Polri Perkuat Deteksi Dini dan Patroli Berlapis untuk Cegah Gangguan Keamanan di Pusat Ekonomi

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Polri Perkuat Deteksi Dini dan Patroli Berlapis untuk Cegah Gangguan Keamanan di Pusat Ekonomi

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Izir/ Humas Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - POLRI memperkuat langkah pencegahan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di berbagai pusat kegiatan ekonomi nasional melalui patroli rutin, penguatan intelijen, hingga pemantauan situasi secara real-time. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan strategi tersebut dilakukan agar aktivitas masyarakat maupun dunia usaha tetap berjalan aman dan lancar.

“Polri terus melaksanakan patroli rutin, penguatan kegiatan intelijen, deteksi dini, pengamanan objek vital nasional, patroli siber, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya,” kata Johnny kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/8).

Ia menjelaskan pengamanan dilakukan secara berlapis dengan melibatkan seluruh jajaran kepolisian, mulai dari Mabes Polri hingga tingkat polsek. Fokus pengamanan diarahkan ke kawasan strategis seperti pusat bisnis, kawasan industri, pusat perbelanjaan, dan objek vital nasional yang memiliki peran penting terhadap aktivitas ekonomi.

Selain pengerahan personel di lapangan, Polri juga mengoptimalkan pemantauan situasi keamanan melalui Daily Operational Reporting System (DORS) yang menghimpun laporan kondisi keamanan dari seluruh wilayah Indonesia secara real-time.

Baca juga:

Polri Perkuat Kapasitas Personel Hadapi Kejahatan Love Scamming Berbasis AI

Menurut Johnny, hasil pemantauan melalui sistem tersebut menunjukkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat secara nasional masih berada dalam kondisi kondusif. Ia mengatakan belum terdapat kejadian menonjol yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan maupun aktivitas perekonomian masyarakat.

Johnny menilai peningkatan sistem pengamanan yang dilakukan sejumlah perusahaan dan pengelola kawasan usaha merupakan langkah antisipatif untuk melindungi pekerja, aset, dan menjaga kelancaran operasional.

Di sisi lain, Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang dapat memicu keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, pengalaman menghadapi berbagai peristiwa sebelumnya menjadi evaluasi bagi seluruh pihak untuk terus memperkuat deteksi dini dan upaya pencegahan sehingga setiap potensi gangguan dapat ditangani secara cepat dan profesional.

Polri memastikan akan terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas keamanan sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.(knu)

Baca juga:

Mal di Jakarta Pasang Pagar Tinggi, DPRD: Bukan Situasi Kota Yang Ideal



#Polri #Petugas Keamanan #Polisi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan