Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD kecewa dengan berita seputar penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Terutama adanya berita Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak mengeluarkan Perppu membatalkan revisi UU KPK.
"Jadi berita yang menyatakan Presiden menolak mengeluarkan perppu itu kurang tepat. Presiden menyatakan belum perlu mengeluarkan Perppu," kata Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/11).
Baca Juga:
Dianggap Bermasalah, MK Bakal Kebanjiran Judicial Review UU KPK
Menurut Mahfud, Presiden sampai saat ini masih menunggu hasil uji materi revisi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). "Presiden itu belum memutuskan," tegas Menkopolhukam.
Mahfud mengaku sudah berbicara dengan Jokowi untuk menerbitkan Perppu. Namun, kata dia, Presiden berpandangan jika suatu UU sedang diujimaterikan di MK lalu Perppu diterbitkan, maka etika bernegaranya dapat dilihat kurang baik sehingga lebih baik menunggu dulu hasil gugatan
"Nanti sesudah MK kita pelajari apakah keputusan MK itu memuaskan atau tidak, benar atau tidak. Nanti kita evaluasi lagi. Kalau perlu Perppu ya kita lihat," tutup mantan Ketua MK itu.
Baca Juga:
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap Menko Polhukam Mahfud Md dapat mendorong Jokowi menerbitkan Perppu KPK. ICW memberi batas 100 hari kerja di Kemenko Polhukam untuk menyelamatkan KPK.
"Maka dari itu, kita sangat berharap besar agar Prof Mahfud bisa terus konsisten mendorong lahirnya perppu bahkan kalau kita boleh memberikan limitasi waktu 100 hari program kerja dari Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan harus bisa benar-benar peka dengan masalah situasi politik dan hukum salah satunya adalah menyelamatkan KPK," kata peneliti dari ICW, Kurnia Ramadhana.
Jokowi sendiri belum memberi tanda-tanda akan menerbitkan Perppu KPK. Bahkan, Jokowi memastikan dalam waktu dekat ini belum akan menerbitkan Perppu dengan alasa revisi UU KPK masih dalam tahap uji materi di MK. (Knu)
Baca Juga:
Berduka, Pegawai KPK Bersama Koalisi Masyarakat Kibarkan Bendera Kuning
