Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memastikan oknum polisi nakal yang melakukan pelanggaran baik etik maupun pidana menurun dibandingkan dengan tahun 2020.
Hal ini dapat dilihat dari data pengaduan masyarakat (dumas) terhadap Reskrim menurun 0,9 persen pada 2020, dan menurun 85,7 persen pada 2021. Kemudian, aduan terhadap Lantas menurun 18,75 persen pada 2020, dan menurun 52,6 persen pada 2021
"Ini merupakan catatan data terakhir hingga Oktober 2021," terang Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo kepada wartawan, Rabu (3/11).
Baca Juga
Polisi Tegaskan Instruksi Kapolri Hanya untuk Media Internal Bukan Media Nasional
Penurunan angka pelanggaran oleh anggota Polri salah satunya karena penerapan strategi lebih kuat di internal Propam Polri. Selain itu penurunan pelanggaran terjadi atas pengawasan yang maksimal melalui kerja sama dengan POM TNI, Kompolnas, Ombudsman, Komnas HAM serta sejumlah akademisi.
Berdasarkan hasil kajian akademisi, ada beberapa hal yang dilakukan Propam Polri di wilayah-wilayah, seperti strategi pre-emtif dan preventif untuk mencegah pelanggaran. "Serta pengawasan secara eksternal yang sudah maksimal," tutur dia.
Sambo menjelaskan ada beberapa faktor kenapa terjadi pelanggaran oleh anggota Polri semenjak Jenderal Listyo Sigit Prabowo terpilih sebagai Kapolri. Menurut dia, pihaknya sudah melakukan penelitian dengan menggandeng sejumlah ahli.
“Kami gandeng akademisi, Kompolnas dan beberapa ahli sehingga nanti mitigasi dan pencegahan ini tepat. Kita lakukan penelitian dengan metode kualitatif dan kuantitatif melibatkan akademisi,” jelas Sambo.
Dari penelitian tersebut, ada dua faktor penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan anggota. Yakni faktor individu anggota sendiri dan faktor dari organisasi.
Faktor individu, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran anggota adalah ideologi dari anggota. Ideologi ini terkait tentang kecintaan anggota kepada institusi, dan mungkin ini terkait dengan rekrutmen.
“Kedua, masalah spiritual dari anggota. Ketiga, komunitas anggota itu. Ini juga sangat berpengaruh signifikan terhadap terjadinya pelanggaran anggota,” ujarnya.
Baca Juga
Polisi Bongkar Jaringan Mafia Tanah Intimidasi Warga di Jakarta Pusat
Dari sisi organisasi, Sambo menyebut ada budaya kerja. Menurutnya, ini juga menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran anggota. Lalu, mungkin belum maksimalnya sosialisasi terhadap aturan-aturan internal, fasilitas dan infrastruktur terkait anggaran.
“Keempat, masalah organisasi ini adalah indikator kinerja yang harus kita tetapkan sehingga reward dan punishment ini bisa maksimal,” jelas mantan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim ini. (Knu)
