Isu Politik Uang Pemilihan Wagub DKI, Gerindra Siap Beking PSI dengan Syarat

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik setuju dengan usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan mengawasi proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta.

"Saya kira setujulah untuk diawasi. Kemudian harus dibuktiin jangan cuma ngomong gitu loh. Saran saya bunyiin dong ayo kita proses. Saya sebagai ketua Gerindra akan mensupport itu," ujar Taufik saat dikonfirmasi Selasa (16/7).

Baca Juga: Kuorum Jegal Pemilihan Wagub DKI, Pansus Berdalih Cuma Ikut Aturan Main

Namun, Taufik kembali mengingatkan tudingan mengenai indikasi politik dalam pemilihan pengganti Sandiaga Uno di DPRD DKI harus dibuktikan.

Bila tuduhan PSI mengenai politik uang itu benar adanya, Taufik setuju bila oknum yang terlibat di dalamnya diproses hukum. Lantaran hal itu hanya mencoreng warwah nama baik DPRD DKI Jakarta.

"Bulan lalu saya ditanya wartawan "Pak katanya ada bagi-bagi amplop" saya bilang kalau ada tangkap aja. Bunyiin siapa, bulan lalu loh. Nah jangan dibiarin, akhirnya apa kalau dibiarin kan yang jelek seolah seluruh institusi dewan itu begity kan jadi jelek," tuturnya.

Baca Juga: PSI Sebar Isu Politik Uang Seleksi Pengganti Sandi, PDIP: Sebut Namanya!

Menurut Taufik kehadiran Anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih pada rapat paripurna untuk menggunakan hak pilihnya tak perlu diiming-imingi uang yang bernilai ratusan juta sebab hal itu merupakan tanggung jawab sebagai anggota dewan.

"Iya. Ngapain dibayar buat kuorum. Ini kan soal pemilihan soal tanggung jawab, kesadaran," tutup orang nomor satu di Gerindra DKI itu.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat dalam mengawasi proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta yang sedang berjalan di DPRD. Dia mencium dalam proses pemilihan DKI 2 ini diduga ada politik uang.

Rumor yang beredar ada persengkongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat paripurna pemilihan wagub DKI yang harus dibayar dengan uang sekitar ratusan juta kepada anggota DPRD DKI yang hadir.

"Harga untuk kourum ratusan juta rupiah perkursi," kata Rian Ernest di kantor DPW DKI Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/7).

Baca Juga: PSI Minta KPK Turun Tangan Usut Dugaan Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI

Ernest menuturkan, rumor politik uang di pemilihan Wagub DKI itu ia terima dari Politisi di lingkungan DPDR DKI. Namun ia tak mau menyebutkan siapa sosok yang mencium politik uang di pemilihan DKI 2.

"Kalau itu ga bisa bilang tapi masih di DKI juga. Elit politik DKI. Ah aku gamau jawab lah. Tapi elit politik ada yang bicara seperti itu," tuturnya. (Asp)