Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Mantan Ketua DPR Setya Novanto akan buka-bukaan soal keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Hal itu akan diungkap Setnov saat membacakan pledoi atau pembelaannya hari ini.
"Pertama kita harus jelaskan secara menyeluruh (nama-nama pihak lain), pernyataan yang saya ketahui dan apa yang saya lihat," kata Setnov sebelum menjalani persidangan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (13/4).
Terdakwa korupsi e-KTP itu mengaku sudah mencoba terbuka dan kooperatif terkait perkara yang menjeratnya. Nantinya, lewat nota pembelaan, Setnov juga berjanji akan menjelaskan secara detail perkara tersebut.
"Dan saya sudah terbuka, kooperatif dengan KPK, penyidik, JPU, saat inilah saya sampaikan sejelas-jelasnya, selain pengacara, (saya) juga akan menyampaikan (pleidoi)," tuturnya.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut mantan Setnov pidana penjara selama 16 tahun. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek pengadaan e-KTP.
JPU KPK meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 16 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider pidana kurungan selama enam bulan terhadap Setnov.
Selain itu, JPU KPK juga menuntut agar mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dijatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah US$ 7,435 juta.
JPU KPK juga menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan lainnya terhadap Setnov. Pidana tambahan tersebut berupa pencabutan hak terdakwa untuk menduduki jabatan publik yang terhitung sejak setelah menjalani masa pemidanaan.
Diketahui, Setnov didakwa menerima hadiah terkait proyek pengadaan e-KTP berupa uang sebesar US$7,3 juta. Uang itu sebagai jatah lantaran Setnov telah membantu pemulusan anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.
Selain uang, Setnov juga mendapat jam tangan merk Richard Mille dari pengusaha Andi Narogong dan Johannes Marliem. Jam seharga miliaran rupiah itu diberikan saat hari ulang tahun Setnov, pada November 2012 lalu.
Setnov didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Setnov Sampaikan Pledoi di Sidang Lanjutan Kasus e-KTP
