Anggota DPR Difasilitasi Isoman di Hotel, Aktivis 98: Pemborosan Uang Rakyat


Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer. (Megapolitan.antaranews.com/Foto:istimewa)
MerahPutih.com - Jaringan Aktivis 98 mengkritik langkah Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR yang menyediakan fasilitas isolasi mandiri (isoman) bagi para wakil rakyat.
Diketahui, para anggota DPR mendapat fasilitas isoman di hotel mewah. Salah satunya, di Hotel Oasis Amir, Senen, Jakarta Pusat.
Baca Juga
Ini Kata Sekjen Soal Fasilitas Isolasi Mandiri Anggota DPR di Hotel
"Ini kok Setjen DPR malah memanjakan anggota dewan dengan fasilitas gratisan," kata Ketua Jaringan Aktivis 98, Immanuel Ebenezer dalam keterangan tertulis, Selasa (27/7).
Pria yang karib disapa Noel ini mengingatkan setiap anggota DPR sudah mendapatkan asuransi. Seharusnya, fasilitas tersebut dimaksimalkan tanpa harus membuat kebijakan tambahan.
"Kan mereka setiap anggota DPR sudah dicover asuransi 100 persen," imbuhnya.

Adapun fasilitas yang diberikan, yakni menginap selama tujuh hari, tiga kali makan, vitamin, tes polymerase chain reaction (PCR), laundry, dan konsultasi dokter. Serta kunjungan dokter/perawat dilakukan 2-3 kali.
Noel menilai DPR melakukan pemborosan uang rakyat. Pasalnya, mayoritas anggota dewan memiliki banyak rumah, apartemen dan uang untuk membiayai isolasi mandiri.
"Masak uang Rp 25 juta saja tidak punya untuk fasilitas mandiri super mewah. Kalau tidak punya ada yang paket Rp 7 jutaan untuk hotel bintang 2. Jangan minta dibayar negara terus," tegas Noel. (Pon)
Baca Juga
Capaian Vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta dan Bali Tertinggi di Indonesia
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
12 Siswa Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Legislator Tekankan Pentingnya Keterlibatan Ahli Gizi

Komisi IV DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementan Sebesar Rp145 Miliyar

Komisi III DPR Setujui 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Mahkamah Agung

Meredam Isu Liar Pergantian Kapolri, Legislator Hingga Wamen Setneg Buka Suara Terkait Jabatan Jenderal Listyo Sigit

DPR RI Sahkan 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM, Ini Nama-namanya

Aksi Unjuk Rasa Tolak Reformasi Polri di Depan Gedung DPR Jakarta

Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR

Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Setujui Pagu Anggaran Tahun 2026 Sebesar 114 Triliun

Raker Mendag dengan Komisi VI DPR Bahas Pagu Anggaran Kemendag Tahun 2026

Raker Menteri Komdigi dengan Komisi I DPR Bahas Anggaran Tahun 2026
