Lurah Mengaku Dipatok Kumpulkan Sumbangan Puluhan Juta, PSI Bakal Surati Anies
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti perilaku tak terpuji oknum lurah di Jakarta meminta-minta sumbangan kepada warga yang mengurus dokumen di kelurahan.
Hal itu diungkap anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian Untayana setelah menerima aduan dari warga yang sedang mengurus surat keterangan di salah satu kelurahan.
Mendengar aduan tersebut juga, Justin langsung mendatangi kelurahan yang dimaksud, dan tanpa mengelak lurah membenarkan serta mengatakan bahwa tindakannya merupakan perintah dari Gubernur DKI.
Baca Juga:
Marak Perkara Seksual, PSI Minta Anies Punya Solusi Komprehensif
Bahkan, klaim lurah tersebut, dalam perintah gubernur ditetapkan target untuk mengumpulkan kurang lebih Rp 88 juta untuk zakat dan Rp 55 juta untuk PMI (Palang Merah Indonesia).
Justin sangat menyayangkan fenomena ini, di mana dilibatkannya pelayan masyarakat untuk mengumpulkan sumbangan. Karena menurutnya, Pemprov DKI harus menghapus stigma bahwa masyarakat yang mengurus dokumen di instansi Pemprov DKI harus mengeluarkan uang di luar ketentuan.
"Zaman dulu masyarakat sudah sering menghadapi pungli, jangan lagi sekarang masyarakat ditagihkan sumbangan. Saya khawatir masyarakat akan merasa ini seperti pungli tapi dibungkus dengan judul sumbangan," ujarnya.
Baca Juga:
Anies Perbolehkan Warga Jakarta Bangun Rumah 4 Lantai
"Tugas lurah sudah cukup berat untuk melayani populasi warga DKI yang sangat besar, jadi sebaiknya jangan lagi bebankan mereka dengan tugas mencari-cari uang dari masyarakat, ini justru dikhawatirkan mendegradasi citra pelayan publik yang profesional," tambahnya.
Menyikapi hal ini, Justin mengaku akan menyurati Gubernur Anies Baswedan secara khusus untuk menanyakan kebenaran perintah/ arahan gubernur yang menugaskan lurah mencari sumbangan dan mematok besaran yang harus didapat tersebut.
"Saya tidak menghalang-halangi niat baik siapa pun untuk kegiatan sosial, akan tetapi sangat tidak elok bilamana pelayan masyarakat ditugaskan untuk mencari uang bahkan dipasang target pendapatan sumbangan," tutup Justin. (Asp)
Baca Juga:
Anies Tunggu Pinangan Partai, PKS: Kewenangannya Ada di Majelis Syuro
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi