Mahfud MD Tegaskan Isu Penundaan Pemilu 2024 Urusan Parpol
Andika Pratama - Senin, 21 Maret 2022
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
MerahPutih.com - Isu penundaan Pemilu 2024 masih ramai dibicarakan. Padahal, pemerintah sudah berulangkali membantah sebagai 'inisiator' wacana kontroversial itu.
Menko Polhukam Mahfud MD memastikan Pemerintah tetap fokus mempersiapkan pelaksanaan pemilu dan Pilkada serentak 2024. Menurutnya, isu penundaan Pemilu 2024 urusan partai politik.
Baca Juga
"Jadi, Pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres RI, serta legislatif, dan pilkada serentak. Urusan parpol di DPR silakan," kata Mahfud MD dalam keterangan yang diterima wartawan di Jakarta, Minggu (20/3).
Terkait dengan adanya diskusi yang muncul di partai politik, DPR, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi masyarakat (ormas), menurut Mahfud, adalah hal yang lumrah.
Mahfud menjelaskan di era demokrasi saat ini, masyarakat memiliki kebebasan dalam memberikan pendapat, berbeda dengan zaman Orde Baru, di mana partai politik hingga LSM dibungkam.
"Ini negara Demokrasi, dulu zaman orde Baru kan partai politik tidak boleh bicara, LSM juga tidak boleh bicara, pokoknya dulu semua ditegur. Sekarang bicaralah," ucap Mahfud.
Baca Juga
PKB Sebut Penundaan Pemilu Hanya Bisa Dilakukan dengan Dukungan Kuat Rakyat
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan terkait dengan beredarnya rencana pembahasan penundaan pemilu 2024 yang rencana penyelenggaraannya di Balikpapan, Senin (21/3) mendatang. Kini, kegiatan tersebut dibatalkan.
"Kami batalkan karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan Pemerintah mengagendakan, padahal sebenarnya Pemerintah mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda Pemerintah tetap," ucap dia.
Wacana itu awalnya berhembus dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Meskipun suara penentang wacana itu lebih kencang, para pengusung tampaknya enggan mundur.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun tak secara tegas menolak ide itu. Jokowi hanya menyatakan akan tunduk pada konstitusi. Hal itu membuat banyak kalangan meminta Jokowi menunjukkan komitmennya terhadap keberlangsungan Pemilu 2024.
Hingga saat ini, anggaran Pemilu 2024 juga belum dibahas oleh pemerintah, KPU dan DPR. Jokowi pun baru akan melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih pada 11 April 2022. (Knu)
Baca Juga
Senator Ingatkan Pelopor Klaim Big Data Tunda Pemilu Bisa Dijerat Pasal Hoaks
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal