DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Komisi III DPR RI mengundang masyarakat untuk memberikan masukan terhadap calon-calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM di Mahkamah Agung (MA).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial serta perubahannya pada UU Nomor 18 Tahun 2011, Komisi III meminta masukan dari individu dengan identitas yang jelas.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima 13 nama calon Hakim Agung dan 3 nama calon Hakim Ad Hoc HAM dari Komisi Yudisial (KY). Setelah menerima masukan dari masyarakat, Komisi III akan melanjutkan proses selanjutnya.

Baca juga:

Hakim Batalkan Kebijkan Pemotongan Dana untuk Harvard oleh Donald Trump, Pemerintah akan Ajukan Banding

Rapat Paripurna DPR Setujui Inosentius Samsul Jadi Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Hakim Batalkan Kebijkan Pemotongan Dana untuk Harvard oleh Donald Trump, Pemerintah akan Ajukan Banding

"Dengan menggelar Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test) pada 9 September 2025 mendatang di DPR RI," ujar Habiburokhman, Senin (8/9).

Nama-nama yang diajukan sebagai calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM adalah sebagai berikut:

Calon Hakim Agung:

  1. Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Kamar Pidana)

  2. Annas Mustaqim, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Kamar Pidana)

  3. Julius Panjaitan, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, Kamar Pidana)

  4. Suradi, S.H., S.Sos., M.H. (Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Kamar Pidana)

  5. Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H. (Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI, Kamar Perdata)

  6. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI, Kamar Perdata)

  7. Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. (Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Kamar Agama)

  8. Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Kamar Agama)

  9. Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, Kamar TUN)

  10. Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum. (Hakim Pengadilan Pajak, Kamar TUN khusus pajak)

  11. Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. (Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Kamar TUN khusus pajak)

  12. Dr. Triyono Martanto, S.E., Ak., S.H., M.M., M.Hum., C.A (Hakim Pengadilan Pajak, Kamar TUN khusus pajak)

  13. Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. (Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI, Kamar Militer)

Calon Hakim Ad Hoc HAM:

  1. Prof. Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan)

  2. Bonifasius Nadya Arybowo, S.H., M.H.Kes. (Mantan Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Bandung)

  3. Dr. Moh. Puguh Haryogi, S.H., Sp.N., M.H. (Dosen Universitas Muhammadiyah Malang)

Menurut politikus Partai Gerindra tersebut, masukan dapat disampaikan secara tertulis ke Sekretariat Komisi III DPR RI.

#DPR #DPR RI # Mahkamah Agung
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Kakek Masir (71) kini menjalani proses hukum karena mencuri lima ekor burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai Perkap Polri No. 10 Tahun 2025 sebagai langkah konstitusional menindaklanjuti Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Bagikan