Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Sidang lanjutan perkara korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (13/4).
Sidang beragendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari kubu mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.
Kuasa hukum Setnov, Maqdir Ismail mengaku telah menyiapkan pembelaan terhadap kliennya. Begitu juga dengan Setnov yang rencananya akan membacakan pembelaannya hari ini.
"Yang akan dibacakan sekitar 150 halaman dari PH dan Pak SN kurang dari 50 halaman," kata Maqdir Ismail saat dikonfirmasi.
Sebenarnya, tim kuasa hukum menyiapkan lebih dari 500 halaman nota pembelaan kliennya. Namun, untuk poin-poin yang terpentingnya, dibacakan secukupnya.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut mantan Setnov pidana penjara selama 16 tahun. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek pengadaan e-KTP.
JPU KPK meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 16 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider pidana kurungan selama enam bulan terhadap Setnov.
Selain itu, JPU KPK juga menuntut agar mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dijatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah US$ 7,435 juta.
JPU KPK juga menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan lainnya terhadap Setnov. Pidana tambahan tersebut berupa pencabutan hak terdakwa untuk menduduki jabatan publik yang terhitung sejak setelah menjalani masa pemidanaan.
Diketahui, Setnov didakwa menerima hadiah terkait proyek pengadaan e-KTP berupa uang sebesar US$ 7,3 juta. Uang itu sebagai jatah lantaran Setnov telah membantu pemulusan anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.
Selain uang, Setnov juga mendapat jam tangan merk Richard Mille dari pengusaha Andi Narogong dan Johannes Marliem. Jam seharga miliaran rupiah itu diberikan saat hari ulang tahun Setnov, pada November 2012 lalu.
Setnov didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Saksi Sebut Benjol 'Bakpao' Setnov Lelucon
