Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 66,1 triliun dari pagu indikatif Polri tahun 2027 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp 118 triliun.
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, dukungan anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam memenuhi alokasi kebutuhan organisasi dan sumber daya untuk mengoptimalkan pelaksanaan perencanaan dan tujuan Polri.
Pagu indikatif Polri untuk tahun anggaran 2027 masih di bawah kebutuhan ideal anggaran yang diusulkan Polri,
kata Dedi saat rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (17/6).
Pada Februari 2026, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah berkirim surat ke pemerintah terkait kebutuhan anggaran Polri untuk 2027 sebesar Rp178,6 triliun.
Baca juga:
Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp 66,1 Triliun untuk 2027, Siapkan Pengamanan Pemilu 2029
Namun setelah dilakukan rasionalisasi dengan perhitungan kenaikan harga BBM dan kurs rupiah terhadap dolar AS, maka kebutuhan ideal anggaran Polri 2027 naik menjadi Rp 184,1 triliun. Namun, masih terdapat kekurangan sebesar Rp 66,1 triliun, berdasarkan pagu indikatif 2027.
Usulan penambahan anggaran itu adalah upaya berkelanjutan untuk mengakselerasi Polri menuju institusi yang semakin profesional menuntut kita memiliki kepekaan terhadap dinamika strategis.
Sejumlah pertimbangan penambahan anggaran itu di antaranya mengacu pada perkembangan lingkungan strategis global, regional, nasional, termasuk teknologi informasi dan siber, hingga peningkatan kegiatan Harkamtibmas dan penegakan hukum dalam mendukung program Astacita.
Dalam usulan tambahan anggaran sebesar Rp 66,1 triliun itu, menurut dia, alokasi yang paling besar adalah untuk belanja modal sebesar Rp 40,6 triliun. Belanja modal itu di antaranya akan dilakukan untuk pemenuhan kendaraan listrik pelayanan masyarakat, pemenuhan kendaraan khusus Brimob.
Kemudian pembangunan Mako Polda, Polres, Polsek, Pospol di wilayah perbatasan, pembangunan rumah dinas anggota Polri, dan pemenuhan peralatan khusus Polri untuk persiapan pengamanan Pemilu 2029. (*)
