Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai

Ilustrasi guru. Foto Freepik
Merahputih.com - Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi, menegaskan bahwa investasi di sektor pendidikan adalah kunci untuk masa depan bangsa.
Oleh karena itu, ia mendukung penuh usulan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp52 triliun.
“Ini (Pendidikan) adalah investasi yang menguntungkan bagi Indonesia di masa yang akan datang, karena itu kami di Komisi X selalu berjuang memastikan besaran anggaran pendidikan," ujar Purnamasidi, Kamis (4/9).
Baca juga:
Menag Ingatkan Tidak Gampang Jadi Seorang Guru, Harus Suci di Langit dan Bumi
Menurutnya, tambahan dana ini sangat penting untuk menutupi kekurangan pada Dana Alokasi Khusus (DAK), baik non-fisik maupun fisik.
Kekurangan tersebut secara langsung memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pendidikan dan, khususnya, menjamin kesejahteraan para tenaga pendidik.
Ia berharap agar Menteri dan Badan Anggaran DPR RI dapat mewujudkan tambahan anggaran tersebut.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini juga menekankan tiga prioritas utama dalam pendidikan. Pertama adalah akses pendidikan yang berkeadilan.
"Tidak boleh ada satu pun anak-anak kita yang tidak bisa menikmati pendidikan yang berkualitas," jelas dia.
Kedua, kesejahteraan tenaga pendidik. Purnamasidi menegaskan bahwa kesejahteraan guru harus lebih baik dari Upah Minimum Regional (UMR).
"Menurut saya, tidak bisa menggunakan UMR. Kata sejahtera itu yang harus kita perjuangkan. Bukan UMR,” tegasnya.
Baca juga:
Guru Anggota TPPK Lakukan Kekerasan Seksual, DPR: Harus Dihukum Berat
Ketiga adalah sarana dan prasarana yang memadai. Tiga poin ini, menurutnya, harus menjadi pesan utama dari Kemendikdasmen kepada publik.
"Kami berharap agar di waktu yang tersisa ini, harus dilakukan formulasi ulang terkait dengan program," lanjutnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan

Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR

6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju

Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR

Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta

Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?

Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi

[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
![[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR](https://img.merahputih.com/media/a0/ff/d7/a0ffd7ac2cb35dbb7a0dcb13d5aba36f_182x135.jpeg)
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif

Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
