Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)
Merahputih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menegaskan bahwa Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2026 akan menjangkau berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan, hingga kesejahteraan rakyat.
Penegasan ini disampaikan setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Rancangan KUA-PPAS yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp95,3 triliun. Setiap program di tiap komisi akan diawasi ketat agar sesuai dengan rencana.
“Kebijakan umum ini penting, kita akan memastikan bahwa setiap program di komisi on the track," ujar Khoirudin, Rabu (13/8).
Baca juga:
Di bidang pemerintahan, fokusnya adalah mengoptimalkan anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk pencegahan dan penanganan kebakaran yang lebih efektif.
Dalam sektor perekonomian, DPRD DKI memastikan subsidi transportasi umum seperti MRT, LRT, dan Jaklingko terpenuhi, bertujuan meringankan beban biaya hidup masyarakat.
Sementara itu, pada bidang keuangan, aset-aset daerah yang tidak terpakai akan didata dan dimanfaatkan secara maksimal, bahkan melalui kerja sama, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca juga:
Gubernur Pramono Pastikan Pembangunan Taman Bendera Pusaka Tak Pakai APBD DKI
Untuk bidang pembangunan, prioritas utama adalah penanganan banjir, termasuk alokasi anggaran untuk proyek-proyek seperti normalisasi Kali Ciliwung.
Terakhir, di bidang kesejahteraan rakyat, Khoirudin menjamin anggaran untuk bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) akan mencukupi dan tersalurkan tepat sasaran kepada yang berhak.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Pimpinan PSI DKI Wanti-Wanti Pemprov DKI soal Longsor Sampah di TPST Bantar Gebang
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ongkos Politik Jangan Dijadikan Alasan
Ritel Moderen Jual Makanan Berfomalin, Pengawasan Pangan Jadi Sorotan
Pemenuhan Fasilitas Bagi Disabilitas Jadi PR Pemerintah dan DPRD Jakarta
4 Raperda Baru Disahkan Siang Ini, Sekolah Wajib Gratis 12 Tahun dan Kawasan Tanpa Rokok Jadi Sorotan
Usulan DPRD Pilih Kepala Daerah Disinyalir Sudah Jadi Kesepakatan Parpol dan Pemerintah