Lantik Pimpinan, DPRD DKI Tunggu SK Kemendagri

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 07 Oktober 2019
Lantik Pimpinan, DPRD DKI Tunggu SK Kemendagri

Ketua DPRD DKI Jakarta non-definitif Pantas Nainggolan, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/9/2019). (Antara/Ricky Prayoga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menunggu surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah pimpinan DPRD DKI definitif periode 2019-2024.

"Ada pelantikan paripurna pengambilan sumpah," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Non Definitif Pantas Nainggolan saat dikonfirmasi, Senin (7/10).

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Sementara Sebut Saat Ini Pengesahan Tatib dan AKD Paling Mendesak

Politikus Partai PDI-Perjuangan ini mengaku pihaknya tak bisa memastikan kapan surat pelantikan itu dikirim Mendagri Tjahjo Kumolo. Karena menurutnya, hal itu merupakan kewenangan Mendagri.

Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih
Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

"Kalau turunnya kita enggak bisa pastikan. Tanyakan ke Mendagri," jelasnya.

Tapi pada hari Kamis (3/10) lalu, saat paripurna usulan pimpinan definitif, Gubernur Anies sudah membubuhkan tanda tangan.

Baca Juga:

Didapuk Jadi Ketua DPRD DKI, Prasetyo Janji Selesaikan Masalah Klasik Ibu Kota


"Iya, hari Kamis (saya sudah tanda tangan). Tapi mungkin Jumat pagi (dikirim Gubernur Anies). Yang pasti saya tanda tangan hari Kamis, dari gubernur juga hari Kamis," jelasnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Sementara Pantas Nainggolan (MP/Asropih)
Ketua DPRD DKI Jakarta Sementara Pantas Nainggolan (MP/Asropih)

Pantas pun mengungkaplan bahwa Mendagri punya waktu selambatnya 14 hari setelah surat itu dikirim atau pada 18 Oktober 2019.

Diketahui, DPRD DKI Jakarta sudah mengumumkan nama-nama pimpinan periode 2019-2024. Mereka adalah Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD ada M Taufik, Abdurrahman Suhaimi, Misan Samsuri, dan Zita Anjani. (Asp).

Baca Juga:

Anak Zulhas Tak Minder Jadi Pimpinan DPRD DKI Gelorakan Isu Pendidikan

#DPRD DKI Jakarta #Kemendagri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir minta 6,7 juta ASN tinggalkan pola kerja rutin dan mulai manfaatkan AI generatif demi pelayanan publik yang cepat dan transparan.
Wisnu Cipto - Selasa, 29 September 2026
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Pemulihan dokumen administrasi kependudukan menjadi kebutuhan mendesak agar warga terdampak bencana tetap dapat memperoleh hak-hak dasarnya.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Bagikan