Polri Tepis Sertifikat Pramuka Garuda 'Jalur Tol' Jadi Polisi, Tetap Harus Lulus Seleksi

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Polri Tepis Sertifikat Pramuka Garuda 'Jalur Tol' Jadi Polisi, Tetap Harus Lulus Seleksi

Arsip - Aktivitas kegiatan anggota Pramuka turut membantu kelancaran lalu lintas. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polemik mengenai sertifikat Pramuka Garuda sebagai syarat masuk TNI/Polri akhirnya dijawab tegas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan kepemilikan sertifikat tidak otomatis membuat seseorang diterima menjadi anggota Polri.

Baca juga:

Tak Ada Toleransi, Polri Kembangkan Sistem Deteksi Dini LGBT untuk Seleksi Calon Polisi

Sertifikat Pramuka Garuda Hanya Dokumen Prestasi Pendukung

Menurut dia, Sertifikat Pramuka Garuda hanya berfungsi sebagai dokumen pendukung prestasi, bukan pengganti proses seleksi.

Irjen polisi yang akrab disapa Isir itu menegaskan setiap peserta tetap wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penerimaan Anggota Polri.

Prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam, termasuk sertifikat Pramuka Garuda, merupakan dokumen pendukung. Namun kepemilikan dokumen tersebut tidak serta-merta membuat peserta diterima tanpa mengikuti proses seleksi,

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, Minggu (9/8).

Seleksi Tetap Transparan dan Humanis

Isir menambahkan, Polri berkomitmen menjaga proses penerimaan agar berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan humanis, sejalan dengan filosofi BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, Humanis).

Untuk itu, Polri melibatkan pihak eksternal seperti Kompolnas, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), perhimpunan psikologi, Ditjen Dukcapil Kemendagri, Kemendikdasmen, hingga LSM dalam pengawasan seleksi.

Baca juga:

2.000 Pemuda Papua Bakal Direkrut Jadi Polisi, Dididik di Pulau Jawa

Poin Penting Seputar Tahapan Seleksi Calon Anggota Polri

1. Penuhi syarat administrasi

Calon peserta harus memenuhi persyaratan umum sesuai Peraturan Polri, termasuk usia, pendidikan, dan dokumen identitas.

2. Ikuti tes kesehatan

Peserta wajib menjalani pemeriksaan kesehatan fisik dan mental yang diawasi pihak eksternal seperti IDI.

3. Laksanakan tes psikologi

Tes psikologi dilakukan untuk menilai kepribadian, stabilitas emosi, dan kesiapan mental calon anggota.

4. Ikuti tes akademik

Peserta mengikuti ujian pengetahuan umum dan kemampuan akademik sesuai standar Polri.

5. Ikuti tes kesamaptaan

Tes fisik meliputi lari, push-up, sit-up, dan renang untuk mengukur kebugaran jasmani.

6. Ikuti tes wawancara

Wawancara dilakukan untuk menilai motivasi, integritas, dan komitmen calon anggota.

7. Lampirkan dokumen prestasi

Sertifikat Pramuka Garuda dapat dilampirkan sebagai nilai tambah, namun tidak menggantikan tahapan seleksi.

Pernyataan Buwas Jadi Sorotan

Sebelumnya dilansir dari Antara, Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso (Buwas) menyebut sertifikat Pramuka Garuda bisa dipakai sebagai salah satu syarat daftar TNI/Polri tanpa tes.

Pernyataan mantan Kabarekrim itu sempat memicu perdebatan publik. Namun, Polri menegaskan bahwa sertifikat Pramuka Garuda tidak menggantikan tahapan seleksi resmi. (*)

#Polisi #Pramuka #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan