Andika Pratama
MerahPutih.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menantang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menunjukan bukti atas tuduhan adanya indikasi politik uang di DPDR DKI dalam proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan tudingan adanya politik uang itu harus dibuktikan ke masyarakat, jangan melontarkan rumor yang belum tentu benar.
Baca Juga: PSI Minta KPK Turun Tangan Usut Dugaan Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI
Menurut Gembong, tuduhan PSI adanya indikasi politik uang dalam rapat paripurna pemilihan DKI 2 itu dapat menjatuhkan citra buruk DPRD di masyarakat.
"Makanya saya bilang kalau memang dia (PSI) tahu informasi seperti itu dan informasi dianggap oleh PSI itu akurat, sampaikan kepada publik. Tetapi kalau akurasinya belum bisa dipertanggungjawabkan menurut saya jangan buat kegaduhan," kata Gembong di Jakarta, Selasa (16/7).
Anggota Komisi II itu juga bahkan meminta PSI untuk berani menyebutkan siapa sosok yang memberikan info adanya dugaan politik uang dalam rapat pemilihan pengganti Sandiaga Uno.
"Dapet-nya darimana? Suruh sebutin namanya, jangan menduga-menduga. Saya yang sudah di dalam (DPRD) saja enggak tahu, kok dia (PSI) yang di luar (DPRD) tahu," tuturnya
Ia pun berpendapat Panitia Khusus (Pansus) pemilihan pendamping Anies tidak perlu menelusuri isu politik uang seperti itu. Lantaran, Gembong mengklaim Pansus Wagub bekerja dengan baik dan normal hingga saat ini.
Baca Juga: PKS Tantang PSI Buktikan Adanya Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI
"Sampai dengan detik ini masih normal belum ada info-info soal itu. Makanya saat ada informasi seperti itu, ya kaget juga. Enggak ada hujan, enggak ada angin, tiba-tiba ada info seperti ini," tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernes mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat dalam mengawasi proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta yang sedang berjalan di DPRD. Dia mencium dalam proses pemilihan DKI 2 ini diduga ada politik uang.
Rumor yang beredar ada persengkongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat paripurna pemilihan wagub DKI yang harus dibayar dengan uang sekitar ratusan juta kepada anggota DPRD DKI yang hadir.
"Harga untuk kourum ratusan juta rupiah perkursi," kata Rian Ernest di kantor DPW DKI Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/7).
Ernest menuturkan, rumor politik uang di pemilihan Wagub DKI itu ia terima dari Politisi di lingkungan DPDR DKI. Namun ia tak mau menyebutkan siapa sosok yang mencium politik uang di pemilihan DKI 2.
Baca Juga: PSI Sebut Pemilihan Wagub DKI Tidak Transparan
"Kalau itu ga bisa bilang tapi masih di DKI juga. Elit politik DKI. Ah aku gamau jawab lah. Tapi elit politik ada yang bicara seperti itu," tuturnya. (Asp)
