Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan

Pengendara sepeda motor melintas di SPBU Shell, Medan, Sumatera Utara, Selasa (16/4/2024). (ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Spt)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mendesak pemerintah dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dijual di SPBU Pertamina. Permintaan ini muncul setelah terjadi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta di berbagai wilayah.

Menurut Ratna, kelangkaan ini berpotensi membuat masyarakat beralih ke SPBU Pertamina, yang merupakan penyedia utama BBM nasional. Oleh karena itu, pemerintah dan Kementerian ESDM harus mengawasi dan menjamin kualitas BBM di SPBU Pertamina agar konsumen mendapatkan produk yang aman dan sesuai standar.

"Ketika SPBU swasta mengalami kekosongan stok, masyarakat akan mencari alternatif lain yang paling dekat dan dapat dipercaya, yaitu SPBU Pertamina. Ini menjadi tanggung jawab besar pemerintah dan Kementerian ESDM untuk memastikan BBM yang dijual di SPBU Pertamina tetap berkualitas, agar tidak merugikan konsumen dan menjaga kepercayaan publik terhadap penyedia BBM nasional," jelas Ratna, Senin (8/9).

Baca juga:

ESDM Temukan Jawaban Kenapa Stok BBM SPBU Shell & BP Kosong

Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menegaskan bahwa kualitas produk minyak harus menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel terhadap bisnis minyak di Indonesia.

"Pengawasan yang ketat dan transparan akan mencegah terjadinya praktik curang serta memastikan produk yang beredar memenuhi standar yang telah ditetapkan," jelas dia.

Sebagai langkah ke depan, Ratna mengusulkan agar pemerintah dan DPR bekerja sama mengoptimalkan sumber daya minyak dalam negeri dan mendorong inovasi di sektor energi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan ketergantungan pada impor dan memperkuat kedaulatan energi Indonesia.

Baca juga:

SPBU Swasta Berkontribui Alihkan Konsumen BBM Subsidi ke Nonsubsidi

"Penguatan regulasi, pengawasan, dan optimalisasi sumber daya dalam negeri harus berjalan seiring agar sektor energi kita lebih berdaya saing dan berkelanjutan," tutupnya.

Kelangkaan BBM sebelumnya dilaporkan terjadi di beberapa SPBU Shell dan British Petroleum (BP) di Jakarta dan kota-kota lain sejak Rabu (3/9). Misalnya, di SPBU Shell Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Jakarta Pusat, hanya Shell V-Power Diesel yang tersedia, membuat area tersebut sepi tanpa antrean.

Situasi serupa juga terjadi di SPBU Shell Jalan Menteng Raya, Kebon Sirih, di mana aktivitas terbatas dan petugas hanya berjaga untuk memberikan informasi kepada pengendara. (Pon)

#BBM #Bahan Bakar Minyak #DPR #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Motor Brebet Setelah Diisi Pertalite, Pertamina Harus Tanggung Biaya Perbaikan
Posko pengaduan bertujuan untuk mempermudah komunikasi dan memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan soal kualitas BBM pertalite.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Oktober 2025
Motor Brebet Setelah Diisi Pertalite, Pertamina Harus Tanggung Biaya Perbaikan
Indonesia
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
Sidang awal ini digelar pada masa reses DPR untuk memastikan proses pemeriksaan dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak tertunda.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Komisi VIII meminta pemerintah memastikan dua syarikah penyedia layanan haji yang ditunjuk memperbaiki kinerja dan menyerahkan seluruh dokumen kontraktual
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Indonesia
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
UU ASN membagi ASN menjadi PNS dan PPPK
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
Indonesia
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad dukung usulan PPPK diangkat jadi PNS, dinilai beri kepastian, kesejahteraan, dan karier yang lebih baik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Indonesia
Perusahaan Otomotif Jepang Bakal Investasi Bangun Pabrik Etanol di Indonesia, Mobil Jepang Sudah Bisa Pakai BBM Capuran Etanol
Ketertarikan Toyota membangun pabrik etanol di Indonesia dilandasi oleh kebutuhan mereka untuk memastikan ketersediaan bahan baku atau feedstock yang menyuplai bioetanol.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
Perusahaan Otomotif Jepang Bakal Investasi Bangun Pabrik Etanol di Indonesia, Mobil Jepang Sudah Bisa Pakai BBM Capuran Etanol
Indonesia
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Beberapa isu utama revisi UU Sisdiknas yang menjadi sorotan Fikri meliputi kodifikasi undang-undang, penegasan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Indonesia
Politikus DPR Usulkan Pelajaran Bahasa Portugis Diujicobakan di NTT
Hetifah juga meminta pemerintah memperhatikan dampak implementasinya terhadap kurikulum yang sudah padat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Politikus DPR Usulkan Pelajaran Bahasa Portugis Diujicobakan di NTT
Indonesia
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Hanif mengingatkan publik agar tidak mudah tertipu dengan label "air pegunungan"
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Oktober 2025
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Bagikan