Headline

Dilaporkan Demokrat ke Polisi, Rian Ernest: Saya Siap Hadapi Secara Hukum

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 18 Juli 2019
 Dilaporkan Demokrat ke Polisi, Rian Ernest: Saya Siap Hadapi Secara Hukum

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest (Foto: Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest menyatakan siap menghadapi laporan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman ke Polda Metro Jaya.

"Saya anggap ini hak beliau saja, kalau beliau merasa saya hina atau saya apa, padahal saya tidak pernah sama sekali menyebutkan nama beliau. Saya tidak pernah sebut fraksi, saya tidak pernah sebut komisi, saya tidak pernah sebut pansus bahkan," kata Rian Ernest, di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/7).

Baca Juga: Rian Ernest Ogah Sebut Sosok Pembisik Politik Uang di DPRD Terkait Wagub DKI

Seperti diketahui, Taufiqurrahman melaporkan Ernest atas dugaan fitnah. Pelaporan itu merupakan kelanjutan dari pernyataan Rian yang menduga adanya politik uang dalam penentuan wakil gubernur DKI Jakarta. Laporan polisi itu teregister dengan nomor: LP/4341/VII/2019/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 18 Juli 2019.

"Tapi ini negara hukum silakan saja bagi pihak yang merasa dirugikan, nanti akan saya hadapi secara hukum. Saya siap," ujar Rian.

Politikus PSI Rian Ernest siap hadapi laporan Demokrat
Rian Ernest menegaskan pihaknya tidak akan mengungkapkan pemberi info politik uang dalam pemilihan Wagub DKI (Foto: antaranews)

Dalam laporan itu, Rian diperkarakan dengan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran.

Sebagaimana dilansir Antara Taufiq mengatakan yang menjadi dasar laporannya adalah pernyataan Rian yang disampaikan pada tanggal 15 dan 16 Juli 2019 dalam konferensi pers terkait laporan PSI kepada KPK soal dugaan politik uang.

"Artinya gini, karena adalah penting bagi PSI mencegah korupsi di Pemprov DKI. Adalah penting bagi PSI untuk memastikan wakil gubernur DKI yang terpilih berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan lobi-lobi apalagi poltik uang dan tidak harus menunggu bukti otentik lah, kami partai anak muda, kami progresif, dan kami berani sebenarnya melawan arus," kata Rian.

Namun, Rian tidak menegaskan mengenai dasar pernyataannya menyebut soal politik uang dalam pemilihan wagub DKI Jakarta.

"Adalah selentingan-selentingan dari elit politik yang saya denger, nanti kita lihat secara hukum. Kalau nanti saya dipanggil, saya akan jelaskan sebatas apa yang saya tahu," ungkap Rian.

Baca Juga: Taufiqurrahman Resmi Laporkan Rian Ernest ke Polda Metro Jaya

Ia menegaskan akan mengungkapkan segala hal yang ia ketahui.

"Sekali lagi, saya kan dapatkan informasi ini dari elit politik yang harus saya hargai berani terbuka kepada saya. Saya tidak akan menyeret-nyeret nama orang yang tidak mau diseret. Biarlah ini mungkin hanya beban PSI biarlah, tidak apa-apa," ujar Rian lagi.

Apalagi menurut Rian, sudah terlalu lama wakil gubernur DKI Jakarta kosong.

"Sudah sebelas bulan. Kalau misalkan selama ini prosesnya terbuka, tatibnya cepat selesai, proses pemaparan publik soal visi misi wagub sudah disampaikan pasti kan semua lebih transparan, kita tidak akan ada sak wasangka aneh-aneh. Jadi sekarang menurut saya toh wagub pun masih gelap seperti apa kompetensinya, dan akhirnya saya dilaporkan oleh orang yang saya juga tidak kenal, dan fraksinya pun bukan fraksi yang mengusung wagub ini sebenarnya," tutup Rian Ernest.(*)

Baca Juga: Isu Politik Uang Pemilihan Wagub DKI, Gerindra Siap Beking PSI dengan Syarat

#Partai Demokrat #PSI #Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Bagikan