Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh umumkan susunan pengurus Partai Nasdem 2024-2029. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan kondisi internal partainya tetap solid meskipun sejumlah kader diketahui berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurut dia, perpindahan kader merupakan hal lumrah dalam dinamika politik dan tidak memengaruhi stabilitas organisasi secara keseluruhan.

Saan mengatakan, jumlah kader NasDem yang keluar dan bergabung ke partai lain masih sangat sedikit. Bahkan, menurut dia, jumlahnya dapat dihitung dengan jari tangan sehingga tidak perlu dibesar-besarkan.

“Kalau dikatakan banyak, masih bisa dihitung dengan jari ya. Dan fenomena pindah itu kan hal biasa, mungkin saja mereka mencari suasana dan tantangan baru di tempat lain,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4).

Wakil Ketua DPR RI itu menilai perpindahan kader ke partai lain merupakan bagian dari hak politik setiap individu yang harus dihormati. Menurutnya, setiap kader memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan politik, termasuk jika ingin mencari pengalaman dan tantangan baru di luar partai tempat mereka sebelumnya bernaung.

Meski ada sejumlah kader hengkang, Saan memastikan kondisi internal Partai NasDem tetap dalam keadaan stabil. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini konsolidasi partai berjalan dengan baik dari tingkat pusat hingga daerah.

Baca juga:

Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif

“Dalam konteks internal Partai NasDem sampai hari ini, bahkan ke depan, NasDem tetap solid. Konsolidasi baik secara nasional, wilayah maupun daerah terus kita lakukan secara masif,” kata dia.

Saan menjelaskan, penguatan struktur organisasi terus dilakukan partainya secara berkelanjutan sebagai upaya memperkokoh fondasi internal menghadapi dinamika politik nasional. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pendidikan politik dan konsolidasi kader di Akademi Bela Negara NasDem.

Menurut dia, sepanjang tahun 2025, NasDem secara intensif menggelar pendidikan politik bagi kader melalui program tersebut. Kegiatan itu, kata dia, menjadi bagian dari strategi partai untuk menjaga soliditas dan meningkatkan kualitas kader.

Saan menambahkan, dalam dunia politik perpindahan kader dari satu partai ke partai lain bukanlah hal yang bisa dihindari. Ia menyebut kejenuhan internal maupun keinginan mencari suasana baru bisa menjadi alasan seseorang memutuskan berpindah partai.

Karena itu, ia menilai dinamika tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam sistem demokrasi.

“Ada kader-kader yang apa pindah sekali lagi itu hal yang biasa dan itu dinamika biasa aja. Mungkin mereka sudah jenuh di internal NasDem mencari suasana dan tantangan baru dan itu kan enggak bisa kita apa tahan itu kan hak politik masing-masing," tutur dia.

Ia memastikan Partai NasDem tetap fokus memperkuat organisasi dan tidak terganggu oleh perpindahan sejumlah kader tersebut. (Pon)

#Partai Nasdem #PSI #Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Polisi segera mengambil tindakan tegas dengan menyeret dua orang terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Indonesia
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Sebanyak 22 ribu anak di Jakarta Utara putus sekolah. DPRD DKI pun meminta Pemprov bisa bertindak cepat mengatasi masalah tersebut.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin santer terdengar.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
KPK usulkan ketua umum partai maksimal 2 periode untuk cegah korupsi politik. Simak 16 rekomendasi lengkap perbaikan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 April 2026
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
Bagikan