Puan Serahkan ke Prabowo soal Tuntutan ASN Evaluasi Mendikti Satryo

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Januari 2025
Puan Serahkan ke Prabowo soal Tuntutan ASN Evaluasi Mendikti Satryo

Mendikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro. (Foto: MerahPutih.com/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara menyikapi polemik yang terjadi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), pada Senin (20/1) kemarin.

Puan menyerahkan kewenangan mengevaluasi Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Dari DPR itu Komisi X. Namun terkait apakah dievaluasi atau tidak itu hak prerogatif Presiden," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1).

Baca juga:

DPR Cari Tahu Aksi Demo ASN Kemdiktisaintek, Minta Mitra Kerja Lakukan Evaluasi

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu berharap, kasus yang terjadi di internal Kemendikti Saintek dapat diselesaikan dengan baik.

"Kami dari DPR berharap semua hal yang terjadi di Kementerian itu bisa ditindaklanjuti secara transparan, di internal, dan apa pun yang akan dilakukan tentu saja itu ranah dari eksekutif," ujarnya.

Puan memastikan DPR lewat komisi X yang merupakan mitra kerja Kemendikti Saintek akan mencermati perkembangan yang terjadi.

"DPR tentu saja akan mencermati dan menindaklanjutinya di komisi terkait," pungkasnya.

Baca juga:

Tak Terima Dipecat, ASN Kemendikti Saintek Unjuk Rasa dan Soraki Menteri

Sebelumnya, sejumlah ASN Kemendikti Saintek menggelar demonstrasi menuntut Menteri Satryo dievaluasi lantaran dianggap semena-mena dalam memutasi ASN.

Dalam aksinya mereka mengirim karangan bunga dengan kata-kata satir kepada Satryo dan meminta Presiden Prabowo turun tangan untuk mengevaluasi Mendikti Saintek.

Demonstrasi ASN Kemendikti Saintek sudah berakhir pada Senin (20/1) malam. Mereka sepakat damai dengan Menteri Satyro setelah berbincang dan diskusi di rumah dinas Mendikti Saintek di Widya Chandra, Jakarta Selatan. (Pon)

#Rapat Paripurna DPR #Rapat Paripurna #Puan Maharani #Aparatur Sipil Negara (ASN) #Kemendikti Saintek
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pemkot Solo Mulai Uji Coba WFA untuk ASN, Efisiensi Anggaran Jadi Alasan
Pemerintah Kota Solo mulai uji coba Work From Anywhere (WFA) bagi ASN di 9 OPD. Kebijakan ini terkait efisiensi anggaran dan evaluasi kinerja.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 2 menit lalu
Pemkot Solo Mulai Uji Coba WFA untuk ASN, Efisiensi Anggaran Jadi Alasan
Berita Foto
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 13 Januari 2026
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Indonesia
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh layanan publik berjalan normal pada hari pertama kerja 2026. Tingkat kehadiran pegawai tercatat mencapai 99 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 02 Januari 2026
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Maharani usul Pajak Dinaikan agar Uangnya Bisa Bantu Korban Bencana, Menkeu Purbaya Langsung Menolak
Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim.
Dwi Astarini - Rabu, 31 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Maharani usul Pajak Dinaikan agar Uangnya Bisa Bantu Korban Bencana, Menkeu Purbaya Langsung Menolak
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya kesal rapat DPR bahas bencana alam habiskan anggaran besar. Cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
Indonesia
ASN Diperbolehkan WFA Jelang Tahun Baru 2026, Layanan Publik Tetap Jalan
Pemerintah mengizinkan ASN bekerja dari mana saja atau WFA selama libur Natal dan Tahun Baru 2026, berlaku 29–31 Desember. Layanan publik tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
ASN Diperbolehkan WFA Jelang Tahun Baru 2026, Layanan Publik Tetap Jalan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Minta Rakyat Patungan Beli Hutan untuk Cegah Bencana Alam Terjadi akibat Kerusakan Alam
Disebutkan, Puan meminta rakyat membeli hutan untuk mencegah adanya kerusakan lahan agar insiden bencana alam seperti yang terjadi di Sumatra bisa dicegah.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Minta Rakyat Patungan Beli Hutan untuk Cegah Bencana Alam Terjadi akibat Kerusakan Alam
Indonesia
Puan-Dasco Kompak Enggan Bahas soal Usulan Koalisi Permanen
Menilai pembahasan usul tersebut sangat tidak tepat untuk saat ini karena Indonesia dilanda bencana alam, terutama di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara ?
Dwi Astarini - Senin, 08 Desember 2025
Puan-Dasco Kompak Enggan Bahas soal Usulan Koalisi Permanen
Indonesia
Kemendikti Saintek Anggarkan Rp 50 Miliar untuk Bencana Sumatra, Legislator: Terlalu Kecil, Harusnya 10 Kali Lipat
Mendorong pemberian beasiswa darurat serta pembebasan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa di wilayah bencana.
Dwi Astarini - Senin, 08 Desember 2025
Kemendikti Saintek Anggarkan Rp 50 Miliar untuk Bencana Sumatra, Legislator: Terlalu Kecil, Harusnya 10 Kali Lipat
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Ketua DPR Puan Maharani (kiri), berpidato pada "Refleksi Akhir Tahun", di Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/12/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 Desember 2025
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Bagikan