Legislator Harap Refocusing Anggaran Tak Hambat KLH Cegah Tambang Ilegal

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 06 Februari 2025
Legislator Harap Refocusing Anggaran Tak Hambat KLH Cegah Tambang Ilegal

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi XII DPR RI Moreno Soeprapto menyampaikan dukungannya terhadap refocusing anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Legislator Gerindra itu berharap agar hal ini dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan hidup dan mempercepat pemulihan sektor tersebut.

Namun, ia juga menekankan pentingnya menjaga agar refocusing anggaran ini tidak menghambat kinerja Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

"Pada prinsipnya kami mendukung refocusing anggaran. Dengan refocusing ini saya berharap tidak mematikan pergerakan lingkungan hidup, justru memecut kinerja dari Kementerian Lingkungan Hidup," ujar Moreno dikutip, Kamis (6/2).

Moreno mengungkapkan bahwa Komisi XII sangat peduli dengan iklim investasi yang kondusif bagi pembangunan Indonesia, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Baca juga:

DPR Bisa Ganti Pejabat Hasil Fit And Proper Test Lewat Rekomendasi Evaluasi

Namun, ia mengingatkan bahwa praktik pertambangan ilegal (illegal mining) menjadi salah satu kendala besar dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.

Merujuk kejadian penambangan emas ilegal terbaru di Kalimantan Barat yang menjadi sorotan internasional, menurutnya memberikan dampak buruk terhadap citra Indonesia di dunia. Salah satu yang juga menjadi sorotan adalah vonis bebas yang diberikan Pengadilan Tinggi Pontianak terhadap penambang emas ilegal asal China

Sebelum dinyatakan bebas di tingkat pengadilan tinggi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan tersangka Hao terbukti mengeruk cadangan emas sebanyak 774,27 kg dan 937,7 kg perak yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,02 triliun.

Terkait hal itu, Moreno menekankan bahwa meskipun ada upaya untuk mendorong investasi, illegal mining yang terus terjadi akan menghambat kemajuan Indonesia menuju cita-cita pembangunan yang lebih besar.

Baca juga:

Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU BUMN Menjadi UU BUMN

"Dimulai dari kemarin yang sempat ramai di Kalimantan Barat, itu menjadi di dunia internasional itu jadi sangat buruk sekali. Terutama pertama kita sangat mendorong dan mendukung iklim investasi tetapi catatannya kan banyak sekali," tegasnya.

Maka, kata Moreno, salah satu langkah yang perlu segera diambil adalah mengkaji lebih mendalam tentang revisi Undang-Undang Minerba, terutama terkait pemberian sanksi terhadap illegal mining yang dinilai belum cukup efektif.

Dia mengingatkan Indonesia harus bertindak tegas agar tidak mengulang kejadian yang sama, terutama terkait dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal mining.

"Kalau seandainya illegal mining ini terus berjalan, bagaimana kita mau bergerak lebih maju menuju Indonesia Emas?" tandas Moreno. (Pon)

#Kementerian Lingkungan Hidup #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Bagikan