Rapat Paripurna DPR Bahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024

Didik SetiawanDidik Setiawan - Selasa, 15 Juli 2025
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024

Merahputih.com - Ketua DPR Puan Maharani (kanan) menerima dokumen tanggapan Pemerintah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) pada Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Rapat Paripurna DPR ke-24 tersebut dengan agenda tanggapan Pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 memainkan peran penting sebagai penyangga di tengah gejolak global.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR menanggapi pandangan delapan fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024.

Menkeu, Sri Mulyani mengatakan 2024 adalah tahun penuh tekanan global. Ketegangan geopolitik terjadi di Ukraina dan Gaza. Rivalitas Amerika Serikat, China, dan Rusia semakin meningkat. Pemilu serentak di 70 negara, termasuk Indonesia, memperbesar ketidakpastian global. (MP/Didik Setiawan).

Ketua DPR Puan Maharani (kanan) menerima dokumen tanggapan Pemerintah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) pada Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Ketua DPR Puan Maharani (kanan) menerima dokumen tanggapan Pemerintah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) pada Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tanggapan Pemerintah pada Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tanggapan Pemerintah pada Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tanggapan Pemerintah pada Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tanggapan Pemerintah pada Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tanggapan Pemerintah pada Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tanggapan Pemerintah pada Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) saRapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) saRapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Suasana Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Suasana Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Suasana Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Suasana Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Ketua DPR Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurizal, Saan Mustofa, dan Adies Kadir saat memimpin Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Ketua DPR Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurizal, Saan Mustofa, dan Adies Kadir saat memimpin Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
#Menkeu Sri Mulyani #DPR #Senayan #Rapat Paripurna #Rapat Paripurna DPR
Ditulis Oleh

Didik Setiawan
"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

Indonesia
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum
Pakar hukum menyoroti soal keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset. Rektor Universitas Dharma Indonesia, Agus Prihartono mengatakan, RUU tersebut bisa menutup celah hukum.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum
Indonesia
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Momentum saat ini tepat untuk menyempurnakan substansi RUU tersebut, agar penyusunan norma hukum dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Indonesia
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
DPR RI juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
Indonesia
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Poin tersebut, ditandatangani oleh Pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Pak Saan Mustopa, dan Pak Cucun Ahmad Syamsurizal.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Berita Foto
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Peserta aksi membawa poster saat mengikuti Aksi Piknik Nasional Rakyat di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Didik Setiawan - Sabtu, 06 September 2025
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Berita Foto
Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta
Tiga orang Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan tanggapan atas 17+8 Tuntutan Rakyat, dalam Konferensi Pers, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 September 2025
Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta
Indonesia
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Tuntutan Rakyat 17+8 yang disampaikan itu terbagi dalam dua bagian. Pertama, sebanyak 17 tuntutan diminta untuk dipenuhi dalam jangka pendek, yakni paling lambat 5 September 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Alasan pembekuan karena DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset koruptor.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Indonesia
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Puan Kembali menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Indonesia
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Herman mendesak Kemendag untuk menetapkan harga yang rasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Bagikan