Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan

Pengendara sepeda motor melintas di SPBU Shell, Medan, Sumatera Utara, Selasa (16/4/2024). (ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Spt)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mendesak pemerintah dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dijual di SPBU Pertamina. Permintaan ini muncul setelah terjadi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta di berbagai wilayah.

Menurut Ratna, kelangkaan ini berpotensi membuat masyarakat beralih ke SPBU Pertamina, yang merupakan penyedia utama BBM nasional. Oleh karena itu, pemerintah dan Kementerian ESDM harus mengawasi dan menjamin kualitas BBM di SPBU Pertamina agar konsumen mendapatkan produk yang aman dan sesuai standar.

"Ketika SPBU swasta mengalami kekosongan stok, masyarakat akan mencari alternatif lain yang paling dekat dan dapat dipercaya, yaitu SPBU Pertamina. Ini menjadi tanggung jawab besar pemerintah dan Kementerian ESDM untuk memastikan BBM yang dijual di SPBU Pertamina tetap berkualitas, agar tidak merugikan konsumen dan menjaga kepercayaan publik terhadap penyedia BBM nasional," jelas Ratna, Senin (8/9).

Baca juga:

ESDM Temukan Jawaban Kenapa Stok BBM SPBU Shell & BP Kosong

Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menegaskan bahwa kualitas produk minyak harus menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel terhadap bisnis minyak di Indonesia.

"Pengawasan yang ketat dan transparan akan mencegah terjadinya praktik curang serta memastikan produk yang beredar memenuhi standar yang telah ditetapkan," jelas dia.

Sebagai langkah ke depan, Ratna mengusulkan agar pemerintah dan DPR bekerja sama mengoptimalkan sumber daya minyak dalam negeri dan mendorong inovasi di sektor energi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan ketergantungan pada impor dan memperkuat kedaulatan energi Indonesia.

Baca juga:

SPBU Swasta Berkontribui Alihkan Konsumen BBM Subsidi ke Nonsubsidi

"Penguatan regulasi, pengawasan, dan optimalisasi sumber daya dalam negeri harus berjalan seiring agar sektor energi kita lebih berdaya saing dan berkelanjutan," tutupnya.

Kelangkaan BBM sebelumnya dilaporkan terjadi di beberapa SPBU Shell dan British Petroleum (BP) di Jakarta dan kota-kota lain sejak Rabu (3/9). Misalnya, di SPBU Shell Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Jakarta Pusat, hanya Shell V-Power Diesel yang tersedia, membuat area tersebut sepi tanpa antrean.

Situasi serupa juga terjadi di SPBU Shell Jalan Menteng Raya, Kebon Sirih, di mana aktivitas terbatas dan petugas hanya berjaga untuk memberikan informasi kepada pengendara. (Pon)

#BBM #Bahan Bakar Minyak #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rupiah Melemah dan Harga Minyak Melonjak, Airlangga Yakinkan Subsidi Minyak Aman Sampai Akhir Tahun
Airlangga mengatakan pemerintah masih terus memantau perkembangan rupiah, baik di tengah dinamika politik domestik maupun geopolitik dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Rupiah Melemah dan Harga Minyak Melonjak, Airlangga Yakinkan Subsidi Minyak Aman Sampai Akhir Tahun
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Bagikan