Hengkang dari PSI, Rian Ernest Resmi Gabung Golkar

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 31 Januari 2023
Hengkang dari PSI, Rian Ernest Resmi Gabung Golkar

Rian Ernest resmi bergabung dengan Partai Golkar. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest resmi bergabung dengan Partai Golkar.

Bergabungnya Rian ke partai besutan Airlangga Hartarto ini ditandai dengan diberikannya kaos bertulisan RIAN E nomor 4 2024 dan pengenaan jaket Golkar.

Baca Juga

Mundur dari PSI, Rian Ernest: Meski Berat, Ini Langkah yang Benar

Rian Ernest diberikan amanah sebagai Ketua Biro Pemuda DPD Partai Golkar DKI Jakarta.

"Selamat datang (Rian Ernest dan selamat berjuang Rian, untuk bersama-bersama dengan keluarga besar Partai Golkar nantinya mewarnai politik Indonesia yang mudah-mudahan nanti menjelang 2045 politik kita bisa lebih sempurna lagi di masa-masa yang akan datang," kata Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar di kantor DPD Golkar DKI, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (31/1).

Baca Juga

Taufiqurrahman Resmi Laporkan Rian Ernest ke Polda Metro Jaya

Seperti diketahui, Rian Ernest hengkang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sejak 15 Desember 2022 lalu.

Posisi terakhirnya adalah Direktur Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat PSI.

Rian sendiri merupakan mantan staf ahli hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pada Pemilu 2019, Rian Ernes maju dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta dan Rian berhasil mendapatkan hampir 70 ribu suara warga Jakarta Timur. (Asp)

Baca Juga

Dilaporkan Demokrat ke Polisi, Rian Ernest: Saya Siap Hadapi Secara Hukum

#Partai Golkar #Pilpres #Pemilu #Breaking
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
OTT di 3 Provinsi, KPK Sergap Bupati Bolmut Sirajudin Lasena di Jakarta
KPK menggelar OTT di 3 provinsi dan menangkap Bupati Bolmut Sirajudin Lasena di Jakarta bersama 13 orang lainnya terkait dugaan korupsi pemkab
Wisnu Cipto - Senin, 21 September 2026
OTT di 3 Provinsi, KPK Sergap Bupati Bolmut Sirajudin Lasena di Jakarta
Indonesia
KPK Gelar OTT, Tangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara
Dalam operasi senyap itu, tim penindakan KPK menangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena dan sejumlah pihak lainnya.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
KPK Gelar OTT, Tangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara
Indonesia
Bupati Pati nonaktif Sudewa Dituntut 8,5 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut
Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Bupati Pati nonaktif Sudewa dengan hukuman 8,5 tahun penjara atas kasus suap proyek DJKA dan pemerasan perangkat desa.
Wisnu Cipto - Senin, 21 September 2026
Bupati Pati nonaktif Sudewa Dituntut 8,5 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Indonesia
17 Orang Diciduk KPK di OTT BPN Bogor, Ini Nama 8 Tersangka Termasuk Presdir Summarecon
KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus OTT suap HGB Summarecon di BPN Bogor, termasuk Presdir Summarecon dan pejabat ATR/BPN. Cek daftar namanya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 15 September 2026
17 Orang Diciduk KPK di OTT BPN Bogor, Ini Nama 8 Tersangka Termasuk Presdir Summarecon
Indonesia
Ketua KPK Benarkan OTT BPN Bogor, Operasi Masih Berlangsung!
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin sore, 14 September 2026.
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Ketua KPK Benarkan OTT BPN Bogor, Operasi Masih Berlangsung!
Bagikan