Anies Tunggu Pinangan Partai, PKS: Kewenangannya Ada di Majelis Syuro

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 21 September 2022
Anies Tunggu Pinangan Partai, PKS: Kewenangannya Ada di Majelis Syuro

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota. (MP/Asropih Opih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku belum mempunyai sosok calon presiden (Capres) yang didorong untuk bertarung dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Partai berlambang bulan sabit mengapit padi itu tengah mencari tokoh yang mempunyai elektabilitas tinggi untuk diusung dalam memperebutkan jabatan yang diduduki Jokowi hari ini.

Baca Juga:

PKS Tanggapi Pertemuan Syaikhu, JK, Surya Paloh, Anies dan AHY

"Jadi dari majelis syuro yang kita tahu memang belum menetapkan calon siapa calon presidennnya," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, Rabu (21/9).

Lanjut Achmad Yani, pihaknya juga tidak mengetahui apakah PKS mengusung Anies Baswedan menjadi Presiden seperti mendorong untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 lalu. Sebab hal itu merupakan kewenangan Majelis Syuro.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini juga menyatakan, jika Gubernur Anies Baswedan kini menunggu incaran Partai Politik.

"Kan Anies nunggu pinangan partai," urainya.

Menurut Yani, pihaknya lebih memilih fokus untuk mengantarkan Gubernur Anies sampai akhir masa jabatan pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Baca Juga:

PKS Sindir Angka Kemiskinan di Solo, Gibran Fokus Pertumbuhan Ekonomi

"Kita kan sebagai pengusung pak Anies ya kita ingin mengantarkan pak Anies sampai selesai dia masa tugasnya di DKI. Adapun selanjutnya kita serahkan pada pimpinan tingkat pusat," ucapnya.

Sebelumnya, secara terang-terangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan siap mencalonkan diri menjadi calon presiden (Capres) 2024 mendatang. Hal tersebut ia ungkapkan dalam sesi wawancara dengan Reuters di Singapura.

Saat ini dirinya menunggu partai politik yang mau menimangnya sebagai kendaraan untuk menggantikan Joko Widodo (Jokowi).

"Saya siap mencalonkan diri sebagai presiden jika ada partai mencalonkan saya," kata Anies ketika wawancara dengan Reuters Singapura, yang dikutip Jumat (16/9). (Asp)

Baca Juga:

PKS Sebar Spanduk Tolak Kenaikan Harga BBM, Hasto Minta PKS Urus Depok

#Anies Baswedan #PKS #Majelis Syura PKS #Pilpres #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Bagikan