Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik

MERAHPUTIH.COM - RENCANA pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menuai penolakan dari sejumlah kalangan. Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD berisiko memperkuat praktik politik transaksional di internal partai politik.

Selain itu, sistem tersebut juga berpotensi menggerus peran partai-partai kecil yang memiliki suara minoritas. Jerry juga menilai mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka peluang dominasi partai penguasa dalam menentukan calon kepala daerah tanpa melibatkan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kondisi tersbeut dinilai rawan melahirkan kompromi politik antara calon kepala daerah dan elite partai.

“Ini hanya partai penguasa yang menentukan arah, dan calon kepala daerah berpotensi melakukan lobi-lobi politik dengan pimpinan partai,” kata Jerry kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/1).

Menurut Jerry, mekanisme ini dinilai berpotensi menimbulkan lebih banyak dampak negatif ketimbang manfaatnya. Oleh karena itu, sistem pilkada langsung oleh rakyat masih dianggap sebagai pilihan paling ideal bagi negara demokrasi seperti Indonesia. “Pilkada langsung oleh rakyat memang masih memiliki banyak kekurangan. Namun, jika pemilihan dilakukan melalui DPRD, potensi dampak buruknya justru bisa lebih besar,” ujar Jerry.

Baca juga:

Wakil Ketua DPR Dasco Dikabarkan Konsolidasikan Dukungan Pilkada Oleh DPRD

Jerry menilai mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka peluang dominasi partai penguasa dalam menentukan calon kepala daerah tanpa melibatkan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Kondisi ini rawan melahirkan kompromi politik antara calon kepala daerah dan elite partai,'' tutup Jerry.

Partai Gerindra secara resmi menyatakan dukungan terhadap wacana agar kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD, bukan langsung oleh rakyat. Hal itu dinyatakan Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono, bahwa mereka berada dalam posisi mendukung rencana tersebut jika dikaji dan dibahas secara matang.(knu)

Baca juga:

Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ongkos Politik Jangan Dijadikan Alasan