Ini 5 Jaksa yang Diajukan Kejagung untuk Bertarung di Seleksi Capim KPK
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mukri (Foto: antaranews)
MerahPutih.Com - Sebanyak lima jaksa dirokemendasikan Kejaksaan Agung untuk mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pendaftaran capim KPK sendiri dibuka sejak 17 Juni 2019. Jika tak ada perpanjangan, masa pendaftaran capim KPK bakal berakhir pada Kamis (4/7) pukul 16.00 WIB.
Kapuspenkum Kejagung, Mukri mengatakan para jaksa itu sudah diseleksi dan dilihat rekam jejaknya dengan seksama.
"Sudah diseleksi, sudah diputuskan bahwa itu yang lima diusulkan sebagai calon pimpinan," kata Mukri kepada wartawam di Jakarta, Rabu (3/7).
Berikut ini kelima nama jaksa yang direkomendasikan Kejaksaan Agung:
1. Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus-Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Sugeng Purnomo.
2. Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha, Johanis Tanak.
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, M Rum.
4. Kepala Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Ranu Mihardja.
5. Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Supardi.
Mukri menjelaskan kelima nama tersebut diseleksi berdasarkan administrasi, track record, kualitas SDM, dan integritas.
BACA JUGA: KPK Minta Menpora Imam Nahrawi Hadiri Sidang Suap Dana Hibah KONI
Golkar Khawatirkan Dampak Politis Bergabungnya Eks Koalisi Prabowo-Sandi ke Jokowi
Rekomendasi lima nama tersebut tertera dalam surat nomor B-085/A/Cp.2/07/2019 tentang Pengusulan Pegawai Kejaksaan RI untuk Mengikuti Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan tahun 2019-2023.
Polri sendiri sudah mengajukan sembilan nama jenderalnya untuk mengikuti seleksi.(Knu)
Bagikan
Berita Terkait
Kejagung Obrak-abrik Money Changer di Mal Mewah, Temukan Jejak 'Uang Panas' Dugaan Korupsi Ekspor POME
Kejagung Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Izin Tambang Konawe Utara
Alasan Jaksa Ogah Berikan Hasil Audit BPKP Soal Kerugiaan Dugaan Korupsi Nadiem
Datangi Kementerian Kehutanan, Kejagung Klarifikasi Isu Penggeledahan
Kehadiran Prajurit TNI di Sidang Nadiem Makarim Tuai Sorotan, Ini Klarifikasinya
Polri dan Kejagung Resmi Terapkan KUHP dan KUHAP Baru Mulai Hari Ini
KPK Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, MAKI Siap Gugat Praperadilan dan Minta Kejagung Ambil Alih
Jaksa Agung Copot Para Jaksa Terjaring OTT, Ada 43 Yang Kena Mutasi
Prabowo Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan: Kita Lawan Penyimpangan Puluhan Tahun!
Satgas PKH Rebut 4 Juta Hektare Hutan, 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang Ditagih Denda Rp 2,3 Triliun