Legislator PKS Ungkap Kasus Pungli Program Bansos Pemprov DKI di Rapat Paripurna

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna (Rapur) Penandatanganan MoU Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.

Rapat pun tak berlangsung lama sekitar 30 menit. Para pimpinan DPRD DKI Jakarta dan Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono melakukan penandatanganan MoU (KUA-PPAS) APBD tahun angggaran 2024.

Baca Juga:

KPK Ungkap 23 Ribu ASN Terdaftar Penerima Bansos

Rapat dipimpin oleh Prasetyo Edi Marsudi bersama wakilnya Misan Samsuri dari Fraksi Demokrat, Zita Anjani dari Fraksi PAN dan Khoirudin dari Fraksi PKS.

Usai tanda tangan dan swafoto, Prasetyo pun langsung menutup Rapur. Hanya saja ketika mau ketop palu penanda berakhirnya Rapur. Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengajukan interupsi.

Suhud mengadukan praktik pungli pada pelaksanaan program subsidi pangan murah yang digelar Pemprov DKI Jakarta di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Suhud menuturkan, pungli ini dilakukan dengan cara mematok harga kepada warga yang ingin mendapat antrean lebih dulu dalam membeli pangan murah tersebut.

"Kekacauan di lapangan juga telah menimbulkan adanya pungli. Melalui forum ini saya ingin minta izin kepada ketua sebentar 1 menit untuk memperdengarkan rekaman berapa pungli yang ada di lapangan," ungkap Suhud.

Suhud lantas memutar rekaman suara di ponselnya dan mendekatkan suara rekaman tersebut pada mikrofon agar dapat diperdengarkan seisi ruangan.

Dalam rekaman tersebut, seorang warga yang tak disebutkan namanya mengaku bahwa dirinya ditawari membayar Rp 50 ribu untuk bisa mendapat antrean pembelian sembako murah di barisan paling depan.

Baca Juga:

Bank DKI Ungkap Program Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ Telah Didistribusikan ke 245.749 Warga

Sementara, antrean paling belakang dipatok harga Rp 20 ribu. Warga yang membayar pungli ini tak perlu mengantre di lokasi lantaran pelaku pungli menempatkan batu atau sandal pada nomor antreannya.

Padahal mereka sudah mengantre sejak pukul 03.00 WIB.

"Itu pimpinan realitas di lapangan Saya harap PJ Gubernur segera membenahi carut-marutnya pembagian subsidi pangan bagi masyarakat," paparnya.

Tanggapi temuan itu, Prasetyo meminta Pj Heru untuk segera menindak praktik pungli tersebut. Karena hal tersebut sudah merusak dari program bantuan sosial (bansos).

"Mohon Pak Gubernur, mohon ditindaklanjuti. Ini ada yang enggak bener di lapangan mengenai pangan, ya," balas Prasetyo.

Pemprov DKI menggelar program pangan murah bersubsidi yang biasanya digelar setiap bulan. Program ini menyasar masyarakat berpendapatan rendah yang masuk dalam penerima bansos.

Dalam program pangan murah ini, warga bisa membeli sejumlah bahan pangan di bawah harga pasar. Di antaranya 1 kilogram daging sapi dengan harga Rp 35 ribu, 1 kilogram daging ayam Rp 8 ribu, 15 butir telur Rp10 ribu, 5 kilogram beras premium Rp 30 ribu, 1 kilogram ikan kembung Rp 13 ribu, dan 1 karton susu UHT Rp 30 ribu. (Asp)

Baca Juga:

KPK Tahan 3 Tersangka Korupsi Bansos