Legislator: Pengemudi Ojol Tulang Punggung Ekonomi Digital Indonesia

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 20 Mei 2025
Legislator: Pengemudi Ojol Tulang Punggung Ekonomi Digital Indonesia

Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Cellica Nurrachadiana menyampaikan empati dan penghargaan kepada para pengemudi ojek online (ojol) yang akan menyuarakan aspirasinya melalui aksi damai pada Selasa (20/5).

Diketahui, ribuan pengemudi ojol bakal menggelar unjuk rasa akbar bertajuk Aksi 205 dan offbid massal pada pukul 13.00 WIB, hari ini. Dalam unjuk rasa tersebut, nantinya ribuan pengemudi ojol akan mematikan aplikasi secara massal.

“Para pengemudi ini adalah bagian dari tulang punggung ekonomi digital Indonesia, dan kehadiran mereka sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik harian,” kata Cellica kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Politikus Demokrat ini menegaskan, BAM secara kelembagaan memiliki perhatian khusus terhadap perlindungan para pekerja sektor informal dan pekerja digital, termasuk pengemudi ojol.

“Aspirasi mengenai ketidakadilan sistem tarif, potongan aplikasi, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar pengemudi perlu ditindaklanjuti secara serius,” ujarnya.

Baca juga:

Amankan Unjuk Rasa Ojol, Polda Metro Jaya Turunkan 2.554 Personel

Ia mengingatkan, pekerja digital seperti pengemudi ojol tidak boleh dipandang hanya sebagai mitra tanpa perlindungan. Mereka, kata dia, juga berhak mendapatkan kejelasan status kerja, perlindungan sosial, kesehatan, serta kepastian penghasilan yang manusiawi.

“Hal ini selaras dengan semangat BAM dan juga rekan-rekan AKD memperjuangkan kesejahteraan seluruh pekerja di Indonesia,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Cellica mendorong agar pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan dan menteri teknis lainnya segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan regulasi yang sudah ada.

"Selain itu, kami siap membuka ruang komunikasi untuk mendengarkan aspirasi para pengemudi melalui dialog terbuka yang melibatkan asosiasi pengemudi, perusahaan aplikator, dan regulator," imbuhnya.

Lebih lanjut ia berharap, agar unjuk rasa para pengemudi ojol harus disampaikan secara damai dan konstruktif. Menurutnya hal ini demi menciptakan sistem ekosistem kerja digital yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Terciptanya sistem ekosistem kerja digital yang lebih adil dan berkelanjutan untuk semua pihak,” tandasnya. (Pon)

#Ojek Online #Demonstrasi #DPR RI #Berita #Indonesia #Merahputih
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - 1 jam lalu
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Indonesia
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Ia menyoroti pentingnya segera menyuplai kebutuhan darurat secara masif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Bagikan