Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan

Koperasi Merah Putih Kampung Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. ANTARA/Ardiles Leloltery
Merahputih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menekankan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah bagian penting dari implementasi visi Astacita Presiden Prabowo.
Menurutnya, koperasi ini merefleksikan poin kedua Astacita, yaitu mendorong kemandirian ekonomi, dan poin keenam, tentang pembangunan dari desa dan dari bawah.
“Dengan basis di desa dan kelurahan, koperasi ini diharapkan menjadi penggerak pemerataan ekonomi sekaligus instrumen pemberantasan kemiskinan," ucap Nevi, Senin (8/9).
Baca juga:
Rp 16 Triliun APBN Digelontorkan ke Bank, Koperasi Merah Putih Sudah Bisa Ajukan Pinjaman
Dukungan pemerintah juga sudah diberikan dengan Menteri Keuangan yang telah menerbitkan PMK No. 63/2025. Peraturan ini mengalokasikan Rp16 triliun dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) 2025 untuk mendukung KDMP dan Koperasi Keluarga Merah Putih (KKMP). Nevi melihat ini sebagai peluang besar untuk memperkuat koperasi sebagai pilar utama ekonomi bangsa.
Namun, ia juga memberi catatan penting: keberhasilan koperasi sangat bergantung pada penguatan sumber daya manusia, terutama dalam hal akuntansi. Keberadaan akuntan yang kompeten sangat diperlukan untuk memastikan laporan keuangan transparan dan sesuai standar, sehingga mencegah korupsi atau manipulasi.
Baca juga:
AHY Ungkap Rahasia di Balik Program Koperasi Prabowo! Jutaan Warga Bisa Langsung Kaya Mendadak
Lebih lanjut, Nevi menambahkan bahwa KDMP dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi peran tengkulak, mengendalikan inflasi, dan mempersingkat rantai pasok. Menurutnya, momentum ini harus dijaga bersama karena Koperasi Merah Putih bukan hanya untuk desa, melainkan untuk kemajuan bangsa secara keseluruhan.
“Kalau koperasi melemah, yang diuntungkan hanyalah oligarki dan kapitalisme. Sebaliknya, bila koperasi kuat, rakyatlah yang akan menikmati hasilnya," tutup dia.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta

Koperasi Merah Putih Bakal Diberi Izin Kekola Tambang Rakyat

Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo

Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR

Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan

Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
