Soffi Amira
MerahPutih.com - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, angkat bicara mengenai polemik yang tengah mengguncang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Mahfud menilai, persoalan yang kini mencuat merupakan akumulasi berbagai isu, mulai dari polemik undangan terhadap tokoh asal Israel hingga dugaan persoalan keuangan di internal organisasi.
“Menurut saya, tidak perlu lagi mencampuri masalahnya karena alasan-alasan itu sudah ditulis cukup jelas. Misalnya, karena mengundang orang Israel yang mendukung serangan ke Gaza berceramah di NU, kemudian juga ada masalah keuangan,” ujar Mahfud dalam kanal YouTube pribadinya, dikutip Selasa (25/11).
Mahfud menjelaskan, yang membuat situasi semakin rumit adalah perbedaan klaim legitimasi dalam struktur organisasi.
Baca juga:
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh
Menurutnya, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menolak pemberhentian dari jabatannya karena merasa dipilih melalui Muktamar.
Sementara itu, keputusan pencopotan itu baru berada pada level pengurus harian dan ditandatangani Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.
“Secara administratif, keputusan itu baru keputusan harian. Di awal tradisi NU, Rais Aam punya hak ‘veto’, tapi sekarang dibatasi oleh AD/ART. Kalau Pak Yahya mau menerima dengan rela, masalahnya selesai. Tapi kalau melakukan perlawanan, itu ada masalah hukum,” kata Mahfud.
Lebih jauh, Mahfud menegaskan bahwa dirinya tidak memihak salah satu kubu. Ia hanya berharap, konflik internal tidak memperburuk kondisi organisasi terbesar umat Islam Indonesia tersebut.
Baca juga:
“Saya hanya ingin NU itu selamat,” tegasnya.
Mahfud juga membuka bahwa salah satu sumber ketegangan sebenarnya berkaitan dengan persoalan pengelolaan tambang. Menurutnya, ada perbedaan kepentingan yang memicu friksi di tingkat elite PBNU.
“Isunya soal tambang, konflik di dalam soal pengelolaan tambang. Yang satu ingin ini, yang satu ingin itu,” ujarnya.
Mahfud mengungkap bahwa penyelesaian konflik kini tersendat karena beberapa pejabat kunci enggan menandatangani keputusan tertentu.
Ia pun mengajak semua pihak meredakan ketegangan mengingat periode kepengurusan hanya tersisa satu tahun.
“Kenapa sih tinggal setahun, sudahlah lupakan itu semua. Bersatu kembali demi NU. Kita malu urusan tambang itu,” tutup Mahfud. (pon)
