DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau

Ilustrasi Sumur minyak. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memastikan bahwa produsen minyak dan importir pangan strategis memprioritaskan kepentingan rakyat.

Ia menyoroti ironi di mana keuntungan besar dari sektor ini hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sementara masyarakat harus menanggung harga yang melambung tinggi.

Herman menegaskan bahwa komoditas yang mudah diakses dan berharga murah, seperti minyak yang harus sampai kepada rakyat yang berhak.

"Jangan kemana-mana enggak jelas," ucapnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Gedung Nusantara, Kamis (4/9).

Baca juga:

Rekan Bisnis Riza Chalid Ikut Terlibat Kasus Dugaan Korupsi Minyak Pertamina, Langsung Dicegah Pergi ke Luar Negeri

Melihat kondisi ini, Herman mendesak pemerintah untuk segera memanggil para produsen minyak guna memastikan kepatuhan mereka terhadap regulasi.

Ia mempertanyakan kontribusi masing-masing produsen, apakah mereka sudah mematuhi aturan pemerintah, dan mengapa keuntungan dari harga internasional yang tinggi dirasa belum cukup.

"Kita ingin tahu mana yang komit, mana yang tidak," ujarnya.

Berdasarkan data, produksi minyak mentah Indonesia terus menurun dalam lima tahun terakhir. Realisasi lifting minyak turun dari 746 ribu barel per hari (bph) pada tahun 2019 menjadi 579,7 ribu bph pada tahun 2024.

Penurunan ini sangat kontras dengan target APBN 2024 sebesar 635 ribu bph.

Sementara itu, kebutuhan minyak domestik mencapai lebih dari 1,5 juta bph, membuat Indonesia semakin bergantung pada impor.

Data Kementerian ESDM menunjukkan impor minyak mentah sepanjang tahun 2024 mencapai 112,19 juta barel.

"Kita jangan biarkan produsen hanya mengejar pasar internasional. Minyak itu harus dipastikan cukup untuk rakyat," jelas dia.

Selain minyak, Herman juga menyoroti ketergantungan Indonesia pada impor pangan strategis dan mengingatkan pemerintah untuk mengendalikan harga di dalam negeri.

Ia mengkritik praktik impor yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, sementara harga di tingkat konsumen tetap tinggi.

"Itu sama saja mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat," jelasnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan lonjakan drastis impor beras dari 356 ribu ton pada tahun 2020 menjadi 3,06 juta ton pada tahun 2023.

Komoditas lain, seperti bawang putih dan garam industri, juga sangat bergantung pada impor, dengan impor bawang putih mencapai lebih dari 510 ribu ton dan garam industri sekitar 2,5 juta ton per tahun pada tahun 2023.

Baca juga:

Kejagung Sita Rumah Riza Chalid di Rancamaya, Bogor, Diduga Terkait Kasus Korupsi Minyak Pertamina

Pada triwulan pertama tahun 2025, impor terus meningkat untuk komoditas seperti bawang merah, gula, bawang putih, dan kedelai.

"Importir jangan ambil untung besar-besaran. Volume perdagangannya besar, cukup ambil keuntungan yang rasional. Sisanya, biarkan rakyat menikmati harga yang terjangkau," tegasnya.

Untuk mengatasi hal ini, Herman mendesak Kemendag untuk menetapkan harga yang rasional, karena keuntungan besar produsen dan importir sama saja dengan mengambil uang dari kantong masyarakat.

"Kementerian Perdagangan harus mampu atur harga yang rasional. Jangan sampai rakyat terus jadi korban, sementara importir dan produsen menikmati untung besar," desaknya.

#Minyak Bumi #Kilang Minyak #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Bagikan