DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Komisi III DPR RI mengundang masyarakat untuk memberikan masukan terhadap calon-calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM di Mahkamah Agung (MA).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial serta perubahannya pada UU Nomor 18 Tahun 2011, Komisi III meminta masukan dari individu dengan identitas yang jelas.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima 13 nama calon Hakim Agung dan 3 nama calon Hakim Ad Hoc HAM dari Komisi Yudisial (KY). Setelah menerima masukan dari masyarakat, Komisi III akan melanjutkan proses selanjutnya.

Baca juga:

Hakim Batalkan Kebijkan Pemotongan Dana untuk Harvard oleh Donald Trump, Pemerintah akan Ajukan Banding

Rapat Paripurna DPR Setujui Inosentius Samsul Jadi Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Hakim Batalkan Kebijkan Pemotongan Dana untuk Harvard oleh Donald Trump, Pemerintah akan Ajukan Banding

"Dengan menggelar Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test) pada 9 September 2025 mendatang di DPR RI," ujar Habiburokhman, Senin (8/9).

Nama-nama yang diajukan sebagai calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM adalah sebagai berikut:

Calon Hakim Agung:

  1. Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Kamar Pidana)

  2. Annas Mustaqim, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Kamar Pidana)

  3. Julius Panjaitan, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, Kamar Pidana)

  4. Suradi, S.H., S.Sos., M.H. (Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Kamar Pidana)

  5. Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H. (Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI, Kamar Perdata)

  6. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI, Kamar Perdata)

  7. Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. (Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Kamar Agama)

  8. Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Kamar Agama)

  9. Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, Kamar TUN)

  10. Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum. (Hakim Pengadilan Pajak, Kamar TUN khusus pajak)

  11. Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. (Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Kamar TUN khusus pajak)

  12. Dr. Triyono Martanto, S.E., Ak., S.H., M.M., M.Hum., C.A (Hakim Pengadilan Pajak, Kamar TUN khusus pajak)

  13. Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. (Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI, Kamar Militer)

Calon Hakim Ad Hoc HAM:

  1. Prof. Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan)

  2. Bonifasius Nadya Arybowo, S.H., M.H.Kes. (Mantan Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Bandung)

  3. Dr. Moh. Puguh Haryogi, S.H., Sp.N., M.H. (Dosen Universitas Muhammadiyah Malang)

Menurut politikus Partai Gerindra tersebut, masukan dapat disampaikan secara tertulis ke Sekretariat Komisi III DPR RI.

#DPR #DPR RI # Mahkamah Agung
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Indonesia
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Gaji yang tinggi tidak boleh menjadi satu-satunya jaminan moral
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Indrajaya mendorong penguatan semangat kebhinekaan sebagai inti kekuatan bangsa
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Indonesia
Kejagung Setor Uang Sitaan CPO Rp 13,2 T, DPR Minta Buru Aset Koruptor Lain
DPR mendorong agar Kejagung tidak berhenti pada pemulihan aset dari satu kasus saja.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Kejagung Setor Uang Sitaan CPO Rp 13,2 T, DPR Minta Buru Aset Koruptor Lain
Indonesia
Kasasi MA Gugurkan Vonis Seumur Hidup 2 Eks TNI AL Pembunuh Bos Rental
Dalam putusan kasasi, keduanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan dipecat dari dinas militer.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Kasasi MA Gugurkan Vonis Seumur Hidup 2 Eks TNI AL Pembunuh Bos Rental
Indonesia
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau
Bentuk perhatian Presiden terhadap sektor pertanian agar kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan tercapai secara berkelanjutan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN
DPR gerah karena Menkeu mulai menutup celah korupsi di lembaga negara.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN
Indonesia
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Hal serupa terjadi pada desa dan kampung wisata yang memiliki potensi besar
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 Oktober 2025
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Bagikan