Rapat Paripurna Pemilihan Wagub DKI Diundur Hingga 25 Juli
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Agenda rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI pengganti Sandiaga Uno dipastikan molor dari rencana awal yang digelar pada 22 Juli 2019. Diprediksi sekiranya paripurna paling lambat akan dilaksanakan pada 25 Juli.
Anggota panitia khusus (Pansus) pemilihan Wagub DKI Jakarta dari fraksi Gerindra Syarif menjelaskan, alasan mundurnya pelaksanaan pemilihan DKI 2 lantaran hingga kini pembahasan tata tertib (tatib) belum final dan masih digodok Pansus DKI.
BACA JUGA: Ada Dua Pilihan Aturan Wagub DKI Terpilih
Saat ini, lanjut dia, pansus DKI tengah melakukan finalisasi terhadap draf tatib pemilihan. Draf ini akan dibacakan pada Rapat Paripurna dengan agenda pengesahan tata tertib pemilihan.
"Sepertinya mundur 2 atau 3 hari ya (rapat paripurna pemilihan wagub). Iya, iya 25 (Juli). Karena belum tentu hari ini selesai pembahasan tatibnya," ujar Syarif saat dihubungi wartawan, Selasa (9/7).
Syarif menuturkan, salah satu poin yang menjadi perdebatan di dalam tatib ialah mengenai bila rapat paripurna tidak kuorum dua kali atau tidak dihadiri 54 anggota DPRD dari total 106 orang.
Dengan alasan tidak kuorum maka harus dilanjutkan ke rapat pimpinan gabungan (Rapimgab). Setelah ke Rapimgab, sambung Syarif, ada beberapa anggota pansus yang meminta langsung diputuskan di sana.
Namun, ada juga yang mengusulkan agar kedua cawagub, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu dikembalikan ke partai pengusung baik PKS dan Gerindra. "Itu harus dieksplisitkan dalam satu redaksi yang ada payung hukumnya," jelasnya.
BACA JUGA: PSI Sebut Pemilihan Wagub DKI Tidak Transparan
Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu memastikan bila pemilihan pengganti Sandiaga Uno di kursi DKI 2 akan rampung sebelum bulan Agustus 2019. "Enggak, kita targetkan Juli selesai pemilihan," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Aksi Unjuk Rasa Pekerja Hiburan Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Raperda KTR
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov
Transfer Pusat Dipotong Rp 11 Triliun Bikin APBD Jakarta Turun, DPRD Pusing
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra