Legislator PAN: Tidak Etis Kami Sebagai Wakil Rakyat Meminta Fasilitas Khusus
Spanduk bertuliskan "COVID-19 Dilarang Masuk" terpasang di pagar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/7). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menilai tidak etis Anggota, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Ahli di lingkungan DPR yang terpapar COVID-19 mendapat fasilitas isolasi mandiri (isoman) gratis di hotel berbintang.
"Di tengah kesulitan semua lapisan masyarakat yang tanpa terkecuali terdampak pandemi, rasanya tidak etis kami sebagai wakil rakyat meminta fasilitas khusus ini," kata Anggota DPR Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia, Jumat (30/7).
Baca Juga
Ini Kata Sekjen Soal Fasilitas Isolasi Mandiri Anggota DPR di Hotel
Puteri mengingatkan, wakil rakyat hadir bukan hanya karena adanya kontrak sosial antara masyarakat di suatu wilayah. Menurutnya, wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral menjaga dan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi rakyat.
"Akibat pandemi ini pemerintah juga sedang kesulitan, seharusnya kami bisa lebih peka menempatkan kaki di sepatu masyarakat dan ikut andil membantu, bukan malah menambah beban negara," ujarnya.
Ia menegaskan, DPR sudah selayaknya merakyat. "Jadi jangan sampai keputusan yang dikeluarkan justru melukai perasaan mereka," sambung Puteri menegaskan.
Anggota Komisi I DPR ini mengaku kaget mendengar kabar di berbagai pemberitaan media masa bahwa para wakil rakyat bakal diberikan fasilitas isoman di sejumlah hotel berbintang.
Baca Juga
Anggota DPR Difasilitasi Isoman di Hotel, Aktivis 98: Pemborosan Uang Rakyat
"Saya kaget. Untuk itu saya dengan tegas menolak fasilitas isoman di hotel bagi anggota DPR, karena tidak sesuai dengan makna Pancasila, di mana amanah seharusnya melahirkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama," tutup Puteri. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera