Marak Perkara Seksual, PSI Minta Anies Punya Solusi Komprehensif

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 21 September 2022
Marak Perkara Seksual, PSI Minta Anies Punya Solusi Komprehensif

Ilustrasi kekerasan seksual. (MP/Alfi Ramadhani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti maraknya kasus kekerasan seksual dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) akhir-akhir ini. Kasus yang dimaksud adalah dugaan pemerkosaan oleh orang tua di Hutan Kota, Jakarta Utara hingga kasus eksploitasi seksual remaja di Jakarta Barat.

Anggota PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, kasus tersebut sangat memprihatinkan dan menjadi sinyal bagi Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya untuk melakukan langkah serius pencegahan serta pemberantasan kekerasan seksual dan TPPO tersebut.

"Tentu tidak ada solusi tunggal, harus komperhensif langkahnya," kata Idris, yang dikutip Rabu (21/9).

Baca Juga:

Harapan untuk Pj Gubernur Pengganti Anies, Kadin DKI: Butuh Suasana yang Kondusif

Anggota Komisi E DPRD DKI ini menuturkan, Pemerintah DKI Jakarta harus juga melakukan pemetaan keluarga risiko tinggi berdasarkan kerentanan ekonomi.

"Pemprov harus memerhatikan akar masalah ini yang mayoritas karena masalah ekonomi. Jika kita bisa identifikasi mana keluarga yang berisiko tinggi, langkah pencegahan akan lebih tepat sasaran," tambah Idris.

Selain itu, Idris juga meminta ada komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengalokasikan belanja anggaran ke program penanganan kekerasan seksual dan penyusunan produk hukum turunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Baca Juga:

Bertemu Ahok saat Hadiri Acara Nikah, Anies: Tanya Kabar Keluarga

"Pos Sahabat Perempuan dan Anak (POS SAPA) sebagai tempat pengaduan kekerasan seksual harus diperbanyak titiknya, karena saat ini masih sangat terbatas jangkauannya ke pemukiman padat penduduk. Pos SAPA juga bisa jadi titik-titik edukasi masyarakat tentang kekerasan seksual ini," ujarnya.

Idris pun menilai, pemangku kepentingan juga punya tanggung jawab untuk membuat peraturan turunan Undang-undang (UU) TPKS.

"Jadikan itu prioritas untuk menguatkan dasar hukum program pengentasan kekerasan seksual," tutup Idris. (Asp)

Baca Juga:

PKB Nilai Anies Sulit Dapat Kendaraan Politik Menuju Pilpres 2024

#Anies Baswedan #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Polisi segera mengambil tindakan tegas dengan menyeret dua orang terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Indonesia
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Sebanyak 22 ribu anak di Jakarta Utara putus sekolah. DPRD DKI pun meminta Pemprov bisa bertindak cepat mengatasi masalah tersebut.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan kondisi internal partainya tetap solid meskipun sejumlah kader diketahui berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Indonesia
Sampai 20 Politisi Bakal Gabung PSI karena Jokowi, Termasuk dari Partai NasDem
Hal ini disampaikan Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, yang juga menjelaskan ada politisi yang rela meninggalkan jabatan strategis di parlemen demi bergabung.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sampai 20 Politisi Bakal Gabung PSI karena Jokowi, Termasuk dari Partai NasDem
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Bagikan