Legislator Harap Refocusing Anggaran Tak Hambat KLH Cegah Tambang Ilegal

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 06 Februari 2025
Legislator Harap Refocusing Anggaran Tak Hambat KLH Cegah Tambang Ilegal

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Anggota Komisi XII DPR RI Moreno Soeprapto menyampaikan dukungannya terhadap refocusing anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Legislator Gerindra itu berharap agar hal ini dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan hidup dan mempercepat pemulihan sektor tersebut.

Namun, ia juga menekankan pentingnya menjaga agar refocusing anggaran ini tidak menghambat kinerja Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

"Pada prinsipnya kami mendukung refocusing anggaran. Dengan refocusing ini saya berharap tidak mematikan pergerakan lingkungan hidup, justru memecut kinerja dari Kementerian Lingkungan Hidup," ujar Moreno dikutip, Kamis (6/2).

Moreno mengungkapkan bahwa Komisi XII sangat peduli dengan iklim investasi yang kondusif bagi pembangunan Indonesia, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Baca juga:

DPR Bisa Ganti Pejabat Hasil Fit And Proper Test Lewat Rekomendasi Evaluasi

Namun, ia mengingatkan bahwa praktik pertambangan ilegal (illegal mining) menjadi salah satu kendala besar dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.

Merujuk kejadian penambangan emas ilegal terbaru di Kalimantan Barat yang menjadi sorotan internasional, menurutnya memberikan dampak buruk terhadap citra Indonesia di dunia. Salah satu yang juga menjadi sorotan adalah vonis bebas yang diberikan Pengadilan Tinggi Pontianak terhadap penambang emas ilegal asal China

Sebelum dinyatakan bebas di tingkat pengadilan tinggi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan tersangka Hao terbukti mengeruk cadangan emas sebanyak 774,27 kg dan 937,7 kg perak yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,02 triliun.

Terkait hal itu, Moreno menekankan bahwa meskipun ada upaya untuk mendorong investasi, illegal mining yang terus terjadi akan menghambat kemajuan Indonesia menuju cita-cita pembangunan yang lebih besar.

Baca juga:

Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU BUMN Menjadi UU BUMN

"Dimulai dari kemarin yang sempat ramai di Kalimantan Barat, itu menjadi di dunia internasional itu jadi sangat buruk sekali. Terutama pertama kita sangat mendorong dan mendukung iklim investasi tetapi catatannya kan banyak sekali," tegasnya.

Maka, kata Moreno, salah satu langkah yang perlu segera diambil adalah mengkaji lebih mendalam tentang revisi Undang-Undang Minerba, terutama terkait pemberian sanksi terhadap illegal mining yang dinilai belum cukup efektif.

Dia mengingatkan Indonesia harus bertindak tegas agar tidak mengulang kejadian yang sama, terutama terkait dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal mining.

"Kalau seandainya illegal mining ini terus berjalan, bagaimana kita mau bergerak lebih maju menuju Indonesia Emas?" tandas Moreno. (Pon)

#Kementerian Lingkungan Hidup #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
Mufti juga menyinggung kebijakan etanol yang ia sebut membingungkan dan kontraproduktif
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
Indonesia
Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026
Sudjatmiko juga mendesak Kementerian Perhubungan untuk lebih proaktif dalam meningkatkan fasilitas transportasi publik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026
Indonesia
BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi
Berdasar UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), BPJPH memiliki wewenang mengawasi produk yang dikonsumsi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi
Indonesia
Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan
Nevi melihat ini sebagai peluang besar untuk memperkuat koperasi sebagai pilar utama ekonomi bangsa
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan
Indonesia
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA
Setelah menerima masukan dari masyarakat, Komisi III akan melanjutkan proses selanjutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA
Indonesia
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan
Pengawasan yang ketat dan transparan akan mencegah terjadinya praktik curang
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan
Berita
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Pimpinan DPR RI akhirnya menyetujui sejumlah langkah efisiensi anggaran, termasuk penghentian tunjangan bagi para anggota dewan
ImanK - Jumat, 05 September 2025
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Indonesia
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Penonaktifan tidak dikenal di dalam tentang MPR, DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta peraturan DPR tentang tata tertib.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Indonesia
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Herman mendesak Kemendag untuk menetapkan harga yang rasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Indonesia
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Ia juga mendukung tambahan anggaran Kemendikdasmen
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Bagikan