Legislator Nilai Penjualan Vaksin Berbayar Cara Pemerintah Cari Untung dari Rakyat


Ilustrasi Vaksin COVID-19. Foto: Spencer Davis/Pixabay
MerahPutih.com - Pemerintah melalui Kimia Farma menjual vaksin berbayar jenis Sinopharm senilai Rp 879.140 untuk dua dosis bagi individu atau perorangan.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Netty Prasetiyani menilai kebijakan tersebut sebagai sebagai cara mencari untung dari rakyat.
Baca Juga
Legislator Sarankan Pemerintah Berinovasi Ketimbang Jual Vaksin Berbayar
Menurut Netty, vaksinasi untuk mengatasi bencana non-alam seperti pandemi adalah tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyatnya. Lalu, setiap individu harus mendapat akses yang sama dan merata melalui vaksinasi gratis.
"Jadi, opsi vaksin berbayar seperti upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat,” ungkap Netty dalam rilis medianya, Senin (12/7).
Anggota Komisi IX DPR RI ini mengakui kebijakan ini belum didiskusikan dengan DPR pada rapat-rapat sebelumnya. Kebijakan yang sudah disetujui adalah vaksinasi gotong royong yang dibiayai perusahaan. Itu pun diizinkan dengan banyak catatan.
"Sekarang tiba-tiba muncul kebijakan vaksin berbayar untuk individu,” jelas Netty yang juga istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Herryawan ini.

Ia melihat, Permenkes RI Nomor 19 Tahun 2021 dijadikan landasan hukum bagi vaksinasi berbayar untuk individu setelah ada perubahan redaksi atas definisi vaksin gotong royong. Awalnya hanya ditujukan untuk karyawan perusahaan atau badan usaha.
"Kemudian ditambahkan juga untuk individu atau perorangan yang dibebankan pembiayaannya pada yang bersangkutan," ucap Netty.
Menurut Netty, pemerintah tidak bisa berdalih bahwa vaksinasi berbayar menjadi opsi bagi rakyat yang tidak bersedia antri dalam pelaksanaan vaksinasi.
“Jangan sampai publik berpikir hanya orang kaya yang mampu membeli vaksin yang dapat melindungi diri dari bahaya pandemi,” papar Netty.
Ia meminta pemerintah mengakselerasi program vaksinasi agar segera mencapai target alih-alih menjual vaksin pada rakyat
“Pemerintah harus pastikan semua hal tersebut berjalan lancar dulu, jangan menambah PR baru,” tandasnya.
Kimia Farma menunda pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu yang direncanakan dihelat pada hari ini. Pengumuman tersebut disampaikan pihak Kimia Farma melalui website resmi mereka. (Knu)
Baca Juga
Tanggapan Pimpinan DPR soal Rencana Vaksin COVID-19 Mandiri Berbayar
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman

Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik

DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas

BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian

DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim

KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN

DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah

Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau

Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
