Soffi Amira
MerahPutih.com - Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan realitas yang mengejutkan.
Berdasarkan data tersebut, ada lebih dari 22 ribu anak di Jakarta Utara yang tidak sekolah saat ini.
Menyikapi hal itu, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, mendesak Pemprov DKI untuk mengatasinya sebelum menjadi masalah yang lebih besar lagi.
"Tingginya angka ATS di Jakarta Utara harus mendapatkan perhatian serius dari Pemprov DKI. Bilamana anak-anak itu tidak menerima pendidikan yang semestinya, maka akan kesulitan di masa depan untuk mendapatkan pekerjaan. Ini juga akan bergulir menjadi permasalahan sosial dan ekonomi nantinya," tegas Justin, Senin (4/5).
Justin menilai, program sekolah swasta gratis harus dikawal secara serius. Belum lama ini, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengumumkan, ada 103 sekolah swasta gratis yang tersedia bagi warga Jakarta.
Baca juga:
Anggarannya mencapai angka Rp 253,6 miliar. Sementara di Jakarta Utara, akan disiapkan sebanyak 20 sekolah swasta gratis.
"Dengan program seperti ini, besar harapannya lebih banyak lagi anak di Jakarta yang bisa masuk sekolah. Asalkan, pelaksanaannya dilakukan dengan baik. Pengawasanya harus ketat.
Lantas, lanjut Justin, jangan sampai anggaran yang sebesar itu nantinya disalahgunakan hingga dikorupsi. Ia pun memperingatkan agar praktik-praktik yang dapat mempersulit anak-anak mengakses sekolah swasta gratis tidak ditoleransi.
"Dan sedari awal juga harus diawasi supaya tidak terjadi praktik-praktik diskriminasi atau pungli yang akan mempersulit anak-anak untuk masuk sekolah," ucapnya.
Baca juga:
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Namun, Justin juga menekankan bahwa keberhasilan program itu tidak sepenuhnya berada di tangan Pemprov DKI.
Ia menegaskan, sekolah swasta gratis juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, terutama para orang tua untuk memastikan anak-anaknya masuk sekolah.
"Masalah pendidikan di Jakarta tidak hanya terjadi di ruang lingkup sekolah. Terkadang, faktor sosial dan budaya juga berpengaruh. Contohnya, masih ada anak-anak yang bolos dan dibiarkan begitu saja oleh orang tuanya," jelasnya.
Bukan hanya perkelahian, bolos sekolah, dan perundungan saja yang jadi masalah, Justin melihat kegagalan orang tua murid mendidik anak-anak di rumah juga berkontribusi terhadap terjadinya tindakan-tindakan lainnya, seperti tawuran dan balap liar.
Baca juga:
"Harus ada kerja sama antara orang tua murid dengan para guru di sekolah. Pendidikan di lingkungan keluarga dan pelajaran yang didapatkan di sekolah harus seiring-sejalan dan berkesinambungan. Karena kalau tidak, maka pendidikan tidak akan menjadi efektif dan selalu ada anak yang karena alasan apa pun itu mengalami putus sekolah," imbuhnya.
Justin pun mendorong agar Pemprov DKI menerapkan sanksi terhadap para orang tua murid yang lalai dalam mendidik anak-anaknya, mulai dari denda hingga kurungan jika diperlukan.
"Di Belanda, orang tua murid bisa dikenakan denda mulai sebesar 100 euro (Rp 1,8 juta) per hari kalau anaknya tidak masuk sekolah alias bolos. Sementara itu, di Inggris orang tua murid dapat didenda sampai dengan 2.500 poundsterling (Rp 54 juta) untuk masalah yang sama. Kalau itu tidak cukup, orang tua murid bahkan bisa dipenjara," pungkasnya. (Asp)
