Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Legislator Harap Refocusing Anggaran Tak Hambat KLH Cegah Tambang Ilegal

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 06 Februari 2025
Legislator Harap Refocusing Anggaran Tak Hambat KLH Cegah Tambang Ilegal

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi XII DPR RI Moreno Soeprapto menyampaikan dukungannya terhadap refocusing anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Legislator Gerindra itu berharap agar hal ini dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan hidup dan mempercepat pemulihan sektor tersebut.

Namun, ia juga menekankan pentingnya menjaga agar refocusing anggaran ini tidak menghambat kinerja Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

"Pada prinsipnya kami mendukung refocusing anggaran. Dengan refocusing ini saya berharap tidak mematikan pergerakan lingkungan hidup, justru memecut kinerja dari Kementerian Lingkungan Hidup," ujar Moreno dikutip, Kamis (6/2).

Moreno mengungkapkan bahwa Komisi XII sangat peduli dengan iklim investasi yang kondusif bagi pembangunan Indonesia, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Baca juga:

DPR Bisa Ganti Pejabat Hasil Fit And Proper Test Lewat Rekomendasi Evaluasi

Namun, ia mengingatkan bahwa praktik pertambangan ilegal (illegal mining) menjadi salah satu kendala besar dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.

Merujuk kejadian penambangan emas ilegal terbaru di Kalimantan Barat yang menjadi sorotan internasional, menurutnya memberikan dampak buruk terhadap citra Indonesia di dunia. Salah satu yang juga menjadi sorotan adalah vonis bebas yang diberikan Pengadilan Tinggi Pontianak terhadap penambang emas ilegal asal China

Sebelum dinyatakan bebas di tingkat pengadilan tinggi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan tersangka Hao terbukti mengeruk cadangan emas sebanyak 774,27 kg dan 937,7 kg perak yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,02 triliun.

Terkait hal itu, Moreno menekankan bahwa meskipun ada upaya untuk mendorong investasi, illegal mining yang terus terjadi akan menghambat kemajuan Indonesia menuju cita-cita pembangunan yang lebih besar.

Baca juga:

Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU BUMN Menjadi UU BUMN

"Dimulai dari kemarin yang sempat ramai di Kalimantan Barat, itu menjadi di dunia internasional itu jadi sangat buruk sekali. Terutama pertama kita sangat mendorong dan mendukung iklim investasi tetapi catatannya kan banyak sekali," tegasnya.

Maka, kata Moreno, salah satu langkah yang perlu segera diambil adalah mengkaji lebih mendalam tentang revisi Undang-Undang Minerba, terutama terkait pemberian sanksi terhadap illegal mining yang dinilai belum cukup efektif.

Dia mengingatkan Indonesia harus bertindak tegas agar tidak mengulang kejadian yang sama, terutama terkait dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal mining.

"Kalau seandainya illegal mining ini terus berjalan, bagaimana kita mau bergerak lebih maju menuju Indonesia Emas?" tandas Moreno. (Pon)

#Kementerian Lingkungan Hidup #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Arahan Langsung Presiden Prabowo, DPR Peringatkan Semua Pihak ‘Jangan Ganggu’ Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara
penanganan perkara ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Juli 2026
Arahan Langsung Presiden Prabowo, DPR Peringatkan Semua Pihak ‘Jangan Ganggu’ Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara
Indonesia
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Cucun mengaku belum menerima informasi mendalam mengenai detail lokasi maupun target penggeledahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Juli 2026
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Indonesia
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Kepolisian perlu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang berusaha menghambat proses penegakan hukum.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Indonesia
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Perubahan nama provinsi harus melalui mekanisme pembentukan atau perubahan undang-undang yang dibahas bersama DPR.
Frengky Aruan - Rabu, 08 Juli 2026
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Indonesia
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menggelar safari politik ke partai non-parlemen saat masa reses untuk menghimpun masukan terkait revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Tak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum para pelaku.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Bagikan