PSI Minta KPK Turun Tangan Usut Dugaan Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat dalam mengawasi keseluruhan proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta yang sedang berjalan di DPRD.

Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest menilai bahwa proses pemilihan pengganti Sandiaga Uno yang sedang berjalan di DPRD DKI tercium adanya dugaan politik uang.

Baca Juga: Rapat Paripurna Pemilihan Wagub DKI Diundur Hingga 25 Juli

Menurut dia, rumor yang beredar bahwa ada serangkaian persengkongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat paripurna pemilihan wagub DKI yang harus dibayar dengan nilai uang tertentu.

"Harga untuk kourum ratusan juta rupiah perkursi," kata Rian Ernest di kantor DPW DKI Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/7).

Munculnya rumor tersebut, lnjut dia, PSI Jakarta pun meminta KPK untuk mulai melakukan pemantauan demi mencegah terjadinya tindakan jual-beli jabatan dalam proses pemilihan pendampin Anies Baswedan.

Rian Ernest menuturkan, rumor adanya politik uang di pemilihan Wagub DKI ia terima dari Politisi di lingkungan DPDR DKI. Namun ia tak mau menyebutkan siapa sosok yang mengetahui adanya politik uang di pemilihan DKI 2.

Baca Juga: PKS: Tak Elok Gerindra Mangkir Saat Rapat Paripurna Pemilihan

"Kalau itu ga bisa bilang tapi masih di DKI juga. Elit politik DKI. Ah aku gamau jawab lah. Tapi elit politik ada yang bicara seperti itu," tuturnya.

Bila berkaca pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang diselenggarakan secara terbuka, Bawaslu telah menemukan setidaknya 25 kasus politik uang. Hal tersebut juga bisa saja terjadi pada proses pemilihan wagub DKI Jakarta, apalagi prosesnya berlangsung secara tertutup.

"Risiko terjadinya politik uang di dalam pemilihan wagub DKI Jakarta sama bahkan lebih besar dari yang terjadi pada Pemilu yang sifatnya terbuka. Sebab, proses ini dijalankan dengan tidak melibatkan publik secara langsung," ujar caleg DPRD terpilih PSI Jakarta, Eneng Maliyanasari.

Selain mendorong KPK untuk mengawasi para pejabat DPRD DKI Jakarta yang terlibat dalam proses pemilihan, PSI Jakarta juga menawarkan kepada berbagai pihak terkait untuk membuka profil, latar belakang hingga gagasan dari para kandidat untuk DKI Jakarta kepada publik agar masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam menentukan siapa kandidat yang dianggap baik untuk mengisi jabatan tersebut.

Baca Juga: PSI Sebut Pemilihan Wagub DKI Tidak Transparan

"Selama proses pemilihan wagub ini hanya berjalan di tataran elit, maka potensi jual-beli jabatan wagub di DKI Jakarta yang selama ini menjadi rumor ini akan benar-benar terjadi," ungkap caleg DPRD terpilih PSI Jakarta, August Hamonangan. (Asp)