DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
Merahputih.com - Komisi III DPR RI mengundang masyarakat untuk memberikan masukan terhadap calon-calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM di Mahkamah Agung (MA).
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial serta perubahannya pada UU Nomor 18 Tahun 2011, Komisi III meminta masukan dari individu dengan identitas yang jelas.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima 13 nama calon Hakim Agung dan 3 nama calon Hakim Ad Hoc HAM dari Komisi Yudisial (KY). Setelah menerima masukan dari masyarakat, Komisi III akan melanjutkan proses selanjutnya.
Baca juga:
Rapat Paripurna DPR Setujui Inosentius Samsul Jadi Hakim MK Gantikan Arief Hidayat
"Dengan menggelar Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test) pada 9 September 2025 mendatang di DPR RI," ujar Habiburokhman, Senin (8/9).
Nama-nama yang diajukan sebagai calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM adalah sebagai berikut:
Calon Hakim Agung:
-
Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Kamar Pidana)
-
Annas Mustaqim, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Kamar Pidana)
-
Julius Panjaitan, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, Kamar Pidana)
-
Suradi, S.H., S.Sos., M.H. (Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Kamar Pidana)
-
Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H. (Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI, Kamar Perdata)
-
Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI, Kamar Perdata)
-
Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. (Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Kamar Agama)
-
Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Kamar Agama)
-
Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, Kamar TUN)
-
Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum. (Hakim Pengadilan Pajak, Kamar TUN khusus pajak)
-
Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. (Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Kamar TUN khusus pajak)
-
Dr. Triyono Martanto, S.E., Ak., S.H., M.M., M.Hum., C.A (Hakim Pengadilan Pajak, Kamar TUN khusus pajak)
-
Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. (Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI, Kamar Militer)
Calon Hakim Ad Hoc HAM:
-
Prof. Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan)
-
Bonifasius Nadya Arybowo, S.H., M.H.Kes. (Mantan Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Bandung)
-
Dr. Moh. Puguh Haryogi, S.H., Sp.N., M.H. (Dosen Universitas Muhammadiyah Malang)
Menurut politikus Partai Gerindra tersebut, masukan dapat disampaikan secara tertulis ke Sekretariat Komisi III DPR RI.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian

DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim

KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN

DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah

Kejagung Setor Uang Sitaan CPO Rp 13,2 T, DPR Minta Buru Aset Koruptor Lain

Kasasi MA Gugurkan Vonis Seumur Hidup 2 Eks TNI AL Pembunuh Bos Rental

Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau

[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN
![[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN](https://img.merahputih.com/media/f4/f3/1b/f4f31b04c835a52df665ede6077aeacf_182x135.png)
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
