Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan

Pengendara sepeda motor melintas di SPBU Shell, Medan, Sumatera Utara, Selasa (16/4/2024). (ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Spt)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mendesak pemerintah dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dijual di SPBU Pertamina. Permintaan ini muncul setelah terjadi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta di berbagai wilayah.

Menurut Ratna, kelangkaan ini berpotensi membuat masyarakat beralih ke SPBU Pertamina, yang merupakan penyedia utama BBM nasional. Oleh karena itu, pemerintah dan Kementerian ESDM harus mengawasi dan menjamin kualitas BBM di SPBU Pertamina agar konsumen mendapatkan produk yang aman dan sesuai standar.

"Ketika SPBU swasta mengalami kekosongan stok, masyarakat akan mencari alternatif lain yang paling dekat dan dapat dipercaya, yaitu SPBU Pertamina. Ini menjadi tanggung jawab besar pemerintah dan Kementerian ESDM untuk memastikan BBM yang dijual di SPBU Pertamina tetap berkualitas, agar tidak merugikan konsumen dan menjaga kepercayaan publik terhadap penyedia BBM nasional," jelas Ratna, Senin (8/9).

Baca juga:

ESDM Temukan Jawaban Kenapa Stok BBM SPBU Shell & BP Kosong

Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menegaskan bahwa kualitas produk minyak harus menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel terhadap bisnis minyak di Indonesia.

"Pengawasan yang ketat dan transparan akan mencegah terjadinya praktik curang serta memastikan produk yang beredar memenuhi standar yang telah ditetapkan," jelas dia.

Sebagai langkah ke depan, Ratna mengusulkan agar pemerintah dan DPR bekerja sama mengoptimalkan sumber daya minyak dalam negeri dan mendorong inovasi di sektor energi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan ketergantungan pada impor dan memperkuat kedaulatan energi Indonesia.

Baca juga:

SPBU Swasta Berkontribui Alihkan Konsumen BBM Subsidi ke Nonsubsidi

"Penguatan regulasi, pengawasan, dan optimalisasi sumber daya dalam negeri harus berjalan seiring agar sektor energi kita lebih berdaya saing dan berkelanjutan," tutupnya.

Kelangkaan BBM sebelumnya dilaporkan terjadi di beberapa SPBU Shell dan British Petroleum (BP) di Jakarta dan kota-kota lain sejak Rabu (3/9). Misalnya, di SPBU Shell Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Jakarta Pusat, hanya Shell V-Power Diesel yang tersedia, membuat area tersebut sepi tanpa antrean.

Situasi serupa juga terjadi di SPBU Shell Jalan Menteng Raya, Kebon Sirih, di mana aktivitas terbatas dan petugas hanya berjaga untuk memberikan informasi kepada pengendara. (Pon)

#BBM #Bahan Bakar Minyak #DPR #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Kakek Masir (71) kini menjalani proses hukum karena mencuri lima ekor burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Bagikan