Headline

PSI Sebut Pemilihan Wagub DKI Tidak Transparan

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 04 Juli 2019
 PSI Sebut Pemilihan Wagub DKI Tidak Transparan

Politisi PSI Rian Ernest (tengah) menilai proses pemilihan Wagub DKI Jakarta tidak transparan (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI yang saat ini bergulir di Anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih terkesan tidak berjalan transparan.

Faktanya, Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest menyatakan masih ada masyarakat yang belum mengetahui sosok kedua kandidat Cawagub DKI.

"Tapi yang kami minta adalah berikan keadilan, berikan transparansi dalam rangka menjaga kualitas demokratis kita biar warga juga tidak memilih kucing dalam karung karena ini menentukan nasib 10 juta masyarakat DKI Jakarta," ujar Rian di kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (4/7).

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest
Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest (Foto: Dok Pribadi)

Menurut Rian, salah satu cara memperkenalkan nama Cawagub DKI Jakarta yaitu hasil fit and proper test yang sempat dilakukan partai pengusung PKS dan Gerindra, dibuka ke publik agar mereka mengetahuinya.

"Kalau perlu dibuka (fit anf proper test)," jelas Rian.

BACA JUGA: Ini 5 Jaksa yang Diajukan Kejagung untuk Bertarung di Seleksi Capim KPK

Ma'ruf Amin Bocorkan Sosok Menteri Jokowi dari Kalangan Milenial

Rian juga menganggap proses panjang selama kurang lebih 11 bulan pasca sepeninggal Sandiaga Uno, pencarian Wagub DKI Jakarta terlalu mengulur waktu.

"Ini posisi wagub dari ibu kota negara bukan posisi yang main dan kita juga nggak anggap remeh," tutupnya.(Asp)

#PSI #DPRD DKI Jakarta #Wakil Gubernur DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Bagikan