Legislator Nilai Penjualan Vaksin Berbayar Cara Pemerintah Cari Untung dari Rakyat


Ilustrasi Vaksin COVID-19. Foto: Spencer Davis/Pixabay
MerahPutih.com - Pemerintah melalui Kimia Farma menjual vaksin berbayar jenis Sinopharm senilai Rp 879.140 untuk dua dosis bagi individu atau perorangan.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Netty Prasetiyani menilai kebijakan tersebut sebagai sebagai cara mencari untung dari rakyat.
Baca Juga
Legislator Sarankan Pemerintah Berinovasi Ketimbang Jual Vaksin Berbayar
Menurut Netty, vaksinasi untuk mengatasi bencana non-alam seperti pandemi adalah tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyatnya. Lalu, setiap individu harus mendapat akses yang sama dan merata melalui vaksinasi gratis.
"Jadi, opsi vaksin berbayar seperti upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat,” ungkap Netty dalam rilis medianya, Senin (12/7).
Anggota Komisi IX DPR RI ini mengakui kebijakan ini belum didiskusikan dengan DPR pada rapat-rapat sebelumnya. Kebijakan yang sudah disetujui adalah vaksinasi gotong royong yang dibiayai perusahaan. Itu pun diizinkan dengan banyak catatan.
"Sekarang tiba-tiba muncul kebijakan vaksin berbayar untuk individu,” jelas Netty yang juga istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Herryawan ini.

Ia melihat, Permenkes RI Nomor 19 Tahun 2021 dijadikan landasan hukum bagi vaksinasi berbayar untuk individu setelah ada perubahan redaksi atas definisi vaksin gotong royong. Awalnya hanya ditujukan untuk karyawan perusahaan atau badan usaha.
"Kemudian ditambahkan juga untuk individu atau perorangan yang dibebankan pembiayaannya pada yang bersangkutan," ucap Netty.
Menurut Netty, pemerintah tidak bisa berdalih bahwa vaksinasi berbayar menjadi opsi bagi rakyat yang tidak bersedia antri dalam pelaksanaan vaksinasi.
“Jangan sampai publik berpikir hanya orang kaya yang mampu membeli vaksin yang dapat melindungi diri dari bahaya pandemi,” papar Netty.
Ia meminta pemerintah mengakselerasi program vaksinasi agar segera mencapai target alih-alih menjual vaksin pada rakyat
“Pemerintah harus pastikan semua hal tersebut berjalan lancar dulu, jangan menambah PR baru,” tandasnya.
Kimia Farma menunda pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu yang direncanakan dihelat pada hari ini. Pengumuman tersebut disampaikan pihak Kimia Farma melalui website resmi mereka. (Knu)
Baca Juga
Tanggapan Pimpinan DPR soal Rencana Vaksin COVID-19 Mandiri Berbayar
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?

Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima

DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau

Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai

Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR

DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih

RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih

DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah

Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras

RUU PPRT akan Perkuat Peran P3RT sebagai Penjamin Keamanan dan Keterampilan Pekerja Rumat Tangga
