Headline

Dilaporkan Demokrat ke Polisi, Rian Ernest: Saya Siap Hadapi Secara Hukum

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 18 Juli 2019
 Dilaporkan Demokrat ke Polisi, Rian Ernest: Saya Siap Hadapi Secara Hukum

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest (Foto: Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest menyatakan siap menghadapi laporan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman ke Polda Metro Jaya.

"Saya anggap ini hak beliau saja, kalau beliau merasa saya hina atau saya apa, padahal saya tidak pernah sama sekali menyebutkan nama beliau. Saya tidak pernah sebut fraksi, saya tidak pernah sebut komisi, saya tidak pernah sebut pansus bahkan," kata Rian Ernest, di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/7).

Baca Juga: Rian Ernest Ogah Sebut Sosok Pembisik Politik Uang di DPRD Terkait Wagub DKI

Seperti diketahui, Taufiqurrahman melaporkan Ernest atas dugaan fitnah. Pelaporan itu merupakan kelanjutan dari pernyataan Rian yang menduga adanya politik uang dalam penentuan wakil gubernur DKI Jakarta. Laporan polisi itu teregister dengan nomor: LP/4341/VII/2019/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 18 Juli 2019.

"Tapi ini negara hukum silakan saja bagi pihak yang merasa dirugikan, nanti akan saya hadapi secara hukum. Saya siap," ujar Rian.

Politikus PSI Rian Ernest siap hadapi laporan Demokrat
Rian Ernest menegaskan pihaknya tidak akan mengungkapkan pemberi info politik uang dalam pemilihan Wagub DKI (Foto: antaranews)

Dalam laporan itu, Rian diperkarakan dengan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran.

Sebagaimana dilansir Antara Taufiq mengatakan yang menjadi dasar laporannya adalah pernyataan Rian yang disampaikan pada tanggal 15 dan 16 Juli 2019 dalam konferensi pers terkait laporan PSI kepada KPK soal dugaan politik uang.

"Artinya gini, karena adalah penting bagi PSI mencegah korupsi di Pemprov DKI. Adalah penting bagi PSI untuk memastikan wakil gubernur DKI yang terpilih berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan lobi-lobi apalagi poltik uang dan tidak harus menunggu bukti otentik lah, kami partai anak muda, kami progresif, dan kami berani sebenarnya melawan arus," kata Rian.

Namun, Rian tidak menegaskan mengenai dasar pernyataannya menyebut soal politik uang dalam pemilihan wagub DKI Jakarta.

"Adalah selentingan-selentingan dari elit politik yang saya denger, nanti kita lihat secara hukum. Kalau nanti saya dipanggil, saya akan jelaskan sebatas apa yang saya tahu," ungkap Rian.

Baca Juga: Taufiqurrahman Resmi Laporkan Rian Ernest ke Polda Metro Jaya

Ia menegaskan akan mengungkapkan segala hal yang ia ketahui.

"Sekali lagi, saya kan dapatkan informasi ini dari elit politik yang harus saya hargai berani terbuka kepada saya. Saya tidak akan menyeret-nyeret nama orang yang tidak mau diseret. Biarlah ini mungkin hanya beban PSI biarlah, tidak apa-apa," ujar Rian lagi.

Apalagi menurut Rian, sudah terlalu lama wakil gubernur DKI Jakarta kosong.

"Sudah sebelas bulan. Kalau misalkan selama ini prosesnya terbuka, tatibnya cepat selesai, proses pemaparan publik soal visi misi wagub sudah disampaikan pasti kan semua lebih transparan, kita tidak akan ada sak wasangka aneh-aneh. Jadi sekarang menurut saya toh wagub pun masih gelap seperti apa kompetensinya, dan akhirnya saya dilaporkan oleh orang yang saya juga tidak kenal, dan fraksinya pun bukan fraksi yang mengusung wagub ini sebenarnya," tutup Rian Ernest.(*)

Baca Juga: Isu Politik Uang Pemilihan Wagub DKI, Gerindra Siap Beking PSI dengan Syarat

#Partai Demokrat #PSI #Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Munafri menggantikan Ni'matullah Erbe yang telah memimpin Partai Demokrat Sulawesi Selatan selama dua periode.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Bagikan