Headline

PSI Sebut Pemilihan Wagub DKI Tidak Transparan

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 04 Juli 2019
 PSI Sebut Pemilihan Wagub DKI Tidak Transparan

Politisi PSI Rian Ernest (tengah) menilai proses pemilihan Wagub DKI Jakarta tidak transparan (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI yang saat ini bergulir di Anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih terkesan tidak berjalan transparan.

Faktanya, Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest menyatakan masih ada masyarakat yang belum mengetahui sosok kedua kandidat Cawagub DKI.

"Tapi yang kami minta adalah berikan keadilan, berikan transparansi dalam rangka menjaga kualitas demokratis kita biar warga juga tidak memilih kucing dalam karung karena ini menentukan nasib 10 juta masyarakat DKI Jakarta," ujar Rian di kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (4/7).

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest
Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest (Foto: Dok Pribadi)

Menurut Rian, salah satu cara memperkenalkan nama Cawagub DKI Jakarta yaitu hasil fit and proper test yang sempat dilakukan partai pengusung PKS dan Gerindra, dibuka ke publik agar mereka mengetahuinya.

"Kalau perlu dibuka (fit anf proper test)," jelas Rian.

BACA JUGA: Ini 5 Jaksa yang Diajukan Kejagung untuk Bertarung di Seleksi Capim KPK

Ma'ruf Amin Bocorkan Sosok Menteri Jokowi dari Kalangan Milenial

Rian juga menganggap proses panjang selama kurang lebih 11 bulan pasca sepeninggal Sandiaga Uno, pencarian Wagub DKI Jakarta terlalu mengulur waktu.

"Ini posisi wagub dari ibu kota negara bukan posisi yang main dan kita juga nggak anggap remeh," tutupnya.(Asp)

#PSI #DPRD DKI Jakarta #Wakil Gubernur DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
KAHMI Jaksel menyebutkan, bahwa kader PSI salah alamat jika sebut PAM Jaya menabrak aturan soal IPO.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Bagikan