Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan

Pengendara sepeda motor melintas di SPBU Shell, Medan, Sumatera Utara, Selasa (16/4/2024). (ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Spt)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mendesak pemerintah dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dijual di SPBU Pertamina. Permintaan ini muncul setelah terjadi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta di berbagai wilayah.

Menurut Ratna, kelangkaan ini berpotensi membuat masyarakat beralih ke SPBU Pertamina, yang merupakan penyedia utama BBM nasional. Oleh karena itu, pemerintah dan Kementerian ESDM harus mengawasi dan menjamin kualitas BBM di SPBU Pertamina agar konsumen mendapatkan produk yang aman dan sesuai standar.

"Ketika SPBU swasta mengalami kekosongan stok, masyarakat akan mencari alternatif lain yang paling dekat dan dapat dipercaya, yaitu SPBU Pertamina. Ini menjadi tanggung jawab besar pemerintah dan Kementerian ESDM untuk memastikan BBM yang dijual di SPBU Pertamina tetap berkualitas, agar tidak merugikan konsumen dan menjaga kepercayaan publik terhadap penyedia BBM nasional," jelas Ratna, Senin (8/9).

Baca juga:

ESDM Temukan Jawaban Kenapa Stok BBM SPBU Shell & BP Kosong

Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menegaskan bahwa kualitas produk minyak harus menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel terhadap bisnis minyak di Indonesia.

"Pengawasan yang ketat dan transparan akan mencegah terjadinya praktik curang serta memastikan produk yang beredar memenuhi standar yang telah ditetapkan," jelas dia.

Sebagai langkah ke depan, Ratna mengusulkan agar pemerintah dan DPR bekerja sama mengoptimalkan sumber daya minyak dalam negeri dan mendorong inovasi di sektor energi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan ketergantungan pada impor dan memperkuat kedaulatan energi Indonesia.

Baca juga:

SPBU Swasta Berkontribui Alihkan Konsumen BBM Subsidi ke Nonsubsidi

"Penguatan regulasi, pengawasan, dan optimalisasi sumber daya dalam negeri harus berjalan seiring agar sektor energi kita lebih berdaya saing dan berkelanjutan," tutupnya.

Kelangkaan BBM sebelumnya dilaporkan terjadi di beberapa SPBU Shell dan British Petroleum (BP) di Jakarta dan kota-kota lain sejak Rabu (3/9). Misalnya, di SPBU Shell Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Jakarta Pusat, hanya Shell V-Power Diesel yang tersedia, membuat area tersebut sepi tanpa antrean.

Situasi serupa juga terjadi di SPBU Shell Jalan Menteng Raya, Kebon Sirih, di mana aktivitas terbatas dan petugas hanya berjaga untuk memberikan informasi kepada pengendara. (Pon)

#BBM #Bahan Bakar Minyak #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Ketua Ombudsman Nuzran Joher mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 29 September 2026
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Berita Foto
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Eks Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putanto mengikuti RDP dengan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Didik Setiawan - Senin, 28 September 2026
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Indonesia
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Pembahasan mencakup sejumlah isu ketenagakerjaan, antara lain hubungan kerja, pengupahan, pelindungan pekerja perempuan, dan pemagangan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
Harga BBM Subsidi Pertamina Tidak Naik, Poster Viral di Medsos Dipastikan Hoaks
Beredar info harga Pertalite naik mulai September 2026? Jangan panik dulu, Pertamina pastikan isu kenaikan harga BBM subsidi itu cuma hoaks. Cek fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 September 2026
Harga BBM Subsidi Pertamina Tidak Naik, Poster Viral di Medsos Dipastikan Hoaks
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Agar RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disempurnakan nomenklatur menjadi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
 Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Bagikan