Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti maraknya kasus kekerasan seksual dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) akhir-akhir ini. Kasus yang dimaksud adalah dugaan pemerkosaan oleh orang tua di Hutan Kota, Jakarta Utara hingga kasus eksploitasi seksual remaja di Jakarta Barat.
Anggota PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, kasus tersebut sangat memprihatinkan dan menjadi sinyal bagi Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya untuk melakukan langkah serius pencegahan serta pemberantasan kekerasan seksual dan TPPO tersebut.
"Tentu tidak ada solusi tunggal, harus komperhensif langkahnya," kata Idris, yang dikutip Rabu (21/9).
Baca Juga:
Harapan untuk Pj Gubernur Pengganti Anies, Kadin DKI: Butuh Suasana yang Kondusif
Anggota Komisi E DPRD DKI ini menuturkan, Pemerintah DKI Jakarta harus juga melakukan pemetaan keluarga risiko tinggi berdasarkan kerentanan ekonomi.
"Pemprov harus memerhatikan akar masalah ini yang mayoritas karena masalah ekonomi. Jika kita bisa identifikasi mana keluarga yang berisiko tinggi, langkah pencegahan akan lebih tepat sasaran," tambah Idris.
Selain itu, Idris juga meminta ada komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengalokasikan belanja anggaran ke program penanganan kekerasan seksual dan penyusunan produk hukum turunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Baca Juga:
Bertemu Ahok saat Hadiri Acara Nikah, Anies: Tanya Kabar Keluarga
"Pos Sahabat Perempuan dan Anak (POS SAPA) sebagai tempat pengaduan kekerasan seksual harus diperbanyak titiknya, karena saat ini masih sangat terbatas jangkauannya ke pemukiman padat penduduk. Pos SAPA juga bisa jadi titik-titik edukasi masyarakat tentang kekerasan seksual ini," ujarnya.
Idris pun menilai, pemangku kepentingan juga punya tanggung jawab untuk membuat peraturan turunan Undang-undang (UU) TPKS.
"Jadikan itu prioritas untuk menguatkan dasar hukum program pengentasan kekerasan seksual," tutup Idris. (Asp)
Baca Juga:
PKB Nilai Anies Sulit Dapat Kendaraan Politik Menuju Pilpres 2024
