Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menegaskan bahwa Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2026 akan menjangkau berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan, hingga kesejahteraan rakyat.
Penegasan ini disampaikan setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Rancangan KUA-PPAS yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp95,3 triliun. Setiap program di tiap komisi akan diawasi ketat agar sesuai dengan rencana.
“Kebijakan umum ini penting, kita akan memastikan bahwa setiap program di komisi on the track," ujar Khoirudin, Rabu (13/8).
Baca juga:
Di bidang pemerintahan, fokusnya adalah mengoptimalkan anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk pencegahan dan penanganan kebakaran yang lebih efektif.
Dalam sektor perekonomian, DPRD DKI memastikan subsidi transportasi umum seperti MRT, LRT, dan Jaklingko terpenuhi, bertujuan meringankan beban biaya hidup masyarakat.
Sementara itu, pada bidang keuangan, aset-aset daerah yang tidak terpakai akan didata dan dimanfaatkan secara maksimal, bahkan melalui kerja sama, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca juga:
Gubernur Pramono Pastikan Pembangunan Taman Bendera Pusaka Tak Pakai APBD DKI
Untuk bidang pembangunan, prioritas utama adalah penanganan banjir, termasuk alokasi anggaran untuk proyek-proyek seperti normalisasi Kali Ciliwung.
Terakhir, di bidang kesejahteraan rakyat, Khoirudin menjamin anggaran untuk bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) akan mencukupi dan tersalurkan tepat sasaran kepada yang berhak.
