RKUHAP dilakukan melalui mekanisme kompromi yang sehat, dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara publik dan lembaga penegak hukum.

Ketua DPR Puan Maharani (kanan) menerima dokumen tanggapan Pemerintah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) pada Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

UU TNI disahkan oleh DPR, Kamis (20/3). Koalisi sipil pun masih menganggap undang-undang itu bermasalah.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono mengatakan, bahwa pengesahan RUU TNI bisa dilakukan Kamis (20/3).

RUU TNI bakal disahkan menjadi UU dalam forum rapat paripurna DPR.

Periode DPR RI 2019–2024 RUU TNI sudah disepakati menjadi usul inisiatif DPR batal digulirkan, RUU TNI lalu diusulkan Komisi I DPR RI pada periode kali ini

RUU BUMN sebelumnya telah disetujui Komisi VI DPR dan pemerintah, sebagai rancangan yang akan disahkan dalam rapat paripurna.

Ketua DPR Puan Maharani menyerahkan kewenangan mengevaluasi Mendikti Saintek kepada Presiden Prabowo Subianto

Ruang rapat paripurna DPRD DKI sepi. Lalu, banyak dewan yang absen dalam rapat tersebut.

Ketua DPR Puan Maharani (keempat kiri) bersama Wakil Ketua DPR Adies Kadir (ketiga kiri), Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad (kiri) menerima laporan dari Ketua BPK Isma Yatun (tengah) didampingi anggota BPK saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Cak Imin mendoakan kepada seluruh kader PKB di parlemen untuk sukses mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara.

Ketua DPR Puan Maharani mengangkat palu sidang usai ditetapkan menjadi Ketua DPR periode 2024-2029 didampingi Wakil Ketua DPR periode 2024-2029 Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal saat Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Rapat paripurna Senin (30/9) menjadi momen penutupan masa bakti anggota DPR periode 2019-2024.

RUU itu tidak membahas masalah kewenangan yang berpotensi bergentangan dengan sejumlah perundang-undangan yang ada.