Rian Ernest Ogah Sebut Sosok Pembisik Politik Uang di DPRD Terkait Wagub DKI


Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest (Foto: Antaranews)
MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest menegaskan bahwa pihaknya tak akan membocorkan siapa sosok elit politik di lingkungan DKI yang memberikan rumor adanya indikasi politik uang dalam proses pemilihan Wagub DKI Jakarta.
Ernest mengaku akan terus merahasiakan identitasnya seandainya dirinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan dimintai keterangan mengenai hal tersebut.
Baca Juga: Akan Dilaporkan Terkait Tuduhan Politik Uang, Rian Ernes Mengaku Tak Gentar
"Enggak (kasih tahu). karena saya dapet info dari elit politik. Saya harus rahasiakan identitas beliau. saya harus hormati beliau udah terbuka sama saya, saya hormati," kata Ernest saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (16/7).

Meski demikian, Ernest mengungkapkan, dirinya akan memenuhi panggilan bila polisi membutuhkan keterangannya terkait pernyataan politik uang di DPRD dalam proses pemilihan pengganti Sandiaga.
"Apapun yg ditanya pasti akan saya jawab. Kalo dipanggil akan datang," tutur dia.
Baca Juga: Isu Politik Uang Pemilihan Wagub DKI, Gerindra Siap Beking PSI dengan Syarat
Ernest juga mengaku heran mengetahui dirinya akan dilaporkan oleh ketua fraksi Demokrat di DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman ke Polisi. Ia bingung karena dalam keterangan persnya tak menyebut pihak mana pun termasuk Demokrat, DPRD DKI, dan panitia khusus (Pansus) pemilihan DKI 2.
"Saya di pres rilis gapernah sebut partai Demokrat, saya gak sebut Pansus. Kalau ada satu-dua orang ngeluh saya heran, terutama ini dari fraksi yg bukan ngusung wagub. Kalau Gerindra PKS laporin saya, saya masih agak paham," tutupnya.(Asp)
Baca Juga: PSI Minta KPK Turun Tangan Usut Dugaan Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
