Headline

Dilaporkan Demokrat ke Polisi, Rian Ernest: Saya Siap Hadapi Secara Hukum

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 18 Juli 2019
 Dilaporkan Demokrat ke Polisi, Rian Ernest: Saya Siap Hadapi Secara Hukum

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest (Foto: Antaranews)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest menyatakan siap menghadapi laporan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman ke Polda Metro Jaya.

"Saya anggap ini hak beliau saja, kalau beliau merasa saya hina atau saya apa, padahal saya tidak pernah sama sekali menyebutkan nama beliau. Saya tidak pernah sebut fraksi, saya tidak pernah sebut komisi, saya tidak pernah sebut pansus bahkan," kata Rian Ernest, di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/7).

Baca Juga: Rian Ernest Ogah Sebut Sosok Pembisik Politik Uang di DPRD Terkait Wagub DKI

Seperti diketahui, Taufiqurrahman melaporkan Ernest atas dugaan fitnah. Pelaporan itu merupakan kelanjutan dari pernyataan Rian yang menduga adanya politik uang dalam penentuan wakil gubernur DKI Jakarta. Laporan polisi itu teregister dengan nomor: LP/4341/VII/2019/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 18 Juli 2019.

"Tapi ini negara hukum silakan saja bagi pihak yang merasa dirugikan, nanti akan saya hadapi secara hukum. Saya siap," ujar Rian.

Politikus PSI Rian Ernest siap hadapi laporan Demokrat
Rian Ernest menegaskan pihaknya tidak akan mengungkapkan pemberi info politik uang dalam pemilihan Wagub DKI (Foto: antaranews)

Dalam laporan itu, Rian diperkarakan dengan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran.

Sebagaimana dilansir Antara Taufiq mengatakan yang menjadi dasar laporannya adalah pernyataan Rian yang disampaikan pada tanggal 15 dan 16 Juli 2019 dalam konferensi pers terkait laporan PSI kepada KPK soal dugaan politik uang.

"Artinya gini, karena adalah penting bagi PSI mencegah korupsi di Pemprov DKI. Adalah penting bagi PSI untuk memastikan wakil gubernur DKI yang terpilih berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan lobi-lobi apalagi poltik uang dan tidak harus menunggu bukti otentik lah, kami partai anak muda, kami progresif, dan kami berani sebenarnya melawan arus," kata Rian.

Namun, Rian tidak menegaskan mengenai dasar pernyataannya menyebut soal politik uang dalam pemilihan wagub DKI Jakarta.

"Adalah selentingan-selentingan dari elit politik yang saya denger, nanti kita lihat secara hukum. Kalau nanti saya dipanggil, saya akan jelaskan sebatas apa yang saya tahu," ungkap Rian.

Baca Juga: Taufiqurrahman Resmi Laporkan Rian Ernest ke Polda Metro Jaya

Ia menegaskan akan mengungkapkan segala hal yang ia ketahui.

"Sekali lagi, saya kan dapatkan informasi ini dari elit politik yang harus saya hargai berani terbuka kepada saya. Saya tidak akan menyeret-nyeret nama orang yang tidak mau diseret. Biarlah ini mungkin hanya beban PSI biarlah, tidak apa-apa," ujar Rian lagi.

Apalagi menurut Rian, sudah terlalu lama wakil gubernur DKI Jakarta kosong.

"Sudah sebelas bulan. Kalau misalkan selama ini prosesnya terbuka, tatibnya cepat selesai, proses pemaparan publik soal visi misi wagub sudah disampaikan pasti kan semua lebih transparan, kita tidak akan ada sak wasangka aneh-aneh. Jadi sekarang menurut saya toh wagub pun masih gelap seperti apa kompetensinya, dan akhirnya saya dilaporkan oleh orang yang saya juga tidak kenal, dan fraksinya pun bukan fraksi yang mengusung wagub ini sebenarnya," tutup Rian Ernest.(*)

Baca Juga: Isu Politik Uang Pemilihan Wagub DKI, Gerindra Siap Beking PSI dengan Syarat

#Partai Demokrat #PSI #Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
KAHMI Jaksel menyebutkan, bahwa kader PSI salah alamat jika sebut PAM Jaya menabrak aturan soal IPO.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Bagikan