Marak Perkara Seksual, PSI Minta Anies Punya Solusi Komprehensif

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 21 September 2022
Marak Perkara Seksual, PSI Minta Anies Punya Solusi Komprehensif

Ilustrasi kekerasan seksual. (MP/Alfi Ramadhani)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti maraknya kasus kekerasan seksual dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) akhir-akhir ini. Kasus yang dimaksud adalah dugaan pemerkosaan oleh orang tua di Hutan Kota, Jakarta Utara hingga kasus eksploitasi seksual remaja di Jakarta Barat.

Anggota PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, kasus tersebut sangat memprihatinkan dan menjadi sinyal bagi Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya untuk melakukan langkah serius pencegahan serta pemberantasan kekerasan seksual dan TPPO tersebut.

"Tentu tidak ada solusi tunggal, harus komperhensif langkahnya," kata Idris, yang dikutip Rabu (21/9).

Baca Juga:

Harapan untuk Pj Gubernur Pengganti Anies, Kadin DKI: Butuh Suasana yang Kondusif

Anggota Komisi E DPRD DKI ini menuturkan, Pemerintah DKI Jakarta harus juga melakukan pemetaan keluarga risiko tinggi berdasarkan kerentanan ekonomi.

"Pemprov harus memerhatikan akar masalah ini yang mayoritas karena masalah ekonomi. Jika kita bisa identifikasi mana keluarga yang berisiko tinggi, langkah pencegahan akan lebih tepat sasaran," tambah Idris.

Selain itu, Idris juga meminta ada komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengalokasikan belanja anggaran ke program penanganan kekerasan seksual dan penyusunan produk hukum turunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Baca Juga:

Bertemu Ahok saat Hadiri Acara Nikah, Anies: Tanya Kabar Keluarga

"Pos Sahabat Perempuan dan Anak (POS SAPA) sebagai tempat pengaduan kekerasan seksual harus diperbanyak titiknya, karena saat ini masih sangat terbatas jangkauannya ke pemukiman padat penduduk. Pos SAPA juga bisa jadi titik-titik edukasi masyarakat tentang kekerasan seksual ini," ujarnya.

Idris pun menilai, pemangku kepentingan juga punya tanggung jawab untuk membuat peraturan turunan Undang-undang (UU) TPKS.

"Jadikan itu prioritas untuk menguatkan dasar hukum program pengentasan kekerasan seksual," tutup Idris. (Asp)

Baca Juga:

PKB Nilai Anies Sulit Dapat Kendaraan Politik Menuju Pilpres 2024

#Anies Baswedan #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Ribuan Ojol hingga Anies Antarkan Jenazah Affan Kurniawan yang Dilindas Mobil Rantis Brimob ke Liang Lahat
Adapula sejumlah direksi dari Gojek ikut mengantarkan pemakaman korban.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Agustus 2025
Ribuan Ojol hingga Anies Antarkan Jenazah Affan Kurniawan yang Dilindas Mobil Rantis Brimob ke Liang Lahat
Indonesia
PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang, Dinilai Bukan Solusi Atasi Macet
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, menolak rencana sistem ganjil-genap di Jalan TB Simatupang. Hal itu dinilai bukan solusi untuk mengatasi kemacetan.
Soffi Amira - Selasa, 26 Agustus 2025
PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang, Dinilai Bukan Solusi Atasi Macet
Indonesia
Anak Jokowi Minta Wamenaker Immanuel Ebenezer Ikuti Proses Hukum
Aparat penegak hukum dinilai akan bertindak secara profesional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 Agustus 2025
Anak Jokowi Minta Wamenaker Immanuel Ebenezer Ikuti Proses Hukum
Indonesia
Kaesang Ziarah ke Makam Presiden ke-3 BJ Habibie, PSI Ingin Anak Muda Berkiprah di Bidang Iptek
Presiden Habibie juga merupakan simbol sekaligus bukti kemampuan bangsa ini untuk berkiprah di bidang teknologi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Agustus 2025
Kaesang Ziarah ke Makam  Presiden ke-3 BJ Habibie, PSI Ingin Anak Muda Berkiprah di Bidang Iptek
Indonesia
Semprot Dewan PSI, Ketua Dewas PAM Jaya: Kita Mau Kerja, Bukan Cari Benar atau Salah
Ketua Dewas PAM Jaya, Pasetyo Edi Marsudi mengatakan, Francine Widjojo tak mengerti kondisi saat ini. PAM Jaya akan go public dengan status IPO.
Soffi Amira - Jumat, 22 Agustus 2025
Semprot Dewan PSI, Ketua Dewas PAM Jaya: Kita Mau Kerja, Bukan Cari Benar atau Salah
Indonesia
PSI Tolak Rencana Pramono Buka Ragunan hingga Malam Hari, Pertanyakan Kesiapan Fasilitas
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana membuka Ragunan hingga malam hari. Namun, hal itu langsung ditolak keras oleh fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
PSI Tolak Rencana Pramono Buka Ragunan hingga Malam Hari, Pertanyakan Kesiapan Fasilitas
Indonesia
Pagar Pedestrian Stasiun Cikini Sudah Ditinggikan, PSI Usul Minta Dibangun JPO
Ada alasan tertentu di balik banyaknya penumpang KRL yang melompati pagar di Stasiun Cikini.
Wisnu Cipto - Rabu, 13 Agustus 2025
Pagar Pedestrian Stasiun Cikini Sudah Ditinggikan, PSI Usul Minta Dibangun JPO
Indonesia
Pedagang Pasar Barito Jadi Korban Ambisi Gubernur Pramono di Mata PSI
PSI melihat ambisi Pramono itu malah merugikan para pedagang di Pasar Barito yang kini sumber penghidupannya menjadi terancam.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
Pedagang Pasar Barito Jadi Korban Ambisi Gubernur Pramono di Mata PSI
Indonesia
PSI DKI Kritik Pemprov tidak Punya Nurani, Relokasi Pedagang Barito ke Lahan Kosong Tanpa Fasilitas
Tempat relokasi pedagang pasar Barito di kawasan Lenteng Agung belum berupa kios-kios melainkan masih tanah kosong.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
PSI DKI Kritik Pemprov tidak Punya Nurani, Relokasi Pedagang Barito ke Lahan Kosong Tanpa Fasilitas
Indonesia
3 Eks Fraksi PDIP Pindah Ke PSI, FX Rudy Cap Mereka Cuma Pemburu Kekuasaan
FX Rudy menegaskan Ginda Ferachtriawan dulu juga bukan siapa-siapa
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
3 Eks Fraksi PDIP Pindah Ke PSI, FX Rudy Cap Mereka Cuma Pemburu Kekuasaan
Bagikan