Demokrat
Rian Ernest menegaskan pihaknya tidak akan mengungkapkan pemberi info politik uang dalam pemilihan Wagub DKI (Foto: antaranews)

Dalam laporan itu, Rian diperkarakan dengan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran.

Sebagaimana dilansir Antara Taufiq mengatakan yang menjadi dasar laporannya adalah pernyataan Rian yang disampaikan pada tanggal 15 dan 16 Juli 2019 dalam konferensi pers terkait laporan PSI kepada KPK soal dugaan politik uang.

"Artinya gini, karena adalah penting bagi PSI mencegah korupsi di Pemprov DKI. Adalah penting bagi PSI untuk memastikan wakil gubernur DKI yang terpilih berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan lobi-lobi apalagi poltik uang dan tidak harus menunggu bukti otentik lah, kami partai anak muda, kami progresif, dan kami berani sebenarnya melawan arus," kata Rian.

Namun, Rian tidak menegaskan mengenai dasar pernyataannya menyebut soal politik uang dalam pemilihan wagub DKI Jakarta.

"Adalah selentingan-selentingan dari elit politik yang saya denger, nanti kita lihat secara hukum. Kalau nanti saya dipanggil, saya akan jelaskan sebatas apa yang saya tahu," ungkap Rian.

Baca Juga: Taufiqurrahman Resmi Laporkan Rian Ernest ke Polda Metro Jaya

Ia menegaskan akan mengungkapkan segala hal yang ia ketahui.

"Sekali lagi, saya kan dapatkan informasi ini dari elit politik yang harus saya hargai berani terbuka kepada saya. Saya tidak akan menyeret-nyeret nama orang yang tidak mau diseret. Biarlah ini mungkin hanya beban PSI biarlah, tidak apa-apa," ujar Rian lagi.

Apalagi menurut Rian, sudah terlalu lama wakil gubernur DKI Jakarta kosong.

"Sudah sebelas bulan. Kalau misalkan selama ini prosesnya terbuka, tatibnya cepat selesai, proses pemaparan publik soal visi misi wagub sudah disampaikan pasti kan semua lebih transparan, kita tidak akan ada sak wasangka aneh-aneh. Jadi sekarang menurut saya toh wagub pun masih gelap seperti apa kompetensinya, dan akhirnya saya dilaporkan oleh orang yang saya juga tidak kenal, dan fraksinya pun bukan fraksi yang mengusung wagub ini sebenarnya," tutup Rian Ernest.(*)

Baca Juga: Isu Politik Uang Pemilihan Wagub DKI, Gerindra Siap Beking PSI dengan Syarat

#Partai Demokrat #PSI #Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Olahraga
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
PBV Paja One menjadi juara AHY Cup 2026 di Jakarta Timur. AHY mendorong kompetisi voli ini berlanjut sebagai wadah pembinaan dan pencarian atlet muda.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 06 September 2026
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Bagikan